| Wakil Wali Kota Depok Jenguk Balita Positif HIV Posted: 29 Jun 2011 12:52 AM PDT DEPOK - Derita pahit yang harus ditanggung balita pengidap virus HIV positif TAZ dan MR asal Mampang, Pancoran Mas, Depok, begitu berat dan mengundang reaksi banyak kalangan. Termasuk Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad.
Idris hari ini menjenguk balita perempuan berusia lima tahun TAZ dan balita laki-laki berusia empat tahun MR. Di rumah TAZ yang sederhana, Idris berdialog dengan nenek TAZ, Nyaimanih, bertanya mengenai kronologis penyakit balita malang itu.
Tak lama, Idris juga berjalan kaki sekira dua ratus meter menuju rumah balita MR yang tak jauh dari rumah TAZ. Di sana Idris berdialog dengan ibunda MR, Zubaidah, yang juga pengidap virus HIV positif.
"Sebenarnya ini bukan satu-satunya kasus, ada warga juga di tempat lain yang menderita penyakit yang sama, hanya yang lebih ironis, kalau MR ini lebih dulu ditinggal ayahnya karena HIV, yang satu lagi yaitu TAZ ditinggal kedua orang tua dan kakaknya karena penyakit yang sama, memang ini akan terus menggugah perhatian kita," ujarnya di lokasi, Rabu (29/6/2011).
Idris menambahkan pihaknya terus melibatkan posyandu dan puskesmas untuk memantau dan mendeteksi para penderita HIV seperti TAZ dan MR. Penyakit tersebut, kata Idris, tak muncul begitu saja, namun erat kaitannya dengan penyimpangan perilaku.
"Kasus ini bukan hanya sekedar penyakit yang muncul, tapi soal prilaku, kita ingin cegah dengan instansi terkait, Badan Narkotika Kota, agar bisa meminimalisir, sebab ayah kedua balita ini kan juga tertular karena pengguna narkoba jarum suntik," tandasnya. (abe) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Kinerja Polri Dinilai Belum Maksimal Posted: 29 Jun 2011 12:52 AM PDT JAKARTA - Memasuki usianya yang ke-65, Kepolisian RI masih perlu banyak berbenah. Kinerja Polri setahun terakhir dirasa belum maksimal.
Seleksi calon Kapolri tahun lalu bahkan dianggap kental nuansa politisnya karena pemilihan tersebut tidak didasari pada prosesi seleksi yang objektif dan menerabas kerangka normatif yang ada.
"Hal ini menjadi tantangan terbesar dari kepemimpinan Jenderal Pol Timur Pradopo yaitu bekerja secara independen dan berani menolak intervensi politik dan politisasi dari berbagai pihak," kata Haris Azhar dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Rabu (29/6/2011).
Apalagi, lanjut dia, di tahun sebelumnya upaya membangun trustbuilding tampak luruh dengan berbagai problematika internal Polri dan dinamika penanganan kasus-kasus menonjol yang tak kunjung tuntas.
"Bahkan terseret dalam situasi politik nasional. Kapolri baru menetapkan 10 Program Prioritas sebagai komitmen revitalisasi Polri. Pogram tersebut mestinya dapat diselaraskan dengan agenda pemolisian demokratis (democratic policing), penegakan supremasi hukum (rule of law) dan pemajuan agenda akuntabilitas internal Polri yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM," paparnya.
Polri, kata Haris, sebagai institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus dipastikan setiap warga negara dapat menikmati keadilan, kebebasan dan efektivitas pelayanan negara secara terukur sebagai syarat Polri yang profesional.
Salah satu indikator yang dapat menjadi acuan dari komitmen Polri tersebut adalah pelaksanaan Perkap No.16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri beserta SOP pendukungnya.
"Polri adalah institusi negara pertama yang menyediakan aturan internal merespon UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bentuk komitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam memberikan akses publik," katanya.
Pelaksanaan aturan tersebut menurutnya belum berjalan maksimal lantaran kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dari UU KIP dari setiap anggota Polri.
"Problem birokrasi kultural, kurang terintegrasinya relasi antar satuan kerja di kepolisian, serta minimnya perangkat sistem informasi dan dokumentasi yang terpadu," tandasnya. (abe) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan