detikcom |
| SBY Didesak Evaluasi Total Koalisi Posted: 04 Mar 2011 12:05 PM PST Sabtu, 05/03/2011 03:05 WIB PKB berharap kondisi koalisi setelah dilakukan evaluasi koalisi jauh dari lebih kompak. Salah satu caranya dengan dilakukan perombakan total, termasuk ketegasan Presiden SBY memberi sanksi tegas mengeluarkan partai koalisi yang tidak konsisten mendukung kebijakan pemerintah. "Jadi menurut PKB evaluasi total koalisi harus segera dilakukan Presiden SBY. Dengan alasan koalisi sudah tidak ada kebersamaan lagi. Dalam setgab ada setgab, sesama setgab saling mendahului, padahal semestinya sudah tidak saling mendahului," harap Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, kepada detikcom, Sabtu (5/3/2011). Kepada anggota koalisi yang dalam posisi sulit karena kerap berbeda pendapat dengan rekan di koalisi, Marwan menyarankan agar melakukan evaluasi internal. Termasuk mengkaji kemungkinan terburuk keluar dari koalisi. "Bagi anggota koalisi yang sudah tidak bisa diajak bekerjasama lagi harus tahu diri juga. Kalau sudah sulit untuk bersama-sama ya sebaiknya bagaimana ada pemikiran untuk pamit," imbau Marwan. Kebersamaan di koalisi, menurut Marwan, harus dimaknai sebagai kebersamaan berbakti untuk rakyat. Sehingga pragmatisme partai yang memicu perpecahan di koalisi tidak lagi diperlukan. "Kebersamaan itu penting. Kalau mau menikmati jabatan di pemerintahan ya harus dengan segala konsekuensinya," tandasnya. (van/van) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
| Pengamat: Pemerintahan Koalisi Salah Kaprah Posted: 04 Mar 2011 11:22 AM PST Sabtu, 05/03/2011 02:22 WIB "Kita jangan lupa ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin maju menjadi presiden dan setelah dia menjadi presiden, dia ngajak partai-partai politik untuk bergabung mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Dan saya ingat, PKS adalah partai pertama yang mendukung pencalonan SBY sebagai calon presiden 2009," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti Menurut Ikrar, bila berani memcampakan PKS, SBY bisa kualat karena bagaimanapun partai politik ini yang pertama mendukung SBY sebagai calon presiden dan partai pendukung sebelum SBY popular karena ketika itu grade-nya masih di bawah Megawati. "Dan itu sejarah penting bagi dukungan SBY yang tidak bisa dilupakan begitu saja," ungkapnya. Sementara, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Bachtiar Effendi menyatakan, dalam koalisi jelas akan sulit karena tidak mungkin partai-partai politik digabung secara permanen. Apalagi kalau setiap kebijakan, partai koalisi diminta untuk mendukung secara penuh, itu tidak mungkin. "Pasti akan ada benturan. Apalagi setelah masuk tahun 2013, benturan kepentingan politik antar partai akan kencang," katanya. Saat ini, lanjut Bachtiar, harus ada kesadaran partai koalisi tidak akan bisa mendukung selamanya. "Kalau memang dianggap sudah tidak berguna, diganti saja. Tapi kalau menteri dari PKS diganti, apakah PDIP atau Gerindra siap menggantikan? Tapi saya yakin, SBY dan PD akan berpikir panjang untuk mengeluarkan PKS dan Golkar dari koalisi. Karena jika mereka di luar, akan Karena itu, Bachtiar menegaskan, kondisi ini harus dipahami bagian dari dinamika politik. "Kalau memang SBY tidak suka dengan salah satu partai, jangan main ancam dengan reshuffle. Ini politik yang tidak sehat. Dan saya juga miris dengan pernyataan politisi-politisi Partai Demokrat yang ikutan mengancam dengan bahasa, kalau sudah tidak suka, silakan keluar dari koalisi. Pernyataan itu (zal/van) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup
Redaksi: redaksi[at]detik.com |
Sending your message| You are subscribed to email updates from detikcom To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan