ANTARA - Mancanegara |
| Presiden Yaman Tolak Rencana Transisi Oposisi Posted: 04 Mar 2011 08:07 PM PST  Pengunjuk rasa anti pemerintah Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh (FOTO ANTARA/REUTERS/Ammar Awad/) Kami berharap bahwa Saleh akan menjadi mantan presiden, bukan presiden yang digulingkan Berita Terkait "Presiden menolak usulan yang diberikan kepadanya melalui mediasi tokoh-tokoh keagamaan dua hari lalu," kata ketua bergiliran oposisi Mohammed al-Mutawakil kepada Xinhua. Tawaran oposisi itu termasuk menghentikan dengan terhormat jabatan Saleh yang sudah berlangsung 33 tahun dalam tahun ini melalui pemilihan presiden, di mana Saleh tidak akan mengambil bagian di dalamnya, tapi mengawasi penyelenggaraan itu. "Kami berharap bahwa Saleh akan menjadi mantan presiden, bukan presiden yang digulingkan," kata al-Mutawakil. Juru bicara partai berkuasa Abdul-Hafith al-Nahari kepada Xinhua menjelaskan, Saleh tidak menolak ide awal oposisi untuk melanjutkan dialog nasional, namun mengatakan "partai yang berkuasa bersikeras pada hak konstitusional Saleh bahwa ia tidak akan mundur sampai masa presidennya berakhir pada September 2013." Koalisi oposisi juga mengirim catatan kepada para ulama dan pemimpin, menuntut mereka untuk menyatakan sikap mereka, menurut al-Mutawakil.
Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Mesir Akan Gelar Referendum Perubahan Konstitusi Posted: 04 Mar 2011 07:56 PM PST  Bayangan seorang pengunjuk rasa mengacungkan simbol perdamaian tergambar di bendera Mesir (FOTO ANTARA/REUTERS/Luke MacGregor) Berita Terkait Video "Referendum terhadap pengajuan amandemen konstitusi Republik Mesir akan diselenggarakan pada 19 Maret 2011," menurut sebuah pernyataan dalam laman Facebook itu, sebagaimana dikutip dari Reuters. Tempat-tempat pemungutan suara akan dibuka untuk umum dari mulai pukul 08.00 waktu setempat (13.00 WIB) hingga pukul 19.00 waktu setempat (24.00 WIB). Dewan Militer Mesir, yang memerintah negara tersebut sejak aksi protes massa berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari, sebelumnya telah membekukan konstitusi dan membentuk sebuah komite yang terdiri dari para ahli hukum untuk mengajukan perubahan, guna menjamin pemilu yang jujur dan membentuk jalan menuju sebuah negara sipil yang demokratis. Hasil pengajuan amandemen tersebut akan mengurangi masa jabatan presiden menjadi empat tahun, sebelumnya enam tahun, dan membatasi seseorang untuk menjadi presiden selama dua periode. Mubarak sebelumnya tengah menjalani masa jabatan kelimanya, ketika dipaksa mundur dari jabatan itu. Amandemen tersebut juga akan menjamin proses pengawasan pengadilan terhadap jalannya pemilihan umum -- salah satu permintaan utama lainnya dari kelompok reformis yang mengatakan sistem lama memungkinkan terjadinya kecurangan besar. Pengajuan amandemen konstitusi tersebut diungkapkan pada Sabtu lalu oleh 10 anggkota Komisi Yudisial yang diangkat oleh Dewan Militer. Perubahan tersebut tidak menuai banyak kritikan, meskipun banyak warga Mesir yang percaya bahwa negara itu membutuhkan sebuah konstitusi yang benar-benar baru -- sesuatu yang dijanjikan akan disusun oleh komisi yudisial setelah pemilihan umum selesai. Radio pemerintah pada Kamis melaporkan bahwa seluruh warga Mesir yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak suara dengan menunjukkan KTP mereka -- sebuah perubahan dari sistem sebelumnya yang hanya membolehkan kartu pemilih khusus dan sulit untuk diperoleh. Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan