KOMPAS.com - Nasional |
| Demokrat Ikut Beri Saran soal Reshuffle Posted: 09 Jan 2011 04:45 PM PST JAKARTA, KOMPA.com - Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada awal tahun ini. Sebaliknya, Demokrat juga tidak menghalangi-halangi Presiden jika tidak ingin melakukan reshuffle kabinetnya. Namun, apabila Presiden Yudhoyono merasa perlu melakukan penyegaran terhadap menteri kabinetnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat di wawancarai khusus oleh Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1/2010). "Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas. Anas menambahkan, Demokrat tidak dalam posisi memberikan order kepada Presiden untuk melakukan atau menghalangi reshuffle. Menurut Anas, Demokrat yakin Presiden memiliki perhitungan, kalkulasi dan rasa politik yang tinggi dan tajam untuk menilai kinerja menterinya masing-masing untuk diganti atau tidak. "Jika ada yang memang ingin disuntik dengan energi yang baru saja dan tak diganti, ya bisa saja," tambahnya. Anas melanjutkan, "Pak SBY itu, kan, sudah sudah dua periode menjalankan pemerintahan. Tentu, Pak SBY sudah semakin memiliki penguasaan detil yang semakin tinggi, termasuk nilai rasa politik yang semakin tajam. Jadi, apakah menterinya akan mengemban tugas dengan baik sesuai dengan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sampai dengan 2014, atau harus diganti dengan tokoh yang lain." Ikut beri saran Diakui Anas, partainya ikut memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Presiden tentang kinerja para menteri. Masukan itu itu dihimpunnya dari mitra para menteri di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat maupun Komisi di DPR serta penilaian publik dan para analis. Ditanya adakah kinerja menteri yang disampaikan kepada Presiden ada yang merah, biru dan kuning seperti Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Anas menjawab diplomatis, "Kalau saya sampaikan warna seperti itu, bisa politis maknanya." Sementara, saat ditanya pers, seusai Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (6/1/2011) lalu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan pihaknya masih menganalisa hasil capaian program kerja para menteri dan pimpinan lembaga non departemen. "Mudah-mudahan pekan depan bisa diserahkan kepada Presiden," ujar Kuntoro. |
| Capres Partai Demokrat Baru Dibahas 2013 Posted: 09 Jan 2011 02:17 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat, hingga kini belum membahas figur calon Presiden untuk pemilihan Presiden 2014. Pembahasan figur calon sekarang ini masih dianggap belum waktunya. Sebab, dua tahun ke depan, bagi Partai Demokrat merupakan tahun kerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye lalu. Adapun pembahasan figur capres baru akan dilakukan pada pertengahan tahun 2013. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat diwawancarai khusus oleh Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1/2010). Oleh sebab itu, menurut Anas, hingga kini belum ada satu pun figur yang akan dijagokan untuk capres. Namun, katanya, tidak kesulitan bagi Partai Demokrat untuk mencari figur capres. "Intinya, capres itu adalah orang yang dikenal, dan dipercaya dan akhirnya didukung," paparnya. "Sekarang ini, yang terbaik , bagi kami adalah menyuguhkan kerja keras kepada rakyat. Jadi, nanti semester dua, dua tahun lagi. Tahun 2014, baru kita suguhkan politik. Kalau selama lima tahun ini disuguhkan politik saja, itu kurang tepat," ujar Anas. Menurut Anas, figur capres yang terbaik adalah siapa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia . Tidak harus egosentris secara politis. Misalnya, wajib si X atau si Y. "Bukan itu jalan pikiran Partai Demokrat. Sebab, Presiden, gubernur, walikota dipilih untuk bekerja bagi bangsa dan daerahnya. Bukan untuk kepentingan masing-masing orang dan partainya," tambahnya. Ibu Negara belum tentu berkenan Lebih jauh Anas mengatakan, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas tak memiliki kesempatan lagi mengingat ia sudah dua kali menjabat. "Pendirian politik Presiden Yudhoyono sangat jelas dan tegas. Berkali-kali Presiden menyatakan cukup dua kali sehingga itu akan menjadi tradi si politik yang melembaga. Dan, Partai Demokrat, harus menjadi bagian dari institus ionalisasi dan tradisi demokrasi yang baik," paparnya. Sedangkan Ibu Ani Bambang Yudhoyono, lanjut Anas, merupakan Ibu Negara yang berhasil, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang baik dan tokoh yang dikenal. "Pada waktunya Majelis Tinggi partai akan membahasnya siapa yang akan menjadi calon. Namun, kami belum tahu apakah Ibu Ani berkenan dan Presiden Yudhoyono setuju, serta kader-kader Partai Demokrat sejalan dengan itu," ujar Anas . Tentang pencalonan dirinya, Anas menjawab, "Mandat saya di Kongres Partai Demokrat lalu adalah untuk memajukan partai dan untuk berhasil memimpin partai dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden." |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan