Isnin, 1 Julai 2013

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa

Presiden: perwira militer dan kepolisian harus tangguh

Posted: 01 Jul 2013 07:14 AM PDT

Bumimoro, Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan para perwira militer dan kepolisian Indonesia harus memiliki mental yang tangguh dalam menjalankan tugasnya sehingga berhasil di bidangnya masing-masing.

"Bermental tangguh, jangan cengeng dan jangan mudah menyerah atau takut kalah," kata Presiden saat memberikan pembekalan pada para calon perwira remaja akademi TNI dan akademi kepolisian di Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro, Surabaya, Senin malam.

Kepala Negara mengatakan selain bermental tangguh, para perwira militer dan kepolisian juga harus memiliki pemahaman mengenai tugas dan menjalankan tugasnya dengan baik.

"Bangun dan kembangkan kemampuan. Ada istilah knowledge is power, ilmu adalah kekuatan, jangan karena sudah lulus dari akademi, lantas merasa sudah kuasai, ini hanya awal, masih panjang perjalanan kalian, masih banyak wawasan ilmu dan keterampilan yang harus dikuasai," tegasnya.

Selain itu, kemampuan untuk terus mengasah kemampuan dan tidak memilah jabatan yang akan dijalankan juga harus dimiliki sehingga setiap perwira tidak segan dalam menjalankan tugas dan menunaikannya dengan baik.

"Jangan pilih-pilih tugas dan jabatan," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden juga memberikan sejumlah pedoman lainnya saat para perwira menjalani karir di bidangnya masing-masing, termasuk memperoleh jabatan dan juga memiliki penghasilan yang sesuai dengan kemampuan dan secara legal.

"Ini adalah sesuatu yang melekat pada pribadi kalian. Camkan dan pedomani dan jalankan. Saya yakin kalau ini dijalankan maka tidak perlu gentar dan takut untuk menghadapi tantangan dan arungi perjalanan karir," kata Presiden.

Pembekalan dihadiri oleh 735 taruna masing-masing 238 taruna akademi militer, 105 taruna akademi angkatan laut, 108 taruna akademi angkatan udara, 236 taruna akademi kepolisian dan 48 taruni akademi kepolisian.

Sebanyak 735 taruna itu akan dilantik menjadi perwira remaja pada Selasa (2/7) pagi oleh Presiden.
(P008/R010)

BPN percepat sertifikasi tanah se-Indonesia

Posted: 01 Jul 2013 06:52 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, guna menjamin hak atas tanah bagi rakyat.

Dalam keterangan tertulis Humas BPN menyebutkan bahwa Kepala BPN RI Hendarman Supandji mengatakan hal tersebut pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Tahun 2013 di Palembang, Senin.

Bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Kepala BPN menyerahkan secara simbolik 33 bidang sertifikat kepada warga di lima provinsi Sumatera Bagian Selatan yaitu, Sumsel, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung.

Hendarman mengatakan, dari 85,8 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, 52 persennya atau 45 juta bidang sudah di sertifikatkan. "Sedangkan sisanya 40 sekitar jutaan bidang yang menjadi tugas bagi BPN ke depan," katanya.

Sementara untuk Sumatera Bagian Selatan, BPN menargetkan penyelesaian sebanyak 212.725 bidang tanah di Tahun 2013.

"Hingga kuartal satu 2013 telah diselesaikan 103.171 bidang atau 48,05 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 40 persen," kata mantan Jaksa Agung RI itu.

Hendarman mengatakan, sertifikat yang diserahkan yaitu, prona 83.828 bidang, nelayan 965 bidang, pertanian 2.580 bidang, UKM 2.110 bidang, Kemenpera 30 bidang, redistribusi tanah untuk rakyat miskin 12.734 bidang dan transmigrasi 823 bidang.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2013, Hendarman juga menyerahkan 46.528 sertifikat tanah di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan rekapitulasi program strategis BPN  tahap pertama wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

BPN menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah 2 juta bidang per tahunnya. "Sangat penting dengan adanya kepemilikan hak atas tanah secara sah. Melalui bidang usaha yang dikelola mereka, legalitas sertifikasi tanah ini bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil," ujar Hendarman.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan subsidi bea perolehan atas tanah bagi masyarakat miskin dengan bentuk kerja sama pemda dengan BPN.

"Presiden sudah mengatakan bagaimana khusus untuk yang miskin ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, BPN akan sediakan dana, sedangkan pemda akan membayar bea tersebut," katanya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Sumsel yang mempercepat legalisasi aset masyarakat. "Saya berharap kerja sama pemda dengan BPN makin kita tingkatkan agar masyarakat terbantu," ujar Alex.(*)

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)