ANTARA - Peristiwa |
| Lima bayi Madiun lahir pada tanggal istimewa Posted: 12 Dec 2012 08:00 AM PST  ilustrasi Seorang perawat memperlihatkan bayi yang lahir tanggal 12 Desember 2012 (12-12-12) di RSIA Andini Pekanbaru, Riau, Rabu (12/12). (FOTO ANTARA/Viki Payoka) Berita Terkait Kelima bayi tersebut tercatat lahir secara operasi caesar di beberapa rumah sakit di Madiun, Rabu. Lima bayi itu satu di antaranya lahir di RSUD dr Soedono Madiun, tiga bayi lahir di Paviliun Merpati RSUD dr Soedono Kota Madiun, dan satu bayi di Rumah Sakit Bersalin Al-Khazanah. Salah satu orang tua bayi yang lahir di RSB Al-Khazanah, Basir (42), mengatakan, anaknya lahir tepat pada tanggal 12-12-2012 pukul 12.00 WIB. Pihaknya bersyukur proses kelahirannya lancar. "Diharapkan dengan kelahiran anak saya yang tepat pada tanggal istimewa tersebut, mampu membawa hoki atau keberuntungan bagi si anak dan keluarganya. Sekaligus memudahkan untuk mengingat angka kelahiran atau ulang tahun," ujar Basir warga Kabupaten Madiun. Menurut dia, sebenarnya, anaknya dijadwalkan lahir pada tanggal 13 Desember. Namun, karena menurut dokter umur kandungan istrinya sudah cukup, maka dokter mengizinkan bila menginginkan anaknya dilahirkan pada tanggal spesial tersebut. Karena itu, langsung dilakukan operasi. Sesuai rencana, anak ketiganya tersebut akan diberi nama Rahmad Al Zam. Dengan harapan, semoga anaknya selalu di beri penuh kerahmatan. Sementara itu, Dokter Spesialis Anak RSB Al-Khazanah, Medi, mengatakan, bayi tersebut lahir dengan cara operasi. Hal itu dilakukan atas permintaan orang tua bayi dengan berbagai alasan. "Setelah dilakukan pemeriksaaan memang usia kandungan ibu bayi rata-rata sudah cukup umur. Selain itu, ada yang terpaksa dilakukan operasi karena si ibu bayi memiliki riwayat sakit," katanya. Sementara hal yang juga terjadi di Kabupaten Ngawi. Terdapat dua bayi yang lahir tepat pada tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 atau 12-12-2012. Bayinya ada yang dilahirkan secara normal dan ada juga yang tidak. Rata-rata ibu ingin melahirkan anaknya pada tanggal yang istimewa tersebut karena alasan keberuntungan. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Sejarawan: Kasus Sipadan-Ligitan kegagalan memiliki Posted: 12 Dec 2012 07:57 AM PST  ilustrsi Peta Indonesia (FOTO ANTARA News/Ferly) Sipadan dan Ligitan memang belum dimasukkan ke peta oleh Belanda, negara penjajah Indonesia di masa lalu," Berita Terkait "Sipadan dan Ligitan memang belum dimasukkan ke peta oleh Belanda, negara penjajah Indonesia di masa lalu," kata Singgih pada Bedah Buku "NKRI dari Masa ke Masa" yang diluncurkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), di Cibinong, Bogor, Rabu. Bahkan pada UU No 4/Prp/1960 Indonesia tidak mencantumkan dua pulau itu sebagai bagian dari wilayah NKRI hingga Indonesia dan Malaysia kemudian membawanya ke Mahkamah Internasional pada 1998, tambahnya. Sementara Inggris, penjajah Malaysia, terbukti telah melakukan tindakan administratif secara nyata di pulau itu, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung dan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930. Dengan demikian, lanjut dia, kasus khusus Sipadan dan Ligitan tak perlu jadi hal yang mendasari kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan kehilangan pulau lainnya. Sementara itu, plt Kepala Pusat Batas Wilayah Peta NKRI BIG Dr Khafid mengatakan, sepanjang 2012 telah dilakukan perundingan batas wilayah maritim dengan lima negara yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina dan Palau. Masalah paling kompleks adalah dengan Malaysia dimana ada empat lokasi batas laut yang masih belum sepakat, yakni wilayah teritorial di Ambalat, Laut Sulawesi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Tanjung Datu, Serawak-Kalbar di Laut China Selatan, ZEE di Selat Singapura bagian timur dan ZEE di Selat Malaka. Demikian pula batas laut dengan Filipina yang mencakup masalah teritorial dan ZEE, dengan Singapura masalah teritorial, sedangkan dengan Vietnam dan Palau masalah ZEE. Sedangkan dengan lima negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India dan Thailand, keduanya belum mau berunding, Papua Nugini dan Timor Leste yang belum dijadwalkan serta dengan Australia yang sudah selesai namun belum diratifikasi oleh DPR sehingga belum berlaku. "Batas laut dengan Australia di Selat Timor, DPR memang belum meratifikasi karena Indonesia melihat hasilnya tidak adil dan merugikan Indonesia, berhubung pada saat kesepakatan banyak unsur seperti unsur politis dan lainnya yang mempengaruhi," katanya. Sedangkan perbatasan darat, Indonesia masih memiliki masalah dengan Timur Leste, Papua Nugini dan Malaysia di 10 titik dari sepanjang 2.004 km perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Sabah, termasuk perbatasan di Pulau Sebatik, ujarnya. Bedah buku itu selain dihadiri Kepala BIG Dr Asep Karsidi, juga dihadiri kalangan pejabat Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Dinas Survei dan Pemetaan Udara (Dispotrud) TNI AU, dan Dinas Hidrodinamika dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan