Sindikasi news.okezone.com |
| Korban Lumpur: PT Minarak Lapindo yang Harus Tanggung Jawab Posted: 15 Jun 2012 12:50 AM PDT JAKARTA - Korban lumpur lapindo menilai PT Minarak Lapindo Jaya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur enam tahun berakhir. Dengan begitu, negara sama sekali tidak berhak memberikan ganti rugi sedikit pun. "Para pemohon ini berpendirian bahwa kasus Lapindo ini murni kesalahan dan tanggung jawab mutlak dari PT Lapindo artinya dengan kondisi itu tidak boleh ada uang negara," kata Kuasa Hukum korban lumpur lapindo, Taufik Budiman, usai sidang pleno di di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2012). Menurut Taufik para pemohon menginginkan kasus lumpur Lapindo menjadi tanggung jawab swasta. Karena, secara konstitusi kalau mengganti rugi menggunakan uang negara merupakan kesalahan yang besar. "Secara konstitusi kami menganggap sebuah kesalahan yang sangat besar, keuangan negara dipakai negara untuk menalangi kesalahan pribadi tertentu, tapi kalau kemudian permohonan ini dikabulkan pasal 18 dan 19 itu dihapus dan dinyakan hukum tidak mengikat maka PT Lapindo harus segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat,"tuturnya. Dalam kasus lumpur Lapindo ini Taufik berharap ada upaya-upaya dari pihak lain juga untuk mendorong hal ini baik perdata maupun pidana. Dan paling utama membatalkan pasal 18 dan 19 UU APBNP. "Persoalan ini sebenarnya kita berharap pada tahun sebelumnya bisa segera selesai, kita tahu bersama bahwa ada upaya-upaya dari pihak lain juga untuk mendorong hal ini baik perdata atau pidana," terangnya. |
| SBY Ingin Tunjukkan Otoritasnya di Demokrat Posted: 15 Jun 2012 12:49 AM PDT JAKARTA - Berkumpulnya seluruh deklarator dan pendiri Partai Demokrat beberapa hari lalu memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menggulingkan Anas Urbaningrum dari posisinya sebagai Ketua Umum. Menurut Pengamat Sosial Politik UIN Syarif Hidayatuloh, Saleh P. Daulay tujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa SBY masih memiliki otoritas yang besar di Partai Demokrat. "Dia (SBY) ingin mengatakan pada publik, saya ini masih memiliki otoritas yang kuat dan bisa mengumpulkan orang. Dia ingin mengatakan saya sebenarnya bisa saja melakukan delegitimasi dengan ketum," kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/06/2012). Menurut Saleh, pertemuan antara SBY dengan para deklarator tersebut dapat berdampak pada munculnya berbagai persepsi, terutama persepsi yang miring mengenai pembahasan dalam pertemuan tersebut. "Kalau seperti itu kan tidak untuk konsumsi publik. Tapi dengan mengundang DPD dan deklarator muncul presepsi, dan ingat SBY tidak pernah bicara soal Anas di pertemuan itu," sambungnya. Harusnya jika ingin membersihkan partainya dari korupsi, maka SBY hendaknya memanggil nama-nama yang diduga korupsi tersebut. "Kalau ingin membersihkan partai, caranya bukan seperti itu, misalnya dengan cara mengundang kader yang diduga terlibat korupsi, lalu ditanya bagaimana penyelesaiannya. Lalu diminta melakukan pilihan misalnya mundur," jelasnya. (ydh) |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan