ANTARA - Peristiwa |
| Anas tegaskan tolak mundur dari Ketum Demokrat Posted: 15 Jun 2012 06:48 AM PDT  Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (FOTO ANTARA) Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART," Berita Terkait "Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART," kata Anas Urbaningrum usai nonton bareng film "Soegija" di sebuah bioskop XXI di Jakarta, Jumat sore. Anas Urbaningrum mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya perihal adanya penilaian yang mensinyalir ada upaya penggulingan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Pada kesempatan tersebut, Anas Urbaningrum nonton bareng dengan pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain, Muhammad Jafar Hafsah, Johny Allen Marbun, Andi Nurpati, dan Sutan Bathoegana, Herman Khaeron, Saan Mustopa, dan Nova Riyanti Yusuf. Anas menegaskan, dalam aturan main di Partai Demokrat, tidak bisa seorang kader yang belum jelas statusnya hukumnya atau baru sekadar disebut-sebut dinyatakan bersalah dan diminta mundur. "Di partai politik ada aturan main yang jelas dan tegas," katanya. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mensinyalir desakan agar dirinya mundur merupakan upaya adu domba di internal Partai Demokrat, sehingga antarkader menjadi tidak solid. "Saya kira upaya adu domba itu tidak akan berhasil, karena kader Partai Demokrat tetap solid dan kompak," katanya. Anas mengingatkan, agar pihak tertentu tidak perlu melakukan sesuatu yang bertendensi adu domba, karena akan gagal Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menegaskan, pihak tertentu tersebut tidak akan bisa mengobrak-abrik Partai Demokrat hanya melalui isu penggulingan jabatannya dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sebelumnya, Anas Urbaningrum tidak hadir pada dua kali pertemuan penting Partai Demokrat yang diselenggarakan pada pekan ini, sehingga mkengundang tanda tanya publik. Pertemuan pertama yakni, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di kediamannya pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (12/6) malam. Kemudian pertemuan kedua, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) yang dihadiri Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/6) malam. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| HT tegaskan perusahaannya tidak pernah menyuap Posted: 15 Jun 2012 06:41 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Bhakti Investama Hary Tanoesoedibjo menyatakan keyakinannya bahwa perusahaannya tidak terkait dengan penangkapan pegawai pajak TH oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Hary Tanoe di Jakarta, Jumat, kencangnya pemberitaan yang menyatakan seolah PT Bhakti Investama terlibat dengan suap pegawai pajak tersebut lebih dikarenakan adanya beberapa media yang telah menyudutkan. Demikian pula soal restitusi pajak, Hary Tanoe menyatakan hal itu tidak benar karena ia sendiri yang membayarkan pajak tersebut dengan tertib. "Soal restitusi, tahun lalu saya langsung bayar pajak Rp1,2 triliun atau satu bulan sekitar Rp100 miliar," katanya. Sementara terkait pemberitaan yang cenderung menyudutkan, ia menduga hal tersebut erat kaitannya dengan aktivitas dirinya di dunia politik setelah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Dewan Pakar. Namun demikian, ia menambahkan, dirinya justru lebih bersemangat untuk terjun di dunia politik karena bangsa Indonesia memerlukan adanya perubahan yang lebih baik. "Kejadian ini semakin membuat saya mengkristalkan keyakinan untuk terus terjun di politik. Bagaimana membuat perubahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu penting sekali," ujarnya. Pada bagian lain, CEO MNC Group itu juga menyinggung wacana biaya pencalonan anggota legislatif yang akan diberikannya kepada kader-kader Nasdem. Menurut dia, hal tersebut agar para kader tidak mengusung politik transaksional yang membuka celah korupsi. "Saya pikir masalah pencalegan itu jangan diartikan memberikan uang tunai. Jadi kalau ada caleg yang potensial dan saya yakini mampu berkampanye secara baik serta bisa menjadi anggota legislatif, itu kita dukung aktivitasnya. Jadi bantuan aktivitas kampanye dengan atribut, kegiatan sosialnya, dan lain sebagainya, itu yang kita dukung," ujarnya. Dia membantah apabila dana yang diberikan kepada calegnya tersebut harus dikembalikan ke partai. "Tidak. Prinsip kita tidak (meminta kembali)," ujarnya. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan