KOMPAS.com - Nasional |
| Jero Bantah Pernyataan Soal Andi dan Anas Posted: 15 Jun 2012 10:13 AM PDT Jero Bantah Pernyataan Soal Andi dan Anas Maria Natalia | Tri Wahono | Jumat, 15 Juni 2012 | 23:50 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik menyatakan, ia tak pernah menyatakan bahwa jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terbukti terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, mereka harus keluar dari Demokrat. Menurutnya, ia hanya mengingatkan agar para kader Demokrat yang bermasalah harus keluar dari partai. Hal ini ia ungkapkan dalam menanggapi sejumlah pemberitaan di media, termasuk di Kompas.com. "Ada kalimat yang ditulis seolah-olah merupakan pernyataan saya. Padahal sama sekali tidak pernah saya ucapkan mengenai Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Yang saya katakan adalah jelas sekali, Demokrat ingin menjadi partai yang baik, yang bersih. Partai ini punya etika yang jelas, punya wilayah yang jelas. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluarlah dari Partai," tutur Jero melalui pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/6/2012). Ia mengatakan, pemberitaan tersebut dinilai telah menjadi pembicaraan di internal partai. Maka itu, Jero, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merasa perlu meluruskan pemberitaan tersebut. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kader yang tidak menjalani politik yang santun, cerdas, dan bersih, agar segera meninggalkan partai. Kader partai pemenang pemilu 2009 ini juga diminta untuk taat terhadap hukum. SBY juga mengatakan, banyak kader di parpol lain yang turut terlibat kasus korupsi. Bahkan, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah. |
| Pemerintah Harus Mengubah Kebijakan di Papua Posted: 15 Jun 2012 09:26 AM PDT Pemerintah Harus Mengubah Kebijakan di Papua Aditya Revianur | Tri Wahono | Jumat, 15 Juni 2012 | 22:45 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah dengan menempatkan aparat militer di Papua dalam porsi besar dinilai oleh Komnas HAM sebagai bentuk kegagalan. Pemerintah didesak harus meninjau ulang kebijakannya di Papua dalam memproyeksikan kehidupan yang damai dan bermartabat antarkedua belah pihak. "Pemerintah harus segera mengubah kebijakannya terkait Papua. Peningkatan kesempatan pendidikan dan penghargaan kebudayaan bagi Papua adalah solusi nyata dalam mengakhiri kekerasan yang selama ini terjadi," ujar Ifdal Kasim, Ketua Komnas HAM di kantornya, Jakarta, Jumat (15/6/2012). Kasim juga menambahkan jika pemerintah melihat Papua seperti cara yang ditempuh orde baru dengan penambahan pasukan militer maka masalah Papua tidak akan berakhir. Justru penguatan militer akan membangkitkan kesadaran pemuda Papua mengenai keadaan yang sesungguhnya terjadi di Papua. "Penggunaan cara keras di Papua dengan menguatkan kedudukan militer atau dengan mengidentifikasi mereka (Papua) sebagai daerah separatis akan menebalkan rasa kemerdekaan di diri mereka," tambah Kasim. Menurutnya pemerintah harus mengadakan dialog dan tanpa ada keraguan mengulurkan tangan kepada rakyat Papua untuk mediasi. Cara dialog menurutnya bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia. Dialog telah terbukti ampuh menyelesaikan konflik di Aceh. "Semoga pemerintah memilih kebijakan penyelesaian masalah Papua dengan jalan dialog yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan pelanggaran HAM di Papua bisa diselesaikan dengan transparan," imbuh Kasim. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan