detikcom |
Potong Anggaran Studi Banding Anggota DPR ke Luar Negeri! Posted: 04 May 2011 12:46 PM PDT Kamis, 05/05/2011 02:46 WIB Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi, ada rencana DPR untuk menaikkan anggaran kunjungan kerja tahun depan. Dia dengan tegas menolak itu karena apa yang dilakukan selama ini dianggap hanya penyaluran kesenangan saja. "Keberangkatan anggota DPR hanya untuk menyalurkan hedonisme saja. Selama ini anggota DPR menganggap studi banding sebagai uang milik mereka yang harus dihambur-hamburkan demi sebuah kenikmatan," kata Ucok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kepada detikcom, Rabu (4/5/2011). Namun menurutnya, studi banding ini memang bagian dari masing-masing komisi, tetapi para anggota dewan jangan sampai lupa diri menghabiskan uang rakyat dengan membuat anggaran tanpa sepengetahuan publik. "Memang studi banding ini merupakan bagian dari jatah masing-masing komisi, tetapi anggaran studi banding ini mereka sendiri yang buat tanpa ada persetujuan publik sebagai pemilik anggaran DPR", ucapnya. Ia pun mengatakan bahwa studi banding ini justru akan merepotkan negara yang dikunjungi karena sebetulnya materi studi banding bisa dilihat di website ataupun kedubes negara tujuan yang telah ada di Indonesia. "Kalau dari sudut penolakan mahasiswa, ini sangat bagus buat menaikan citra internasional karena selama ini studi banding anggota DPR ini sangat merepotkan, bukan hanya kedubes Indonesia, tetapi membuat pihak yang akan dikunjungi oleh anggota DPR juga. Sebetulnya apa yang akan dicari DPR ini dusah ada di website serta info yang dibutuhkan ada di kedubes mereka di Indonesia. Jadi, janganlah permalukan citra Indonesia di mata publik", tutupnya. Daftar kunjungan kerja empat alat kelengkapan DPR selama masa reses DPR 8 April hingga 8 Mei 2011 yang diolah oleh Seknas FITRA dari RK dan Dipa DPR tahun 2011 yang mengikuti standar Kemenkeu no. 100/PMK.02/2011 adalah sebagai berikut: 1. Kunjungan Komisi I DPR ke Amerika Serikat 1-7 Mei 2011 menghabiskan anggaran Rp 1.405.548.500 Jumlah total anggaran yang digunakan dalam sebulan menjadi Rp 15.024.971.250. (mad/mad) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com |
KPK Pantau Proses Tender Proyek e-KTP di Kemendagri Posted: 04 May 2011 11:06 AM PDT Kamis, 05/05/2011 01:06 WIB "Kalau cara e-procurement maka yang mengawasi masyarakat luas, tidak hanya KPK," kata Wakil Ketua KPK M Jasin kepada detikcom, Rabu (4/5/2011). Sejak awal, kata Jasin, KPK sudah mendorong agar proses pengadaan barang dan tender dilakukan secara elektronik. Sebab, berdasarkan hasil kajian KPK, metoda tersebut ampuh untuk mencegah penyimpangan. "Sekarang sedang berjalan," ucapnya. Kecurigaan tentang proses tender proyek bernilai Rp 6,3 triliun ini dilontarkan oleh LSM Government Watch (Gowa). Diduga, sejumlah perusahaan yang mengikuti tender tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 54/2010. Sekretaris GOWA Andi W Syahputra menjelaskan, tender proyek eKTP yang dilakukan panitia bermodus sama dengan tender IT yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2004 dan 2009 yaitu, menggugurkan peserta di tengah tender sehingga yang lulus hanya peserta yang memang dijagokan untuk menang. Untuk diketahui, pada proyek percontohan pengadaan perangkat keras dan lunak, sistem dan blangko KTP yang dilengkapi dengan chip dalam rangka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional pada 2009 lalu ada kasus dugaan korupsi yang muncul. Direktur Pendataan Kependudukan Kemendagri Irman ditetapkan sebagai tersangka bersama Setiantono, ketua panitia pengadaan barang. Tersangka lain adalah dari rekanan proyek, yakni bos PT Karsa Wira Utama Suhardijo dan bos PT Indjaja Raya Indra Wijaya. Perkara tersebut masih bergulir di Kejaksaan. (mad/mad) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com |
You are subscribed to email updates from detiknews To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan