KOMPAS.com - Nasional |
| Februari, Inpres Jeda Tebang Diteken Posted: 17 Feb 2011 06:29 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo, menyatakan, materi substansi rancangan Instruksi Presiden (Inspres) tentang Jeda Tebang atau Moratorium Hutan sudah tidak ada lagi persoalan prinsip. Oleh sebab itu, rancangan inpres segera diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diperkirakan sebelum akhir Februari ini. "Sedikit lagi (selesai), dan sekarang tinggal penyusunan rumusan bahasanya secara legal di Biro Hukum Sekretariat Kabinet. Dari sisi gagasan dan prinsip, semuanya sudah tidak ada lagi perbedaan dan ganjalan," kata Agus sebelum dipanggil Presiden di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (17/2/2011). Menurut Agus, sebelum penyusunan bahasa oleh perancangan undang-undang (legal drafting), ada tahapan Presiden Yudhoyono akan memberi pengarahan agar redaksional inpres tidak menimbulkan ekses-ekses hukum dan interpretatif. Tentang konsep hutan primer yang merupakan bagian dari definisi hutan alam dan sempat menjadi persoalan, Agus menyatakan sudah tidak perbedaan pahaman. "Sejak enam bulan lalu, konsep hutan alam yang diartikan juga hutan primer sebenarnya sudah disepakati bersama. Cuma, pertanyaannya, hutan yang rusak itu mau diapakan? Solusinya, itu akan diperbaiki tata kelolanya. Itulah yang masih dirapihkan rumusannya," jelas Agus lagi. Adapun mengenai nasib rancangan inpres yang diajukan Satuan Tugas REDD plus yang dipimpin Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Agus mengaku diintegrasikan bersama dengan rancangan inpres yang diajukan Menko Perekonomian beserta menteri terkait lainnya. "Jadi, tidak darimana diambil. Namun, kedua-duanya harus menjadi sebuah inpres yang lengkap bagi kepentingan nasional," lanjutnya lagi. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by |
| Mentan: Sensus Ternak Terakhir 1960-an Posted: 17 Feb 2011 05:48 PM PST Menuju Swasembada Daging Mentan: Sensus Ternak Terakhir 1960-an Penulis: Suhartono | Editor: yuli Jumat, 18 Februari 2011 | 01:48 WIB shutterstock Ilustrasi TERKAIT: JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menopang swasembada daging 2014, Menteri Pertanian bersama Badan Pusat Statistik segera menggelar sensus ternak paling cepat pada pertengahan 2011. "Masa, dari dulu jumlah ternak 12,6 juta terus. Ternyata, sensus terakhir kalau tidak tahun 1960-an atau 1970-an," ujar Menteri Pertanian Suswono kepada wartawan di halaman Istana, Jakarta, Kamis (17/2/2011). Oleh karena itu, kata Suswono, berapa pun jumlah ternak hasil sensus nanti, akan diumumkan seberapa besar kemampuan Indonesia dalam swasembada daging. "Saya tidak malu kalau ternyata, dari hasil sensus, kita belum mampu berswasembada daging," kata Suswono. Menurut dia, dengan jumlah penduduk Indonesia 230 juta orang, berarti kebutuhan daging Indonesia harus 10 persennya atau sekitar 20 juta. "Kemampuan kita sendiri memenuhi kebutuhan daging hanya 70 persen, berarti 30 persen kita masih impor. Kalau mau swasembada, impor daging harus ditekan sampai 10 persen. Untuk itulah kita harus data ternak kita sebenarnya dengan sensus," ungkap Suswono. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan