ANTARA - Berita Terkini |
| Pemda dan PT Inco berencana renegosiasi Posted: 15 Feb 2012 07:43 PM PST Pertemuan rencana tanggal 18 Februari 2012 di Jakarta. Saya dan Gubernur bersama Inco mau bahas tuntas masalah Inco karena sampai sekarang belum ada kepastian pemanfaatan konsesi pertambangan di Morowali itu. Berita Terkait "Pertemuan rencana tanggal 18 Februari 2012 di Jakarta. Saya dan Gubernur bersama Inco mau bahas tuntas masalah Inco karena sampai sekarang belum ada kepastian pemanfaatan konsesi pertambangan di Morowali itu," kata Bupati Morowali Anwar Hafid, di Palu, Kamis. Anwar mengatakan bahwa dirinya sudah bosan dengan janji-janji Inco untuk membuka pabrik pengolahan nikel di Morowali yang hingga kini belum juga terealisasi sementara sesuai kontrak karya, Inco sudah harus membangun pabrik tersebut pada 2010. "Bayangkan kita dijanji sejak tahun 2008, kemudian tahun 2010, tapi nyatanya belum juga terealisasi," kata Anwar Hafid. Ia mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap Inco sekarang tidak bisa lagi dibendung sehingga membuat posisi pemerintah daerah serba salah. Anwar mengatakan, jika Inco belum juga membangun pabrik pengolahan nanti dikhawatirkan pemerintah daerah dituding tidak serius mendesak Inco sehingga bisa memancing emosi masyarakat seperti yang terjadi pekan lalu dimana kamp Inco dibakar warga. "Padahal sudah beberapa kali kita melakukan negosiasi, bahkan sudah dua kali saya dan Pak Gubernur menyurat ke Presiden agar pemerintah meninjau ulang kontrak karya Inco tersebut," katanya. Di sisi lain kata Anwar, jika pemerintah memaksa Inco bahkan mengusir dari Morowali nanti disangka lagi pemerintah mendukung perusahaan lain untuk mengambil alih konsesi Inco di Morowali. "Sementara di lain pihak masyarakat juga sudah mendesak karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat. Bayangkan 40 tahun lebih masyarakat tidak bisa mengolah lahan itu," katanya. Anwar mengatakan, jika pada pertemuan 18 Februari nanti Inco tidak segera melakukan aksi di lapangan maka dirinya tidak mau menerima negosiasi lagi. "Kita mau, hari ini kita negosiasi, besok sudah ada kegiatan di lapangan. Saya tidak mau lagi hanya dijanji-janji," kata Anwar. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu opsi yang akan diberikan ke Inco. Opti kedua kata Anwar, Inco harus menciutkan area konsesinya lalu diberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengolahnya. "Karena ada pihak lain yang juga sudah siap membangun pabrik di sana," katanya. Selama ini kata Anwar, pemerintah daerah sudah banyak memberikan toleransi kepada Inco diantaranya molornya realisasi rencana pembangunan pabrik pengolahan dan memberikan kesempatan bekerjasama dengan pihak ketiga. Anwar mengatakan, dua gubernur yakni Mantan Gubernur HB Paliudju dan Gubernur Longki Djanggola sudah kecewa dengan Inco karena tidak menepati janjinya. Ia mengatakan, Inco sudah wanprestasi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya di Morowali. Dirinya berharap agar pertemuan di Jakarta bersama Inco 18 Februari merupakan pertemuan terakhir dalam hal negosiasi rencana pembangunan pabrik pengolahan. Inco telah menguasai lebih dari 36 ribu hektar konsesi pertambangan nikel di Morowali sejak tahun 1968 di blok Bahodopi dan Kolonodale. "Lahan yang dikuasai Inco saat ini merupakan lahan paling baik kualitas nikelnya," kata Anwar. (A055) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Gubernur Jatim setujui sertifikasi pengemudi bus Posted: 15 Feb 2012 07:38 PM PST  Gubernur Jatim Soekarwo (FOTO ANTARA) Diharapkan melalui sertifikasi bisa menjadikan pengemudi lebih dihargai. Dengan demikian, tanggung jawab pengemudi terhadap penumpang akan lebih besar. Berita Terkait "Usulan yang sangat baik dan saya sepakat. Ke depan akan dilakukan koordinasi mengenai hal ini," ujar Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis. Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya akan meminta Sekdaprov Jatim Rasiyo untuk mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai persoalan ini. "Yang memiliki kompetensi itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Akan kami tanya dan koordinasikan tentang usulan sertifikasi ini. Komunikasi dengan Komisi D DPRD Jatim juga tetap berjalan," katanya. Hanya saja, gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut mengungkapkan sertifikasi tidak bisa tergesa-gesa dilakukan karena harus sesuai dengan aturan atau regulasi dan perundang-undangan yang mendasarinya. Jika Kementerian Perhubungan sudah memberikan lampu hijau dan sudah diatur dalam payung hukum, lanjut dia, Pemprov Jatim siap membantu proses sertifikasi terhadap para pengemudi bus. "Tapi jangan portofolio lho. Jangan karena mengemudi sudah lama lalu semudah itu mendapat sertifikasi. Terus terang kami sepakat dan sebuah langkah mengurangi angka kecelakaan," tukas Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Hal senada dikatakan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Menurut dia, pihaknya siap mendorong Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan agar proses sertifikasi disikapi lebih lanjut. "Pemprov Jatim siap memberikan fasilitas. Yang pasti kami ingin angka kecelakaan berkurang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Kami prihatin dengan tingginya kecelakaan awal tahun ini," tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut. Sebelumnya, Komisi D DPRD Jatim mengusulkan agar para pengemudi bus dilakukan sertifikasi. Di samping sebagai bentuk pengakuan, pengemudi juga akan merasa dihargai karena pekerjaannya merupakan sebuah profesi. "Diharapkan melalui sertifikasi bisa menjadikan pengemudi lebih dihargai. Dengan demikian, tanggung jawab pengemudi terhadap penumpang akan lebih besar," ucap Anggota Komisi D Irwan Setiawan. Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Berita Terkini To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
