Isnin, 4 Februari 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Jelang Pemilu, Dana Bansos Rawan Diselewengkan

Posted: 04 Feb 2013 01:37 PM PST

Jelang Pemilu, Dana Bansos Rawan Diselewengkan

Penulis : Aditya Revianur | Selasa, 5 Februari 2013 | 04:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya praktik politik dagang sapi menjelang momentum Pemilihan Umum 2014. Praktik politik dagang sapi tersebut terjadi secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia sejak kampanye Pemilu 2014 dimulai pada 11 Januari 2013.

Komisioner Bawaslu, Nasrullah, Senin (4/1/2013) mengatakan, politik dagang sapi itu dilakukan secara terang-terangan dengan melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. Ia menengarai bahwa pemerintah daerah dan DPRD sudah mendesain kampanye dengan memanfaatkan anggaran daerah.

"Fasilitas pemda dimanfaatkan oleh calon-calon legilslatif tertentu di DPRD untuk kepentingan kampanye parpol. Itu tidak adil karena calon-calon tadi memakai nama pemerintah untuk menang," kata Nasrullah di Jakarta.

Nasrullah mengatakan, ketidakadilan tersebut terjadi karena anggota dewan yang maju lagi menjadi caleg memanfaatkan dana bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Padahal, dana tersebut adalah program pemerintah, bukan parpol yang mengisi kursi legislatif. Setelah memperoleh akses program dana tersebut, parpol mentransformasikannya sebagai janji politik.

"Jangan sampai ada bantuan itu soalnya Bawaslu melihat gejala (politik dagang sapi) itu di baliknya," ujar Nasrullah.

Ia menambahkan, praktik politik dagang sapi ini sebetulnya sudah dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal itu dapat ditelusuri dari calon pemimpin daerah yang kampanye sembari menjanjikan dana bantuan sosial itu. Menurutnya, hal itu membuat iklim pemilu menjadi buruk sebab calon di luar mereka yang duduk di kursi pemerintahan dirugikan oleh hal ini.

"Hal ini sudah lazim di pemilukada. Calon kepala daerah kerap melakukan apa yang disebutkan itu. Hal seperti ini kan tidak bagus dan fair," tuturnya.

Menurut Nasrullah, politik dagang sapi dalam tahap kampanye parpol tidak dapat terus dibiarkan. Ia berpendapat bahwa KPU harus membuat program antisipatif agar kampanye pemilu berjalan adil. "Jangan ada lagi politik dagang sapi antara pemerintah dan legislatif, terutama yang di daerah, sebab kalau dibiarkan terus, maka pemilu akan jadi tidak berimbang," katanya.

SBY Bantah Adanya Penyimpangan Pajak Keluarga

Posted: 04 Feb 2013 12:35 PM PST

JEDDAH, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa keluarganya taat membayar pajak dan tidak ada penyimpangan dalam pembayaran pajak tersebut. Hal ini dikatakannya saat mengklarifikasi dan menjelaskan pemberitaan oleh harian The Jakarta Post mengenai pajak miliknya dan anak-anaknya.

"Saya prihatin keluarga saya, yang bekerja seperti ini dengan harta yang bisa kami pertanggungjawabkan, dianggap tidak taat membayar pajak," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013), sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Menurut Presiden tanpa merinci pajak yang dibayarkannya, dirinya maupun anak-anaknya telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang. "Prosesnya juga akuntabel. Setelah saya isi kewajiban saya, saya minta tolong dicek apa ada yang kelewatan, apa ada yang lebih atau yang kurang, karena saya tidak ingin ada satu rupiah yang kurang," kata Presiden.

Menurut Presiden, data yang diungkap The Jakarta Post tersebut tidak persis sama dengan data di Direktorat Jenderal Pajak. Presiden tidak menjelaskan secara rinci mengenai pajak yang dibayarkannya karena undang-undang mengatur tingkat kerahasiaan pajak.

Presiden mengatakan, sebagai pejabat negara, dirinya telah melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan aturan. Presiden Yudhoyono mengaku selalu memperbarui informasi harta kekayaannya dan melaporkannya sejak sebelum menjabat Presiden, saat menjadi Presiden, maupun seusai menjabat sebagai Presiden. "Bahkan periode tengah juga saya laporkan," ujarnya.

Presiden mengatakan, hal yang sama juga dilakukan keluarganya. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa anaknya, Mayor Infranteri Agus Yudhoyono, telah membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang sebagai seorang mayor. "Sedangkan istri Agus, Anisa, karena sebelum menikah punya penghasilan sendiri, misalnya sebagai presenter dan foto model, juga punya kewajiban membayar pajak terpisah dari yang dibayarkan suaminya Agus dan itu dua-duanya membayar pajak dan sudah diverifikasi Ditjen Pajak," kata Presiden.

Adapun putra kedua, Edhie Baskoro sebagai anggota DPR RI, juga wajib lapor ke KPK termasuk membayar pajak sebagaimana harus dibayar dan diverifikasi. Presiden mengimbau agar pihak lain tidak mudah menuduh adanya penyimpangan pembayaran pajak.

Dalam laporannya beberapa waktu lalu, harian The Jakarta Post menuliskan sebagian dokumen pajak yang diklaim milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua putranya, Mayor TNI Agus Harimurti dan Edhie "Ibas" Baskoro. Harian tersebut menyatakan bahwa dokumen tersebut telah diverifikasi oleh sumber-sumber di Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan tanpa menyebutkan namanya.

 

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)