KOMPAS.com - Internasional |
| Suu Kyi: Reformasi Harus Dipastikan Tidak Berbalik Arah Posted: 01 Jun 2012 03:53 AM PDT World Economic Forum Suu Kyi: Reformasi Harus Dipastikan Tidak Berbalik Arah Tomy Trinugroho A. | Marcus Suprihadi | Jumat, 1 Juni 2012 | 10:53 WIB BANGKOK, KOMPAS.com — Ikon demokratisasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, Jumat (1/6/2012), berbicara di hadapan ratusan peserta World Economic Forum, di Bangkok, Thailand. Ia menekankan pentingnya memastikan agar reformasi di Myanmar tidak berbalik arah. Untuk itu, ia bicara tentang keinginannya menekan angka pengangguran, terutama pengangguran di kalangan muda Myanmar. Menjamin ketersediaan pekerjaan dan pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi doktoral, menurut Suu Kyi, akan membantu meningkatkan kondisi bangsa Myanmar, yang pada akhirnya memastikan reformasi tidak akan berbalik arah. "Kami hanya ingin meningkatkan kehidupan rakyat Burma (Myanmar)," kata Suu Kyi. Setelah bertahun-tahun menjadi tahanan rumah dan selama 24 tahun tidak pergi ke luar negeri demi perjuangan melawan rezim otoritarian Myanmar, Suu Kyi datang ke Bangkok, beberapa hari lalu. Penampilanya di World Economic Forum pun bisa dikatakan penampilan pertamanya di publik internasional. Suu Kyi menyampaikan pidato mengenai reformasi selama lebih kurang 20 menit dengan dipandu Pendiri dan Ketua Pelaksana World Economic Forum Klaus Schwab. Setelah itu, Suu Kyi menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan Schwab. Ruang pertemuan dipenuhi peserta dan wartawan. Hanya ada sedikit kursi kosong. |
| Pemerintah Mesir Cabut Darurat Militer Posted: 01 Jun 2012 03:23 AM PDT  Pemerintah Mesir Cabut Darurat Militer | Kistyarini | Jumat, 1 Juni 2012 | 10:23 WIB Pemerintah Mesir untuk pertama kalinya mencabut situasi darurat militer yang sudah berlaku selama 31 tahun. Situasi darurat militer ini memungkinkan aparat keamanan menahan dan mengadili 'musuh' negara di pengadilan khusus. Kondisi darurat militer ini berlangsung tanpa pernah dicabut sejak pembunuhan Presiden Anwar Sadar pada 1981. Pencabutan darurat militer ini merupakan salah satu kunci yang dituntut para aktivis saat menggulingkan kekuasaan Hosni Mubarak tahun lalu. "Ini peristiwa besar," kata Hossam Bahgat, seorang aktivis yang memperjuangkan pencabutan darurat militer ini. Penguasa militer Mesir, yang mengambil alih kekuasaan pascakejatuhan Mubarak, sebelumnya mengindikasikan mereka tidak akan memperbarui hukum. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui juru bicaranya Mark Toner menilai keputusan ini adalah langkah bagus menuju transisi demokrasi. Kejahatan keji Di sisi lain, kelompok pembela hak asasi manusia memperkirakan terdapat lebih dari 10.000 orang ditahan dan sebagian dari mereka hilang di penjara-penjara Mesir. Pada Januari lalu, Kepala Pemerintah Militer Jenderal Hussein Tantawi 'melonggarkan' hukum militer kecuali dalam kasus-kasus kejahatan keji, tanpa menjelaskan maksudnya. Berdasarkan data Human Right Watch, saat ini Kementerian Dalam Negeri Mesir masih menangani 188 orang berdasarkan hukum militer. Namun, beberapa orang masih berpendapat bahwa kondisi darurat militer harus diperbarui. "Militer harus melanjutkan (darurat militer) hingga akhir masa transisi, sebab jika militer pergi sekarang maka akan timbul kekacauan," kata Reda Abdel Fatah seorang penduduk Kairo kepada Reuters. Mesir tengah mempersiapkan pemilihan presiden putaran kedua yang akan digelar pada 16-17 Juni. Dua kandidat yang akan bertarung adalah calon dari Ikhwanul Muslimin Mohammed Mursi dan mantan komandan Angkatan Udara Ahmed Shafiq yang juga perdana menteri terakhir Hosni Mubarak.  |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan