KOMPAS.com - Nasional |
| Alokasi Diusulkan 3-6 Kursi Per Dapil Posted: 26 Oct 2011 01:48 PM PDT RUU Pemilu Alokasi Diusulkan 3-6 Kursi Per Dapil Anita Yossihara | Robert Adhi Ksp | Rabu, 26 Oktober 2011 | 22:41 WIB SERAMBI/M ANSHAR ILUSTRASI Pemilu. TERKAIT: JAKARTA, KOMPAS.com — Selain peningkatan ambang batas parlemen menjadi 4 persen, pemerintah juga mengusulkan penyempitan daerah pemilihan (dapil). Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya 3-10 kursi, diusulkan untuk dikurangi menjadi 3-6 kursi per dapil. "Agar pemilih terwakili dalam perwakilan, perlu memperbanyak jumlah dapil, maka pemerintah menawarkan alokasi kursi yang semula untuk DPR 3-10 kursi berubah menjadi 3-6 kursi di setiap dapil," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja dengan Pansus RUU Pemilu DPR, Rabu (26/10/2011) malam. Selain alokasi dapil DPR, pemerintah menawarkan pengurangan alokasi kursi dapil di DPRD, dari 3-12 kursi menjadi 3-10 kursi per dapil. Dengan pengurangan alokasi kursi per dapil, otomatis jumlah dapil bertambah banyak. Wilayah cakupan dapil juga lebih sempit. Dengan demikian, menurut Gamawan, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen bisa meningkat. Pengurangan alokasi kursi juga merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD. |
| Antisipasi Jangan Sampai Indonesia Jadi Negara Gagal Posted: 26 Oct 2011 01:48 PM PDT Antisipasi Jangan Sampai Indonesia Jadi Negara Gagal Khaerudin | Robert Adhi Ksp | Rabu, 26 Oktober 2011 | 23:38 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan segenap komponen bangsa lainnya seharusnya mulai mengantisipasi kemungkinan Indonesia menjadi salah satu negara gagal. Apalagi, indikator Indonesia menuju negara gagal sudah mulai muncul. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mengungkapkan, sejumlah ahli seperti Direktur Pencegahan dan Resolusi Konflik di Universitas Harvard dan Guru Besar University of California Los Angeles Jared Diamond menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah menuju kondisi negara gagal bersama sejumlah negara lainnya, seperti Rwanda, Burundi, dan Afganistan. "Itu indikator dari para ahli seperti itu jelas harus kita antisipasi. Mereka bilang Indonesia bakal menjadi negara gagal. Indikatornya antara lain kalau terjadi kleptokrasi (semua cabang kekuasaan terjadi korupsi), ada pertarungan horizontal, kepercayaan daerah kepada pusat kurang, dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin mulai hilang," kata Adhyaksa di Jakarta, Rabu (26/10/2011). Seharusnya dengan munculnya semua indikator yang bakal mengarahkan Indonesia menjadi negara gagal, semua komponen bangsa mau mengantisipasinya. "Kalau seperti itu kan kita bisa mengantisipasinya dong. Saya katakan ketika terjadi yang namanya reformasi sama seperti perestroika dan glasnos di Soviet. Tetapi, ketika Soviet terpecah menjadi negara kecil, dia punya pemimpin nasional namanya Putin, agen KGB hebat yang pernah terlibat dalam reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu diimplementasikan dalam Rusia sekarang ini. Indonesia sekarang sedang menuju ke arah disintegrasi bangsa atau arah demokratisasi jati diri," katanya. Menurut dia, disintegrasi ataupun berhasil menjadi negara demokrasi yang berjati diri sangat tergantung bangsa Indonesia sendiri. "Itu bergantung pada tiga hal pokok. Yang pertama, cara berpikir dan berkehendak dari politik kita hari ini. Kedua, netralitas TNI dan Polri harus kita jaga, dan ketiga, kekuatan kepemudaan," ujarnya. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan