Rabu, 26 Oktober 2011

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional

Keluarga Khadafy Akan Seret NATO ke ICC

Posted: 27 Oct 2011 04:12 AM PDT

Keluarga Khadafy Akan Seret NATO ke ICC

| Kistyarini | Kamis, 27 Oktober 2011 | 11:12 WIB

AP Photo/Francois Mori

Salah satu mobil dalam konvoi mantan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, yang bertuliskan Brigade Katiba Pejuang Suci Al Rsifa dari Al Maqasba dipajang di salah satu sudut kota Misrata, Libya, Selasa (25/10).

TERKAIT:

ALJIERS, KOMPAS.com — Keluarga mendiang Moammar Khadafy kemungkinan bakal mengajukan NATO ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), AFP melaporkan, Rabu (26/10/2011).

Pembunuhan terhadap Khadafy menunjukkan bahwa tujuan negara-negara anggota NATO bukanlah untuk melindungi warga sipil tetapi untuk menggulingkan sebuah rezim

-- Marcel Ceccaldi, kuasa hukum keluarga Moammar Khadafy

NATO menjadi target keluarga Khadafy karena perannya dalam terbunuhnya mantan pemimpin Libya itu.

"Pembunuhan yang disengaja (terhadap seseorang yang dilindungi Konvensi Jenewa) ditetapkan sebagai kejahatan perang berdasarkan artikel 8 pada Statuta Roma ICC," papar Marcel Ceccaldi, pengacara Perancis yang mewakili keluarga Khadafy.

"Pembunuhan terhadap Khadafy menunjukkan bahwa tujuan negara-negara anggota (NATO) bukanlah untuk melindungi warga sipil, tetapi untuk menggulingkan sebuah rezim," lanjut Ceccaldi.

Khadafy tewas pada Kamis (20/10/2011) setelah para petempur Libya merebut kota kelahirannya, Sirte. Para petempur berhasil menyusul konvoi Khadafy yang berusaha keluar dari Sirte setelah konvoi itu dihantam serangan udara NATO.

Pemerintah sementara Libya, Dewan Transisi Nasional (NTC) mengatakan pemimpin Libya selama 42 tahun itu terbunuh dalam baku tembak meskipun masih hidup saat ditangkap.

Namun video-video yang beredar bertentangan dengan pernyataan resmi NTC. Khadafy tewas setelah ditangkap. Bahkan sejumlah video menunjukkan lelaki 69 tahun itu dihajar beramai-ramai.

Khadafy tewas bersama putranya Mutassim dan mantan menteri pertahanan Libya Abu Bakar Younis. Ketiganya sudah dimakamkan di sebuah lokasi di gurun yang dirahasiakan. Kuburan mereka pun tidak ditandai.

Pihak NTC sendiri menyatakan akan menyelidiki cara kematian Khadafy seperti yang didesakkan oleh PBB, sejumlah negara Barat, dan lembaga hak asasi manusia.

Full content generated by Get Full RSS.

AS Ancam Stop Dana jika UNESCO Terima Palestina

Posted: 27 Oct 2011 03:19 AM PDT

WASHINGTON, KOMPAS.com — Amerika Serikat, Rabu (26/10/2011), memperingatkan, pemungutan suara oleh UNESCO untuk menerima Pemerintah Otonomi Palestina sebagai anggota penuh dengan hak sebagai negara dapat memaksa Amerika Serikat menghentikan dana buat organisasi tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan, dalam konsultasi individu dan bilateral, Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa "ada konsekuensi jika UNESCO melakukan pemungutan suara mengenai ini".

"Kami memiliki keprihatinan mengenai kemampuan kami untuk terus ikut dan kemampuan kami untuk memastikan bahwa UNESCO memiliki manfaat penuh dukungan kami," kata Nuland sebagaimana dikutip AFP, Rabu (26/10/2011).

"Kami telah menunjukkan itu bahwa ada garis merah yang sangat jelas dalam hukum AS, dan jika itu dilanggar di UNESCO, peraturan tersebut dipicu," katanya.

Amerika Serikat menyediakan 22 persen anggaran bagi Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Peraturan AS menetapkan dana akan diputus buat setiap lembaga PBB yang menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan semua anggota Kongres AS juga telah mengancam akan bertindak untuk menghentikan dana jika upaya Palestina berhasil.

Pada 5 Oktober, Komite Eksekutif UNESCO melakukan pemungutan suara dengan hasil 40 berbanding 4, dan 14 abstein, untuk menyetujui upaya Palestina, yang sekarang diajukan ke Sidang Majelis Umum PBB.

Jika disetujui, peningkatan statusnya akan merupakan kemenangan kecil diplomatik bagi Palestina, yang saat ini berusaha memperoleh status anggota penuh di PBB, dalam tindakan yang ditentang keras oleh AS dan Israel.

AS telah mengancam akan memveto upaya Palestina itu dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan, tapi AS tak memiliki hak veto di UNESCO dan sejauh ini tak bisa menggelincirkan upaya Palestina tersebut.

Para pemimpin Palestina mengatakan, mereka telah menghadapi tekanan diplomatik yang sangat kuat agar melepaskan permohonan mereka.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)