Sindikasi news.okezone.com

---

Roy Suryo Desak Sekjen DPR Buka Data Pengadaan IT Posted: 10 May 2011 11:06 PM PDT JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Roy Suryo mendesak Sekretariat Jenderal DPR membuka data pengadaan sistem informasi teknologi (IT) di gedung DPR.   Desakan ini menanggapi rilis Indonesia Budget Center (IBC) yang menyebut proyek IT senilai Rp9,4 milliar tidak maksimal. Yang juga mubazir, program perawatan sistem IT yang mencapai Rp1,8 miliar per tahun.   "Saya ingin cerita dan meminta support mengenai temuan ICW dan kawan-kawan seperti IBC buka data di Kompas mengatakan proyek IT di DPR, Rp9,4 milliar itu dibuka dan dibongkar. Saya bicara bagaimana teknis yang ada di DPR," ujar Roy di gedung DPR, Jakarta, Rabu(11/5/2011).   Menurut Roy, Setjen DPR pada tahun 2009 meluncurkan proyek go mobile yang bisa diakses melalui perangkat gadget "Tapi itu sebatas pengumuman," jelas Roy.   Setjen DPR kemudian mengadakan proyek komputer canggih bermerk Del untuk anggota dewan. Fasilitas itu diberikan tanpa berkomunikasi lebih dulu dengan anggota dewan. Harganya Rp12-15 juta.   Beberapa fasilitas itu, sambung Roy malah menjadi bulan-bulanan yang menyasar anggota dewan. "Tuduhan itu seolah-olah kita yang minta, padahal itu kan given, tahu-tahu sudah di atas meja, supaya powerful dan digunakan dengan baik," sambungnya.   Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung berjanji akan mengkonfirmasi program pengadaan sistem IT senilai Rp. 9,4 miliar. "Kita belum tahu angka Rp 9 milliar itu itu fantastik dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa itu," ujar Pramono.   (teb) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Pram: Rp9,4 M untuk Web DPR Fantastis Posted: 10 May 2011 11:05 PM PDT JAKARTA- Tak hanya anggaran pelesiran dan pulsa ponsel yang kini menjadi sorotoan publik. Anggaran untuk IT dan pengelolaan web DPR yang mencapai Rp9,4 miliar juga menuai kritikan lantaran dinilai fantastis. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, akan mengecek keberadaan anggaran tersebut. "Saya sudah lakukan pengecekan, akan kami buka apa adanya. Tadi saya tanya ke staf yang ada baru Rp5,9 miliar untuk pemantauan jaringan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011). Pramono menambahkan, "Tapi saya belum tahu angka Rp9 miliar, itu fantastik. Dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa itu." Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, pihaknya belum bisa memastikan perihal anggaran web DPR ada unsur penyimpangan. "Kami tak bisa bilang ada dugaan korupsi dalam itu. Perhatian masyarakat ini harus jadi mometum untuk memperbaiki diri," tandasnya. Mengenai email anggota dewan, Pram mengatakan, mulai minggu depan semuanya sudah harus memilikinya. "Mulai minggu depan tak ada alasan dewan tak punya akun email pribadi dalam domain DPR, yang dikelola DPR," terangnya. Selain itu, kata dia, email tersebut wajib dicantumkan di kartu nama. "Kalau email pribadi diserahkan kepada yang bersangkutan. Mulai kartu nama yang baru wajib dicantumkan, selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat telepon, tidak lewat email," pungkasnya. (ram) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610