KOMPAS.com - Nasional |
| Dipo Alam: yang Menghambat, Saya Libas! Posted: 21 Feb 2011 10:58 AM PST KABINET Dipo Alam: yang Menghambat, Saya Libas! Penulis: Hindra Liu | Editor: Latief Senin, 21 Februari 2011 | 18:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam akan melibas para pejabat dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang menghambat percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sesuai yang digariskan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dipo mengatakan, dirinya termasuk penilai akhir pengangkatan eselon satu ataupun direksi BUMN. "Kalau menghambat pembangunan yang sudah jelas arah-arahnya, termasuk direksi BUMN, itu urusan saya. Gampang," kata Dipo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011). "Bila ada eselon dua, eselon satu yang menghambat, itu urusan saya. Saya libas. Jika eselon dua yang menghambat, saya tegur eselon satunya, dirjennya. Kalau dia pensiun, tidak akan saya perpanjang. Saya panggil ke kantor saya. Kalau dia tidak berubah, kita libas. Jadi, jelas garis politiknya," papar Dipo. Diberitakan sebelumnya, ketika membuka rapat kerja pemerintah dan BUMN, Presiden mengatakan ada beberapa pejabat daerah yang menghambat percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dipo sendiri belakangan gencar memberikan pernyataan kepada publik. Terakhir, ketika wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan digulirkan oleh pemuka agama, mantan aktivis ini menyebut pemuka agama sebagai burung gagak pemakan bangkai berbulu merpati putih. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| Media Kritis Diancam Tak Dapat Iklan Posted: 21 Feb 2011 10:44 AM PST Kebebasan Pers Media Kritis Diancam Tak Dapat Iklan Penulis: Hindra Liu | Editor: Robert Adhi Kusumaputra Senin, 21 Februari 2011 | 18:44 WIB BOGOR, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam, media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media yang bersangkutan. Selain itu, media yang rajin mengkritik tersebut juga diancam tak akan diberikan informasi. "Pokoknya, saya katakan, kalo mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang di-interview dalam prime time tidak usah datang," tutur Dipo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011). Dikatakan Dipo, ada media-media yang selalu mengkritik pemerintahan. Kritikan tersebut dinilai merugikan pemerintah. Dicontohkan, ada media yang menampilkan peristiwa kekerasan berulang-ulang. "Ini, kan, membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap," katanya. Ditegaskan, pemerintah tidak alergi kritik, tetapi Dipo meminta kritik dilakukan secara sehat dan seimbang sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan