ANTARA - Mancanegara |
| Dewan Keamanan PBB Akan Bahas Libya Posted: 21 Feb 2011 08:59 PM PST pendapat dan kekhawatiran para warga harus dihargai sepenuhnya dan didengar oleh pemerintah dari negara yang berkepentingan Berita Terkait "Saya mendesaknya untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran dan saya juga menegaskan pentingnya untuk menghormati hak asasi manusia para demonstran itu," katanya. Sekjen PBB tersebut menekankan bahwa "pendapat dan kekhawatiran para warga harus dihargai sepenuhnya dan didengar oleh pemerintah dari negara yang berkepentingan." Ia berbicara kepada satu kelompok kecil wartawan di Los Angeles setelah mengeluarkan pernyataan bahwa ia "marah" ketika mendapati berita bahwa pasukan keamanan Libya menembaki demonstran dari pesawat perang dan helikopter. "Serangan atas warga sipil seperti itu, bila memang benar terjadi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan akan sangat dikecam oleh Sekjen," kata juru bicara PBB Martin Nesirky. Ban "sekali lagi meminta penghentian segera atas tindakan kekerasan," tambah pernyataan tertulis tersebut yang juga menyebutkan bahwa ia sudah melakukan komunikasi erat dengan negara-negara kunci mengenai krisis tersebut. Dalam pembicaraannya dengan Kadhafi, Ban juga meminta agar pemimpin Arab yang paling lama menjabat itu untuk "segera" menghentikan tindakan kekerasan di negara Afrika Utara tersebut dan melakukan dialog luas dengan pihak oposisi. Sementara itu demonstran tampak mengendalikan beberapa kota di Libya dan tokoh-tokoh rezim yang membelot juga bertambah. Kelompok HAM internasional memperkirakan pergolakan tersebut menewaskan lebih dari 400 orang. Khaddafi dalam pernyataan pertamanya sejak demonstrasi timbul pada Selasa lalu di bagian timur negara yang kaya minyak tersebut membantah bahwa ia pergi dari negaranya di tengah gugatan adanya "pembunuhan besar-besaran" di ibu kota Tripoli. Ban menekankan pentingnya untuk "memastikan perlindungan bagi warga sipil dalam situasi apa pun," kata Nesirky. Editor: Aditia Maruli Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Pengguna Web China Menyerukan "Revolusi Jasmin" Posted: 21 Feb 2011 08:47 PM PST  Presiden China, Hu Jintao (zimbio.com) Berita Terkait Seruan tersebut nampaknya membuat pemerintah China menyensor posting-posting yang mengandung kata "jasmin" dalam upaya untuk menumpas potensi kerusuhan, demikian AFP melaporkan. "Kami menyambut ... para korban phk dan korban penggusuran paksa untuk berpartisipasi dalam demonstrasi, meneriakkan slogan-slogan serta mencari kebebasan, demokrasi dan reformasi politik untuk mengakhiri 'kekuasaan partai tunggal'" kata satu posting. Posting-posting tersebut, banyak diantaranya yang nampaknya berasal dari website luar negeri yang dikelola oleh para aktivis politik China di pengasingan, mengajak protes di Beijing, Shanghai, Guangzhou dan 10 kota besar China lainnya. Para pemrotes didesak untuk meneriakkan slogan-slogan termasuk "kami butuh makanan," "kami butuh pekerjaan," "kami butuh perumahan," "kami butuh keadilan," "hidup kebebasan," dan "hidup demokrasi." Para penguasa China telah berupaya membatasi laporan-laporan media mengenai kekacauan politik belakangan yang mulai di Tunisia sebagai "Revolusi Jasmin" dan menyebar ke Mesir dan seluruh kawasan Timur Tengah. Pengangguran dan kenaikan harga-harga merupakan faktor-faktor penting berhubungan dengan kerusuhan yang juga telah menyebar ke Bahrain, Yaman, Aljazair dan Libya. Pencarian Minggu untuk kata "jasmin" di mikro-blog seperti Twitter Weibo China berakhir tanpa hasil, sementara pesan-pesan di mesin pencari Baidu yang populer mengatakan bahwa oleh karena hukum dan peraturan hasilnya tidak bisa diberikan. Sejumlah halaman pencari Internet China memasukkan posting-posting jasmin namun link ke mereka diblokir. Pemerintah China telah mengeluarkan sumber daya besar untuk mengawasi Internet dan memblokir posting-posting anti-pemerintah dan materi politis sensitif lainnya dengan sebuah sistem yang dikenal dengan sebutan "Firewall Besar China." Dalam pidatonya yang disampikan Sabtu, Presiden China Hu Jintao mengakui peningkatan keresahan sosial dan mendesak Partai Komunis yang berkuasa untuk menjaga stabilitas secara lebih baik sementara juga memerintahkan penguatan pengontrolan terhadap "masyarakat maya" atau Internet. "Perlulah memperkuat dan memperbaiki mekanisme untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat," kantor berita Xinhua mengutip pernyataan Hu. Kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan "menyelesaikan masalah penting yang mungkin menciderai keharmonisan dan stabilitas masyarakat ... melindungi hak dan kepentingan rakyat, memajukan keadilan sosial, dan mempertahankan tatanan sosial yang sehat." (ANT/K004) Editor: B Kunto Wibisono Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan