KOMPASentertainment

---

Deddy Mizwar: Bioskop Itu Didikte oleh AS Posted: 20 Feb 2011 04:03 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor, sutradara dan produser Deddy Mizwar mengatakan situasi heboh seputar pajak film impor adalah berawal dari beredarnya surat Dirjen Pajak tanggal 10 Januari 2011. Seolah kita bangsa tempe, tidak berani dengan bangsa barat. Bioskop itu didikte oleh AS Amerika Serikat - Deddy Mizwar Ia menuturkan isi surat hanya menegaskan agar importir bayar pajak yang benar dan wajar sesuai undang-undang pajak yang berlaku. "Saya jadi bingung dengan MPA (Motion Picture Association), kalau enggak mau masukin film kenapa jadi heboh. Padahal mereka tidak mau bayar pajak secara benar dan wajar," ujarnya dalam jumpa pers terkait kebijakan film nasional dan masalah pajak/bea film impor di Gedung Sapta Pesona, Kemenbudpar, Jakarta, Minggu (20/2/2011). Karena itu, lanjutnya, surat edaran bukan berisi kenaikan pajak. Deddy mengatakan pernyataan MPA menyesatkan. "Ada yang mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah. Negara ini ditekan oleh pedagang-pedagang barat," katanya. Dalam kesempatan tersebut hadir pula aktor dan sutradara senior Slamet Raharjo.    Ia menuturkan pihak-pihak tersebut mencak-mencak dan mengancam tidak akan memasukkan film impor ke Indonesia. "Seolah kita bangsa tempe, tidak berani dengan bangsa barat. Bioskop itu didikte oleh AS (Amerika Serikat)," tuturnya. Ia menyayangkan bahwa malah orang Indonesia sendiri yang meributkan hal tersebut. Deddy pun berujar akan siap menghadapi orang-orang tersebut. "Bung Noorca (Massardi, jubir 21 Cineplex) keliru memberi informasi. Jangan sampai jadi pengkhianat bangsa," ujar Deddy. Selain itu, Deddy juga mengatakan ada sistem perpajakan yang tidak adil yang diberlakukan untuk film Indonesia. Karena film nasional dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dibanding pajak film impor. "Film impor itu pajaknya cuma Rp 2 juta untuk satu kopi. Sementara film nasional misalnya dengan biaya produksi Rp 5 miliar justru kena pajak bisa Rp 500 juta," tutur Deddy. Jika satu film impor membuat 25 kopi, maka film impor tersebut hanya terkena pajak sekitar Rp 50 juta saja. Angka ini sangat jauh lebih murah dibanding kebijakan film impor di Thailand. Di Thailand, film impor dikenakan pajak 30 juta per kopi.   Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Menbudpar: Tak "Fair" Pajak Film Impor Jauh Lebih Kecil Posted: 20 Feb 2011 03:33 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan pihaknya masih terus mengevaluasi perihal pajak dan bea film impor. Kebijakan mengenai film impor masih dalam tahap pembahasan, jadi belum ada keputusan final maupun peningkatan pajak dan bea film impor. Sebagai perbandingan, film impor itu kena pajak Rp 50 juta untuk satu film. Tapi film nasional yang biaya produksinya Rp 5 miliar, kena pajak Rp 500 juta. Ini enggak fair, masa untuk bangsa sendiri enggak fair -- Jero Wacik Keputusan final yang melibatkan berbagai instansi pemerintah yaitu Kemenbudpar, Kementrian Keuangan, dan Kementerian Perekonomian baru ada di bulan Maret 2011. "Kita terus menggodok hal ini. Kita maunya film Indonesia terlindungi. Film impor terus berjalan. Bioskop makin tumbuh," ucapnya pada jumpa pers terkait kebijakan perfilman nasional dan masalah pajak film impor di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Minggu (20/2/2011). Ia menyebutkan selama ini pajak dan bea yang dibayarkan film impor lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan untuk sebuah produksi film nasional. Karena itu, pihaknya dan Kementerian Keuangan merumuskan keringanan pajak dan bea untuk film nasional. Ia menambahkan kalau perlu film nasional tidak dikenakan PPN. "Sebagai perbandingan, film impor itu kena pajak Rp 50 juta untuk satu film. Tapi film nasional yang biaya produksinya Rp 5 miliar, kena pajak Rp 500 juta. Ini enggak fair, masa untuk bangsa sendiri enggak fair," jelasnya. Ia menuturkan tujuannya adalah jangan memberatkan insan film dalam negeri. Jero juga menyebutkan pemerintah tidak ingin mematikan film impor tapi perlu ada penataan ulang. Ia pun mengatakan kebijakan film dan pajak adalah hak Indonesia sepenuhnya. "Kita bebas mengaturnya tanpa harus tunduk pada tekanan-tekanan pihak asing," ucapnya. Sehubungan dengan surat edaran Dirjen Pajak tanggal 10 Januari 2011, Jero mengatakan bahwa dalam surat tidak menyebutkan kenaikan pajak impor, namun menegaskan agar importir membayar pajak yang benar dan wajar sesuai peraturan pajak yang berlaku. Saat ditanyakan mengenai film impor akan berhenti masuk, Jero menjawab bahwa pasar Indonesia begitu besar jadi tidak mungkin dilepas. Pemerintah berencana sesuai UU No. 33 tahun 2009 bahwa bioskop memutar film nasional sebesar 60 persen. Perbandingan film nasional dan film impor di tahun 2009, film nasional 78 judul sementara film impor 204 judul. Sedangkan di tahun 2010, film nasional hanya 77 judul, sangat jauh angkanya dengan film impor sebanyak 192 judul. Jero berharap dengan kebijakan keringanan pajak untuk film nasional, maka film dalam negeri bisa bergairah dan terpacu membuat film lebih dari 200 judul.  Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from KOMPASentertainment To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Utusan Online - Luar Negara

---

Ulama seru henti pembunuhan Posted: Ulama seru henti pembunuhan TRIPOLI 20 Feb. - Para ulama dan ketua kabilah Libya menggesa pasukan keselamatan negara ini menghentikan pembunuhan orang awam dalam kekacauan yang tercetus ekoran protes yang semakin meningkat mencabar kuasa pemimpin veteran, Muammar Gaddafi dengan angka korban dilapor mencecah 200 orang. Pasukan keselamatan Libya menembak mati berpuluh-puluh penunjuk perasaan antikerajaan di bandar raya Benghazi, timur negara ini dalam keganasan terbaru malam tadi, lapor stesen televisyen Al-Jazeera. Pertumpahan darah itu mendorong kira-kira 50 ulama dan ketua kabilah mengeluarkan rayuan kepada pasukan keselamatan, selaku orang Islam, supaya menghentikan pembunuhan. "Rayuan penting ini datang daripada para ulama, golongan cendekiawan dan ketua-ketua kabilah dari Tripoli, Bani Walid, Zintan, Jadu, Msalata, Misrata, Zawiah serta pekan dan bandar lain di kawasan barat. "Kami merayu kepada setiap Muslim, yang menganggotai rejim atau membantunya dengan apa cara, supaya menyedari bahawa pembunuhan orang awam diharamkan oleh Pencipta kita dan oleh Nabi-Nya yang dikasihi...Jangan bunuh saudara seagama kamu. HENTIKAN pembunuhan beramai-ramai SEKARANG!", menurut rayuan itu. Pertubuhan hak asasi manusia, Human Rights Watch mengesahkan 104 orang terbunuh dalam tempoh tiga hari lalu apabila pasukan keselamatan menggunakan kekerasan untuk menghentikan protes yang meniru pemberontakan rakyat di Mesir dan Tunisia. Akhbar Britain, Independent hari ini melaporkan, angka kematian di Benghazi, bandar raya kedua terbesar di Libya, mungkin setinggi 200 orang. "Berpuluh-puluh orang terbunuh. Kami sedang menyaksikan pembunuhan beramai-ramai di sini (Libya)," kata seorang saksi. Benghazi dan kawasan sekitarnya menjadi fokus kekacauan tetapi laman rangkaian sembang sosial turut melaporkan berlaku pertempuran kecil di ibu negara, Tripoli dan bunyi tembakan di bandar Nalut, ke barat, malam tadi. Al-Jazeera hari ini melaporkan sebilangan anggota pasukan keselamatan yang ditangkap oleh penunjuk perasaan dipercayai warga asing yang diupah oleh pihak berkuasa. Stesen itu sebelum itu berkata, sekurang-kurangnya 15 orang maut apabila pasukan keselamatan melepaskan tembakan ke arah penduduk yang menghadiri pengebumian seorang penunjuk perasaan. - Reuters Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Maghribi negara baru sertai protes Posted: Maghribi negara baru sertai protes PENDUDUK Maghribi berkumpul di Rabat untuk menyertai protes yang baru bermula di negara ini semalam bagi mendesak diadakan pembaharuan politik dan kuasa Raja Mohammed dikurangkan. - AFP RABAT, Maghribi 20 Feb. - Maghribi negara terbaru di Afrika utara menyertai protes antikerajan hari ini apabila beribu-ribu penduduk negara ini mengadakan perhimpunan secara besar-besaran di seluruh negara untuk menuntut Raja Mohammed melepaskan sebahagian kuasanya kepada sebuah kerajaan baru yang dipilih rakyat dan menjadikan sistem kehakiman lebih bebas. Protes jalanan itu, dilancarkan oleh Gerakan Perubahan 20 Februari yang telah menarik 19,000 peminat di Facebook setelah mendapat inspirasi daripada pemberontakan di Mesir dan Tunisia. Mereka juga menuntut Mohammed supaya memecat kerajaan campuran dan membubarkan Parlimen. Di YEMEN, Penyokong Presiden Yemen, Ali Abdullah Saleh cuba menyuraikan demonstrasi oleh penentang kerajaan, hari ini dan turut melepaskan tembakan semasa kekacauan yang sudah masuk hari kesembilan di negara itu. Seramai 50 penyokong kerajaan cuba mengganggu protes melibatkan lebih 1,000 penunjuk perasaan anti-Saleh yang berhimpun di luar Universiti Sanaa dengan melaungkan slogan 'berambus Ali'. Seorang penyokong Saleh melepaskan tembakan dengan raifal penggempur tetapi tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan penyokong Presiden itu beredar tidak lama kemudian, sementara demonstrasi diteruskan. Kedua-dua kem melepaskan tembakan dalam protes di luar universiti itu semalam, kali pertama senjata api dilapor digunakan oleh penunjuk perasaan. Di Bahrain, beribu-ribu penunjuk perasaan antikerajaan berkhemah di Dataran Manama malam tadi, dan keadaan kembali tenang menjelang rundingan hari ini antara pembangkang dengan Putera Mahkota Syeikh Salman bin Hamad al-Khalifa. Puak pembangkang di negara Teluk itu dijangka mengemukakan tuntutan kepada Salman, yang ditugaskan oleh bapanya, Raja Hamad al-Khalifa untuk mengetuai dialog peringkat kebangsaan berikutan kekacauan selama beberapa hari di negara itu, yang telah meragut enam nyawa. Atas arahan Putera Mahkota itu, askar dan kereta berperisai diundurkan dari Dataran Manama, yang diambil alih oleh pasukan keselamatan pada Khamis lalu selepas polis pencegah rusuhan menyerang penunjuk perasaan, menyebabkan empat orang maut dan 231 lagi cedera. Di Algeria, polis pencegah rusuhan bertempur dengan penunjuk perasaan yang cuba berhimpun di tengah Algiers semalam, menyebabkan beberapa orang cedera termasuk seorang ahli Parlimen pembangkang. Tahar Besbas, anggota Parlimen daripada Perhimpunan untuk Kebudayaan dan Demokrasi, dipukul di perut oleh seorang anggota polis dan kepalanya terhantuk di kaki lima apabila beliau terjatuh. Kira-kira 200 penunjuk perasaan masuk ke Dataran 1 Mei di tengah Algiers dan melaungkan slogan 'Algeria bebas dan demokratik' dan 'rakyat menuntut kejatuhan rejim', sementara polis menyekat jalan-jalan sisi dengan kereta berperisai. - Reuters/AFP Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Utusan Online - Luar Negara To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

The Malaysian Insider :: World

---

Egypt banks and pyramids open as some protest in Cairo Posted: 20 Feb 2011 05:48 PM PST Back in business: The Giza pyramids beckon. — Reuters pic Cleric Sheikh Yousef al-Qaradawi (centre) arrives to lead Friday prayers in Tahrir Square in Cairo, February 18, 2011. — Reuters pic A pro-democracy supporter prays alongside Egyptian Army soldiers atop a tank during Friday prayers in Tahrir Square, Cairo, February 18, 2011. — Reuters pic CAIRO, Feb 21 — Banks opened yesterday after a week-long closure as Egypt's economy struggled to get back on its feet after political turmoil caused by the uprising that toppled Hosni Mubarak and subsequent labour protests. New military rulers watched closely as many Egyptians resumed their jobs on the first day of the working week, after issuing a stern warning effectively banning labour protests and telling workers to abandon their revolutionary fervour. The Egyptian Museum in Cairo and the pyramids at Giza were among the tourist sites that were reopened for the first time in some three weeks. Egypt's lucrative tourist sector was dealt a body blow as foreigners stayed away. There were some pockets of protest in Cairo. Attempting to placate pro-democracy reformers who want swift change, the military said at the weekend that constitutional changes paving the way for elections in six months should be ready soon and the hated emergency law would be lifted before the polls. "A new constitution is a long-term goal. Let's first get the flaws out of the system to bring the process along," one expert on a key constitutional change committee said. "The say of the people is the most important factor in this process." At pains to distance itself from Mubarak's old guard, the government plans to reshuffle the cabinet, probably today. The new military rulers were also facing their first foreign policy test yesterday, with two Iranian naval vessels about to sail through the Suez Canal, causing grave concern in Israel. In a difficult decision, the military approved the Iranian ships' passage. Cairo is an ally of Washington, was the first Arab nation to sign a peace treaty with Israel, and its relations with Iran have been strained for more than three decades. Egyptians generally respect the 470,000-strong military, which played a key role in the downfall of Mubarak by not intervening, but some mistrust its intentions in reshaping a corrupt and oppressive system that it supported for decades. "I don't think the military is the best incubator of democracy anywhere," one Western diplomat said, adding: "You have to create an open political space now, so parties can be formed with freedom of association, assembly, peaceful activities, freedom of expression without interference from police sources. That should start right away." Political earthquake A court at the weekend approved a new political party that had sought a licence for 15 years, making it the first to be recognised since Mubarak's overthrow and illustrating the political earthquake shaking the new Egypt. The Wasat Party (Centre Party), set up by a former member of the Muslim Brotherhood, had tried to gain an official licence four times since 1996, but each time its application was rejected by a political parties committee chaired by a leading member of the ruling party, a procedure that stifled opposition. Washington has watched with discomfort as the Brotherhood played an increasingly big role in politics in the new Egypt, which is the Arab world's most populous nation. By far the best-organised group that said it could win 30 per cent of the vote in an election, the Brotherhood has a member on the constitution committee, a member on a Council to protect the revolution, and is eager to register as a political party. Any sign that the army is reneging on its promises of democracy and civilian rule could reignite mass protests on the street, and newly empowered political voices are urging the army to proceed quickly with democracy and to free political prisoners. In another move to reach out to reformists, Prime Minister Ahmed Shafiq said 222 political prisoners would soon be freed. The government said that 365 died in the bloodshed that accompanied the revolution, with about 5,000 people injured. Dozens of customers queued outside the branches of state-owned banks in downtown Cairo. There were no signs of the worker protests outside the state banks that erupted last Sunday and prompted the central bank to shut down state and private banks for the rest of the week. There were a few tourists at the Egyptian Museum, which houses the world's biggest collection of Pharaonic treasures. "The tour operators said it was safe for us to go, so we gambled," Dutch supermarket worker Sandra de Rooij told Reuters. "We didn't know the museum would be open." Not everyone in the Egyptian capital heeded the army's warning that "the Supreme Council for the Armed Forces will not allow the continuation of these illegal practices". About 70 employees were demonstrating in front of the head office of the Omar Effendi department store chain in central Cairo, demanding that the company be renationalised. Denying media reports that Mubarak, ailing in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, amassed enormous wealth in office, a representative said the 82-year-old had submitted his financial statements to judicial bodies, in accordance with the law. — Reuters Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Unrest spreads to Libyan capital, Arab protests simmer Posted: 20 Feb 2011 05:00 PM PST Anti-government protesters pray at Pearl Square in Manama February 20, 2011. The sign on the left reads: "I learned from Imam Hussein how to be oppressed and win. Blood will defeat the sword". — Reuters pic A man kneels in prayer in front of the White House in Washington, February 20, 2011, as demonstrators protest against Bahrain's ruling Al-Khalifa family. — Reuters pic TRIPOLI, Feb 21 — Violent unrest against Libya's Muammar Gaddafi spread to the capital Tripoli yesterday and his son vowed to fight until the "last man standing" after scores of protesters were killed in the east of the country. Gaddafi's son Saif al-Islam said in an address on state TV that the army stood behind his father as a "leader of the battle in Tripoli" and would enforce security at any price. His comments were the first official reaction from the Libyan authorities since the unrest began. As he spoke, police used tear gas to disperse thousands of protesters in Tripoli, where gunfire was heard, vehicles were on fire, and protesters threw stones at billboards of Gaddafi, who is facing the most serious challenge to his four-decade rule. Revolutions that deposed the presidents of Tunisia and Egypt have shaken the Arab world and inspired protests across the Middle East and North Africa, threatening the grip of long-entrenched autocratic leaders. In the Gulf kingdom of Bahrain, thousands of protesters gathered in a square in Manama, calling for political change and awaiting promised talks with the island's Sunni rulers. After days of violence, the mood among the mainly Shi'ite protesters appeared to be more conciliatory. Libya, however, was witnessing the bloodiest episodes yet in two months of unrest convulsing the Arab world. A resident in Tripoli told Reuters by telephone that he could hear gunshots. "We're inside the house and the lights are out. There are gunshots in the street," he said. "That's what I hear, gunshots and people. I can't go outside." An expatriate worker said: "Some anti-government demonstrators are gathering in the residential complexes. The police are dispersing them. I can also see burning cars." Al Jazeera television said thousands of protesters clashed with supporters of Gaddafi in Tripoli's Green Square. The violence spread to Tripoli after days of protests in Benghazi, Libya's second-largest city, in which at least 233 people have been killed, according to Human Rights Watch. Communications are tightly controlled and Benghazi is not accessible to international journalists, but the picture that has emerged is of a city slipping from the grasp of security forces in the biggest challenge to Gaddafi's rule since the "brotherly leader" seized power in a 1969 military coup. Habib al-Obaidi, head of the intensive care unit at the main Al-Jalae hospital in Benghazi, said the bodies of 50 people, mostly killed by gunshots, had been brought there yesterday afternoon. The deaths came after scores were killed on Saturday. Two hundred people had arrived wounded, 100 of them in serious condition, he said. Members of an army unit known as the "Thunderbolt" squad had come to the hospital carrying wounded comrades, he said. The soldiers said they had defected to the cause of the hundreds of thousands of protesters in the streets and had fought and defeated Gaddafi's elite guards. "They are now saying that they have overpowered the Praetorian Guard and that they have joined the people's revolt," another man at the hospital who heard the soldiers, lawyer Mohamed al-Mana, told Reuters by telephone. A Libyan tribal leader threatened to block oil exports to the West within 24 hours if the government did not stop the "oppression of protesters". Another tribal chief told Al Jazeera that Gaddafi had to leave the country. Gaddafi's son promises reform Saif al-Islam, who has in the past pushed a reform agenda in Libya with limited success, said the protests threatened to sink Libya into civil war and split the country. He said reports of hundreds killed were an exaggeration, but acknowledged the police and army made mistakes in dealing with the protests. The General People's Congress, Libya's equivalent of a parliament, would convene today to discuss a "clear" reform agenda, while the government would also raise wages, in an apparent attempt to address some of the protesters' demands, he said. The clamour for reform across a region of huge strategic importance to the West and the source of much of its oil began in Tunisia in December. The overthrow of President Zine al-Abidine Ben Ali then inspired Egyptians to rise up against strongman Hosni Mubarak, overthrowing him on February 11. The tide has challenged Arab leaders, including many who have long been backed by the West as vital energy suppliers and enemies of Islamist militants. While each uprising has its own dynamics, from religion to tribalism, all protesters seem united by frustration over economic hardship and a lack of political freedom under entrenched elites. Unrest also hit Yemen, Tunisia, Morocco, Oman, Kuwait, Algeria and Djibouti over the weekend as people took to the streets demanding political and economic change. In Iran, thousands of security personnel were deployed in the streets of Tehran and other cities to prevent protesters rallying in spite of a ban, opposition websites said. US 'gravely concerned' The United States said it was "gravely concerned" by the situation in Libya and warned its citizens to delay trips there. In Bahrain, the main opposition party said it wanted the crown prince to show signs of tackling opposition demands before any formal dialogue could start. Crown Prince Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa, of the ruling Sunni Muslim dynasty, made conciliatory moves after days of violence in which at least six people died. "All political parties in the country deserve a voice at the table," he told CNN. "I think there is a lot of anger, a lot of sadness . . . We are terribly sorry and this is a terrible tragedy for our nation," said the prince, who is seen as a reformist. Ibrahim Mattar, a lawmaker of the main opposition Wefaq party, said protesters, thousands of whom were camping out in Pearl Square, wanted more than words. "We are waiting for an initiative from him, with a scope for dialogue," he said, adding that the prince should "send a small signal he is willing to have a constitutional monarchy". Shi'ites, who make up 70 per cent of the population, complain of unfair treatment in Bahrain, an ally of the United States, whose Fifth Fleet is based there. The opposition is demanding a constitutional monarchy that gives citizens a greater role in a directly elected government. It also wants the release of political prisoners. Speculation was growing that Prime Minister Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, in office since independence from Britain in 1971, would be replaced by the crown prince. In Tunisia yesterday, security forces fired into the air as tens of thousands of demonstrators gathered downtown to call for the replacement of the interim government — a sign that problems are not all swept away with the removal of a dictator. In Yemen, shots were fired at a demonstration in the capital Sanaa on the ninth consecutive day of unrest. Thousands were demanding the departure of President Ali Abdullah Saleh, who called for dialogue with the opposition. But the coalition of main opposition parties said there could be no dialogue with "bullets and sticks and thuggery", or with a government "which gathers mercenaries to occupy public squares . . . and terrorise people". At least 2,000 protesters gathered in a square in Morocco's capital yesterday to demand King Mohammed give up some powers. — Reuters   Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from The Malaysian Insider :: World To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

ANTARA - Berita Terkini

---

Timnas Pra Olimpiade Bertolak ke Palembang Posted: 20 Feb 2011 06:27 PM PST Pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl (kanan) dan asisten pelatih Wolfgang Pikal (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama/11) Berita Terkait Jakarta (ANTARA News) - Timnas Pra Olimpiade akan bertolak ke Palembang, Senin pagi, yang menjadi tempat pelaksanaan pertandingan kandang menghadapi timnas Turkmenistan pada 23 Februari 2011. "Kami berangkat dari hotel sekitar pukul 08.30 WIB, dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 09.30 WIB. Kami bertolak ke Palembang sekitar pukul 11.00 WIB," kata Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Wolfgang Pikal di Jakarta, Senin. Menurut dia, pelatih Alfred Riedl membawa semua pemain untuk laga pertama ini. Sebelumnya, pelatih timnas Alfred Riedl berharap kemenangan di Stadion Jakabaring Palembang dengan dukungan penuh pendukung Timnas. Pelatih asal Austria ini juga berharap pemain mampu menunjukkan permainan terbaiknya meski saat ini belum bisa sampai pada "peak performance". Ditanya kekuatan calon lawan, Riedl mengaku belum tahu dengan pasti. Hanya saja pihaknya mengetahui jika timnas Turkmenistan dalam kondisi tidak bagus. Meski demikian, pihaknya tidak akan meremehkan calon lawannya. Setelah di Palembang, Yongky Aribowo dan kawan-kawan akan melaksanakan pertandingan tandang yang dijadwalkan pada 9 Maret di Turkmenistan. (*) Editor: AA Ariwibowo COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

CIA Korban Aksi "Tipu-tipu" Ilmuwan Posted: 20 Feb 2011 06:26 PM PST - Berita Terkait Video Terkait Jakarta (ANTARA News) - Seorang ahli komputer mendapat kontrak  senilai 1,3 juta pound (sekitar Rp18,2 miliar) dari dinas rahasia Amerika Serikat (CIA) hanya dengan sesumbar bahwa dia berhasil mengembangkan perangkat lunak yang dapat menghentikan serangan Al Qaeda. Seperti diberitakan Daily Mail, para pejabat CIA sangat percaya dengan omongan Dennis Montgomery, sampai-sampai, informasinya dijadikan dasar bagi keputusan presiden AS kala itu, George Bush, untuk  memerintahkan satu pesawat penumpang dari London berbalik arah. Pemerintah AS khawatir pesawat yang sedang terbang di atas samudera Atlantik itu dibajak. Informasi dari Montgomery (57) nyatanya keliru, begitu juga informasi-informasi lainnya dari dia. Yang membongkar "tipu-tipu" Montgomery adalah pemerintah Prancis. Mereka sangat marah ketika disebut ada masalah dalam keamanan penerbangan mereka. Prancis lalu menyelidiki teknologi Montgomery dan ternyata teknologi itu bohong. CIA  juga mempercayai informasi bahwa teroris Somalia berencana melakukan aksi saat pengucapan sumpah jabatan Presiden Obama di Washington DC tahun 2008. Salah seorang bekas pajabat CIA akhirnya mengaku  "kami dikibuli". Montgomery mendapat kontrak itu setelah berhasil meyakinkan CIA dan Angkatan Udara AS bahwa perangkat lunaknya bisa memecah  pesan-pesan rahasia teroris. Dia juga sesumbar perangkat lunak itu dapat mengungkap rencana teroris yang disandikan dalam siaran televisi  Al Jazeera. Kibulan lainnya adalah perangkat lunak itu bisa mengenali foto-foto teroris yang diambil dari pesawat mata-mata dan bisa mendeteksi kapal selam musuh. Kasus itu tersebar luas ketika Harian The New York Times menulis hasil penyelidikan mereka tentang skandal Montgomery. Dokumen pengadilan yang berisi bukti-bukti bahwa perangkat lunak itu tak berguna, dirahasiakan oleh Departemen Kehakiman AS dengan tujuan tak membuat malu intelijen AS. Montgomery tidak didakwa dengan pasal pidana karena dia bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima. Saat ini dia  menunggu untuk diadili di Nevada untuk kasus cek bermasalah senilai 1,1 juta pound yang dia berikan kepada kasino-kasino di Las Vegas. (A038/A038/BRT) Editor: Aditia Maruli COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from ANTARA News - Berita Terkini To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Berita Harian: Dunia

---

Bantahan Libya dihujani misil Posted: 20 Feb 2011 02:00 PM PST Dunia Lebih 100 penunjuk perasaan terbunuh Ulama rayu henti pembunuhan BENGHAZI: Senjata berat, termasuk misil antipesawat, didakwa digunakan ke atas penunjuk perasaan prodemokrasi di Libya dengan jumlah kematian dilaporkan melebihi 100 orang sejak bantahan ala Mesir tercetus minggu lalu."Kereta kebal dan helikopter dengan membawa askar upahan asing bertempur dengan penunjuk perasaan. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh akibat terkena misil antipesawat, manakala beberapa mayat didapati ditembak mesingan berat," kata seorang penyelaras perubatan wilayah di sini. Seorang pegawai hospital pula mengesahkan salah seorang yang terbunuh, mati akibat terkena peluru berpandu antipesawat di kepala dan dada. Hospital itu dibanjiri mangsa dan ramai penduduk tampil untuk menderma darah. "Kebanyakan yang mati dan cedera adalah saudara mara kepada doktor di sini," katanya. "Mereka (doktor) menangis dan saya merayu kepada mereka agar tabahkan hati dan membantu mereka yang cedera." Selain Benghazi, pertempuran juga dilaporkan tercetus di Al-Bayda, Ajdabiya, Zawiya, dan Darnah, dengan beberapa saksi menyatakan bom Molotov, raifal dan pedang antik Arab digunakan penunjuk perasaan. Penunjuk perasaan di Ajdabiya mengisytiharkan bandar mereka 'merdeka' selepas membakar ibu pejabat Jawatankuasa Revolusi yang diketuai oleh pemimpin Libya Muamar Gaddafi, bersama-sama 14 bangunan lain. Laporan juga menyatakan ramai orang awam, termasuk wanita dan kanak-kanak, mati ketika melompat dari jambatan untuk melarikan diri dari tentera upahan asing yang disyaki didatangkan dari negara jiran seperti Chad. "Berpuluh terbunuh ... kami sedang berada di tengah-tengah medan pembunuhan kejam di sini," seorang saksi memberitahu Reuters. Lelaki itu berkata beliau sendiri membantu membawa mangsa cedera ke hospital di Benghazi. Saksi itu berkata, pasukan keselamatan berundur ke kawasan berpagar di tengah bandar itu selepas menembak orang ramai yang pulang daripada upacara pengebumian penunjuk perasaan yang terbunuh pada hari sebelumnya. Tindakan berdarah pasukan keselamatan mendorong kira-kira 50 pemimpin agama di Libya mengemukakan rayuan yang dihantar kepada agensi berita Reuters meminta pembunuhan dihentikan. "Ini adalah rayuan segera daripada pemimpin agama, ulama, ahli pendidikan dan pemimpin puak dari Tripoli, Bani Walid, Jadu, Msalata, Misrata, Zawiah dan bandar serta perkampungan di kawasan barat. "Kami meminta kepada setiap Muslim di dalam rejim atau yang membantunya dalam apa juga cara, untuk mengakui bahawa membunuh orang yang tidak bersalah adalah dilarang oleh Allah dan Rasul. Jangan bunuh saudara anda. Henti pembunuhan sekarang juga!," kata kenyataan itu. – Reuters/Agensi Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Israel risau keselamatan terancam Posted: 20 Feb 2011 01:58 PM PST Dunia GAMBAR fail menunjukkan kapal perang Iran, Alvand berlabuh di pelabuhan untuk diselenggarakan pada 2009. Netanyahu dakwa Iran mahu tonjol kuasa hantar 2 kapal perang ke Terusan Suez BAITULMAQDIS: Israel melihat penghantaran dua kapal perang Iran ke Laut Mediterranean sebagai perkembangan yang sangat membimbangkan, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ketika kapal terbabit dijangka melepasi Terusan Suez. Mesir memberikan kebenaran kepada kedua-dua kapal melintasi terusan itu ke Syria, buat pertama kali kapal perang Iran melakukannya sejak revolusi Islam 1979. Laluan berkenaan mencetuskan kritikan dari Israel dengan Menteri Luarnya, Avigdor Lieberman, menyifatkan ia sebagai satu provokasi. Ketika mesyuarat mingguan semalam, Netanyahu berkata Israel melihatkan pergerakan kapal terbabit sebagai satu penonjolan kuasa Iran. "Hari ini kita menyaksikan ketidakstabilan rantau di mana kita tinggal dan Iran cuba untuk mengambil kesempatan dengan menonjolkan pengaruhnya dengan menghantar dua kapal perang melintasi Terusan Suez," kata Netanyahu berdasarkan kenyataan dikeluarkan pejabat beliau. "Israel melihat inisiatif Iran itu secara serius berikutan perkembangan yang berulang kali kita katakan sejak beberapa tahun lalu mampu mengancam keselamatan Israel," katanya. Seorang pegawai kanan Terusan Suez memberitahu kapal perang Iran belum lagi tiba di perairan berkenaan, selepas sebuah stesen televisyen Iran sebelum itu melaporkan kapal terbabit sudah berada di Mediterranean. "Tiada kapal Iran melaluinya. Bukan hari ini, semalam dan hari sebelumnya," kata ketua bilik operasi terusan terbabit, Ahmed al-Manakhly, melalui telefon. Manakhly tidak menyatakan bila kedua-dua kapal perang Iran itu dijadualkan tiba, tetapi pegawai terusan secara peribadi berkata mereka menjangkakan ketibaan kedua-dua kapal berkenaan awal Isnin ini. Kapal Kharg dilaporkan mempunyai kira-kira 250 krew dan boleh membawa sehingga tiga helikopter dalam satu-satu masa. Sementara itu, Alvand pula dilengkapi torpedo dan juga kapal penangkis peluru berpandu. Agensi berita Mesir, MENA melaporkan permohonan kapal itu melalui Terusan Suez dipersetujui berikutan mereka tidak membawa senjata, bahan nuklear atau kimia. –AFP Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Berita Harian: Dunia To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Sindikasi international.okezone.com

---

104 Tewas Dalam Demo Anti-Pemerintah di Libya Posted: 20 Feb 2011 03:20 AM PST KAIRO - Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Human Right Watch (HRW) menyebutkan, setidaknya 104 tewas dalam serangkaian demonstrasi antipemerintah di Libya. Jumlah tersebut didapat dari keterangan saksi mata dan pihak medis di beberapa kota di Libya. "Peneliti kami di Libya telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 104 orang tewas," ungkap seorang aktivis HRW, Porteous, seperti dikutip AFP, Minggu (20/2/2011). Seorang staf Rumah Sakit Al Jalal di Kota Benghazi mengatakan kepada HRW, mereka telah menerima 20 mayat pada Sabtu, 19 Februari malam. Selain itu ada 25 demonstran lain dirawat di rumah sakit itu dalam kondisi kritis. "Sebagian besar yang luka mengalami luka tembak di kepala, leher, dan bahu," beber Porteous. Dia menambahkan, Pemerintah Libya telah memutus akses internet sejak Sabtu dan menyadap saluran telepon. Penyadapan itu dilakukan agar pemerintah bisa mengorek informasi perkembangan demonstrasi. "Kami sangat perihatin dengan terputusnya komunikasi yang terjadi di Libya sejak kemarin. Bencana HAM sedang terjadi di sini," ujarnya. (ton) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Israel Siap Sambut Kapal Perang Iran Posted: 20 Feb 2011 01:49 AM PST YERUSALEM - Rencana Iran mengirimkan kapal perang ke Laut Mediterania melalui Terusan Suez, Mesir, dikecam Israel. Negera Yahudi pun bersiap menyambut kehadiran dua kapal perang Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai, Iran memanfaatkan kondisi di Timur Tengah yang tidak stabil untuk memperkuat pengaruhnya. "Kita bisa menyaksikan betapa tidak stabilnya wilayah kita saat ini. Dalam situasi ini Iran mencoba mengambil keuntungan dengan meningkatkan dan melebarkan pengaruhnya dengan mengirim dua kapal perang melalui Terusan Suez," ujar Netanyahu seperti dikutip Reuters, Minggu (20/2/2011). Karena itu, lanjut Netanyahu, Israel mempersiapkan diri untuk mengantisipasi langkah-langkah yang akan dilakukan Iran. Israel, kata Netanyahu, harus mempersiapkan pengamanan terkait rencana-rencana Negeri Paramullah di kawasan tersebut. Informasi mengenai rencana kapal perang Iran melintas pertama kali diungkapkan seorang pejabat Terusan Suez. Kapal perang Iran rencananya akan menuju Laut Mediterania melalui terusan yang terdapat di Mesir itu, Senin besok. Ini akan menjadi kapal perang pertama Iran yang mengarungi Terusan Suez sejak revolusi 1979. (ton) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi international.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Sindikasi celebrity.okezone.com

---

Pajak Nol Persen karena Minimnya Film Lokal Posted: 20 Feb 2011 10:29 AM PST JAKARTA - Rencana pemerintah untuk tidak mengenakan pajak kepada film lokal karena pemerintah ingin meningkatkan produksi film nasional. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, mengungkapkan dalam rapat kabinet akhir tahun 2010 lalu dirinya telah melapor kepada Presiden SBY mengenai lesunya produksi perfilman nasional. Dalam catatannya, mulai tahun 1992 terdapat 41 tahun film nasional. Tahun 1998 karena krisis moneter drop menjadi hanya 11 film. Yang terparah di tahun 2001 yang hanya terdapat empat film saja. "Gairah perfilman saat itu seperti tidak ada," katanya, dalam jumpa pers di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, Minggu (20/2/2011). Kemudian tahun 2004, pemerintah mulai menangani masalah ini secara serius dan melalui pemikiran serius, pergerakan serius. "Kita undang presiden, wapres, duta besar, kita ajak nonton film. Dan sekaarang di tahun 2010 film kita sudah mencapai hingga 70-an lebih. Tahun ini (2011-red) akan ada 100 film. Dari 100 itu banyak yang sudah bagus, dengan tema kepahlawan, bela negara, film anak-anak, tentang kebangsaan, religius, dan masih banyak juga film pocong2, itu perkembangan film kini," paparnya. Selain itu, selesainya undang-undang perfilman juga ikut mendorong meningkatnya jumlah produksi film. "Tinggal dikerjakan," ujarnya.(uky) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Rabu, Menbudpar Panggil Importir Film Asing Posted: 20 Feb 2011 10:03 AM PST JAKARTA - Setelah tidak mengenakan pajak terhadap film lokal, pemerintah akan tetap mengenakan pajak terhadap film asing, hanya saja pemerintah berjanji tidak akan memberatkan. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan antara pemerintah dan distributor film asing mengenai angka berapa persen pajak yang akan dikenakan. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian kebudayaan dan pariwisata berencana memanggil importir film-film asing ke kantor kementerian kebudayaan dan pariwisata, Rabu 23 Februari besok. "Sedangkan film import, kita bahas. Habis itu hari Rabu kita akan undang importir film. Negeri ini milik kita semua, ajaklah, para eksportir dari sana, berpikir tentang Indonesia, apa yang terbaik," ungkap Menbudpar, Jero Wacik Minggu (20/2/2011). Jika mendapatkan titik temu, maka kebijakan pajak film asing nanti akan menjadi satu paket dengan film lokal yang rencananya akan tidak dikenakan pajak.(uky) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi celebrity.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

detikcom

---

Pagi ini, KPK Dijadwalkan Panggil Megawati Posted: 20 Feb 2011 01:10 PM PST Senin, 21/02/2011 04:10 WIB Pagi ini, KPK Dijadwalkan Panggil Megawati  Moksa Hutasoit - detikNews Jakarta - Pagi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan tetap memanggil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai saksi meringankan dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 silam. "Berdasarkan surat yang sudah kami kirim, Ibu Mega dijadwalkan akan dipanggil Senin ini sebagai saksi a de charge (meringankan)," ujar juru bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi detikcom, Minggu (20/2/2011). Johan kembali menegaskan, status Mega bukanlah sebagai saksi fakta. Mega dipanggil berdasarkan permintaan dari tersangka perkara ini yang kebetulan berasal dari PDIP, Poltak Sitorus dan Max Moein, bukan keinginan KPK. "KPK tidak berkepentingan dengan keterangan Bu Mega," tegas Johan. KPK sendiri belum mengetahui apakah Mega akan datang atau tidak. "Saya belum tahu," imbuhnya. Sebelumnya, Max pernah meminta KPK segera memeriksa Mega dan Taufiq Kiemas. Kedua orang itu dianggap bisa menjelaskan duduk perkara masalah ini. "Supaya beliau-beliau bisa menjelaskan status uang ini, karena tanpa kejelasan status uang ini, ada simpang siur dan masyarakat bingung," ujar Max beberapa waktu lalu. Max menegaskan jika ia menerima uang itu dari bendahara fraksi. Ia tidak tahu menahu maksud diberikan uang itu. "Ya kami kan hanya pelaksana, kami kan hanya kader partai yang menerima dari bendahara fraksi," jelas Max saat itu. Megawati sendiri dikabarkan akan mengabaikan panggilan KPK ini. Tim Hukum DPP PDIP lebih dulu akan menanyakan alasan KPK memanggil mantan Presiden RI itu. "Hari Senin tanggal 21 Februari Tim Hukum DPP akan ke KPK untuk meminta keterangan dalam kaitan hal mana Ibu Megawati diminta untuk menjadi saksi ade charge," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDIP, Gayus Lumbuun, kepada detikcom, Jumat (18/2) lalu. Sebenarnya, pemanggilan saksi yang meringankan untuk kasus ini, bukanlah pertama kali dilakukan KPK. Lembaga ini juga pernah memanggil Ketua MUI Amidhan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi dan Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Sarikat Putra Jaya. Muladi dan Nyoman dipanggil berdasarkan permintaan M Nurlif. Amidhan didatangkan atas keinginan Baharudin Aritonang. Sayangnya, Muladi, Amidhan hingga Nyoman, kompak tidak ada yang datang ke KPK. (mok/rdf) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Tutup   Share to Facebook: You are redirected to Facebook   Share via Email: Share via Email Sending your message Message has successfully sent Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.526). Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Gempa 4,8 SR Goyang Kebumen Posted: 20 Feb 2011 12:53 PM PST   Share to Facebook: You are redirected to Facebook   Share to Twitter: You are redirected to Twitter Message has successfully sent Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from detikcom To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

KOMPAS.com - Nasional

---

Susno Bisa Tugas hingga Pensiun Posted: 20 Feb 2011 12:06 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji mungkin dapat bertugas di lingkungan Polri hingga pensiun jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kurang dari tiga bulan. Susno terjerat kasus korupsi perkara ikan arwana dan pemotongan dana pengamanan pemilukada Jawa Barat tahun 2008. "Menurut aturan polisi, anggota yang kena vonis di atas 3 bulan harus mengikuti sidang kode etik, tetapi kalau di bawah 3 bulan dia bisa dinas sampai pensiun," kata pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo, Minggu (20/2/2011) di Jakarta. Dikatakan Hermawan, yang akrab dipanggil Kiki, Susno berhak kembali bekerja di Mabes Polri hingga menunggu sidang vonis. Kehadiran Susno, lanjutnya, tak akan memberikan efek psikologi negatif bagi keluarga besar Mabes Polri. Sebelumnya, seperti diwartakan, Mabes Polri tak mempermasahkan rencana Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Polri, untuk "ngantor" di Mabes Polri pascabebas dari Rumah Tahanan Mako Brimob Kepala Dua, Depok, demi hukum. "Tidak masalah, dia (Susno) anggota Polri. Kalau mau hadir, tidak ada yang halangi. Itu hak Pak Susno apakah mau datang atau tidak," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Aceh, Minggu (20/2/2011). Boy mengatakan, ruangan kerja Susno tetap di Gedung Binkum Mabes Polri, ruangan sebelum dia ditahan. "Jadi, posisi beliau perwira tinggi pada staf ahli. Kalau mau hadir, dipersilakan. Mungkin mau silaturahim, ketemu rekan-rekan beliau di Bareskrim," ucap dia. Seperti diberitakan, Susno dibebaskan pada Kamis lalu setelah masa penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan habis. Namun, dia tetap diwajibkan mengikuti proses persidangan dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Susno masih harus melewati agenda sidang pembacaan pembelaan atau pleidoi, replik jaksa penuntut umum, duplik Susno, lalu vonis majelis hakim. Rencananya, pleidoi akan dibacakan pada Kamis pekan depan. Susno dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Susno terbukti korupsi terkait perkara ikan arwana dan pemotongan dana pengamanan pemilukada Jawa Barat tahun 2008. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Ansor Harus Berpihak pada Kemanusiaan Posted: 20 Feb 2011 09:05 AM PST KUDUS, KOMPAS.com — Di tengah situasi yang mengancam perpecahan bangsa, Gerakan Pemuda Ansor harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Jangan sampai GP Ansor "diobok-obok" dan turut arus memecah belah kerukunan dan keberagaman bangsa.   Hal itu mengemuka dalam "Silaturahim dan Konsolidasi GP Anshor Se-Karesidenan Pati dan Pantura Jateng bagian Timur", Sabtu (19/2/2011) sore, di Pondok Pesantren Yayasan Assa'idiyyah, Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kegiatan itu dihadiri Ketua Umum GP Ansor Pusat Nusron Wahid dan penasihat GP Ansor Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Habib Lutfi mengatakan, GP Ansor harus mempunyai semangat "mengisor" atau turun ke bawah menyapa dan hidup terlibat dengan masyarakat. Gaungkan semangat persaudaraan, kemanusiaan, nasionalisme, dan kesederhanaan.   GP Ansor harus menjadi teladan hidup masyarakat, terutama para pemuda. Untuk itu, setiap elemen di dalam GP Ansor perlu mengangkat pedang ekonomi kerakyatan, intelektual, dan religiusitas, bukan malah pedang peperangan. "Tugas GP Ansor adalah membangun dan menyatukan umat dan bangsa yang saat ini sedang menghadapi tantangan disintegrasi," kata Habib Lutfi.    Terkait persoalan Ahmadiyah, Habib Lutfi menambahkan, Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor perlu bersabar menanti sikap para ulama dan pemerintah. Untuk mengantisipasi pertikaian, GP Ansor harus melindungi jemaat Ahmadiyah; bukan sebagai Ahmadiyahnya, tetapi manusianya. "Di daerah-daerah rawan konflik atau yang sudah terjadi konflik, GP Ansor perlu terlibat membangun kerukunan dan bekerja sama dengan aparat keamanan menciptakan perdamain," kata dia. Ketua Umum GP Ansor Pusat Nusron Wahid mengemukakan, GP Ansor diharapkan mampu membawa perubahan lima tahun mendatang. Perubahan itu menyangkut penumbuhan kembali nilai-nilai persaudaraan internal dan eksternal, pemberdayaan kader dan masyarakat, serta menjaga tradisi NU yang mulai luntur. Langkah konkretnya adalah memperkuat basis, religiusitas, dan kultur NU di setiap desa. Upaya itu bukan sekadar perlindungan fisik dan struktural, tetapi juga kultural, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. "Artinya, pemuda Ansor tidak hanya sekadar menjaga masjid atau organisasi, tetapi juga ideologinya," kata Nusron. Nusron juga meminta agar GP Ansor tidak berpihak pada kekerasan dan pertikaian yang mengancam keberagaman. Para pemuda Ansor harus mewujudkan perdamaian. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610