ANTARA - Peristiwa |
| Anggota DPR minta pemerintah negosiasi kembali kuota haji Posted: 19 Jun 2013 07:21 AM PDT Palu (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi kembali tentang kuota haji kepada Arab Saudi melalui forum Organisasi Konferensi Islam (OKI). "Harapan kita Kementerian Agama mampu menyuarakan di negara-negara OKI agar penambahan kuota bukan lagi berdasakan perbandingan jumlah penduduk, tetapi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan negara itu," kata Hidayat dalam pertemuan Komisi VIII dengan Pemerintah daerah, Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah di Palu, Rabu. Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan saat dirinya masih menjabat Ketua MPR RI sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi agar kuota haji Indonesia ditambah. Hidayat mengatakan penambahan kuota haji tersebut juga harus dibarengi dengan perluasan tempat tawaf dan penampungan jamaah haji karena Indonesia merupakan negara terbesar jumlah hajinya. Hidayat khawatir jika tempat tawaf tidak diperluas bisa mengancam keselamatan jamaah haji Indonesia itu sendiri. "Kita tidak ingin ada tragedi kemanusiaan yang menimpa jamaah haji kita," katanya. Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi sudah merespons hal itu makanya negara itu merenovasi sejumlah fasilitas di Mekkah termasuk perluasan tempat tawafnya. "Mereka memperkirakan bisa selesai sebelum Ramadhan, tetapi meleset," katanya. Oleh karena renovasi itulah, kata Hidayat, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji dari seluruh negara Islam. Kuota haji Indonesia sendiri tahun ini dikurangi 20 persen. Anggota Komisi VIII lainnya Ali Maschan Moesa mengatakan selain melalui lobi negara-negara OKI pendekatan terhadap Arab Saudi juga dibutuhkan pendekatan personal. Ali Maschan mengatakan jumlah jamaah haji asal Indonesia sulit dibendung karena selama ini perspektif terhadap haji bukan saja sekadar ibadah namun juga terkait strata sosial masyarakat. "Ada yang salah. Naik haji dianggap gelar. Padahal itu ibadah. Makanya ibadah paling sulit ikhlasnya adalah ibadah haji," katanya. |
| PBNU usulkan padat karya sebagai pengganti BLSM Posted: 19 Jun 2013 07:19 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak diwujudkan dalam bentuk proyek padat karya, bukan berupa bantuan cuma-cuma seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "PBNU tidak setuju dengan rencana pemerintah menyalurkan BLSM," kata Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra di Jakarta, Rabu. Menurut Bina, penolakan PBNU terhadap BLSM setidaknya didasari tiga alasan. Pertama, program pemberian bantuan uang tersebut dinilai tidak mendidik. Menurut Bina sangat aneh dan rancu ketika banyak pemerintah daerah menerbitkan aturan larangan memberi uang kepada pengemis, pemerintah pusat justru memeloporinya. "Dengan memberikan begitu saja dana BLSM kepada masyarakat, pemerintah sudah mendorong masyarakatnya kepada kebiasaan mengemis," katanya. Alasan kedua adalah terkait verifikasi kelayakan penerima bantuan. Dengan diberikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum akhirnya menerima bantuan berwujud upah kerja, akan memperkecil kemungkinan ketidaktepatan penyaluran. "Dahulu yang seperti ini disebut padat karya. Masyarakat diberi pekerjaan, misal melaksanakan normalisasi aliran sungai dan sebagai imbalannya adalah bantuan berwujud upah kerja. Ini akan jadi saringan alami, karena tidak mungkin orang dengan gelang emas di tangan, punya beberapa sepeda motor dan bahkan mobil, mau bekerja membersihkan aliran sungai," kata Bina. Proyek padat karya, lanjut Bina, juga memiliki manfaat jangka panjang, yaitu mengatasi masalah tertentu di daerah asal masyarakat penerima bantuan. "Jadi disesuaikan jenis pekerjaan yang diberikan dengan masalah di daerah masyarakat masing-masing. Seperti di Jakarta yang rawan banjir, cara ini sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya mengatasi masalah di daerahnya," tandasnya. Alasan ketiga penolakan PBNU terhadap BLSM adalah menghilangkan tudingan miring bahwa bantuan itu bermuatan politis, yaitu menjadi alat pemerintah untuk menjaring simpati masyarakat menjelang pesta demokrasi tahun 2014. "Jika masyarakat diberi uang begitu saja, apa bedanya dengan politik uang di pesta demokrasi?" kata Bina. Pemerintah berencana menyalurkan BLSM sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM. Selain BLSM kompensasi juga akan diberikan dalam tiga bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), serta beasiswa pendidikan untuk anak dari keluarga miskin.
|
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan