Republika Online |
Posted: 11 Mar 2013 12:27 AM PDT Republika/Agung Fatma Putra Mantan Presiden Prof Dr.Ing B.J. Habibie berpidato pada acara hari ulang tahun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di gedung Smesco UKM, Jakarta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberhentikan Robinson Simbolon sebagai komisaris PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan pencopotan tersebut melalui surat Keputusan Menteri Negara BUMN tertanggal 4 Maret 2013. "Menteri Negara BUMN memberhentikan dengan hormat Robinson Simbolon sebagai anggota dewan komisaris PNM," demikian bunyi pernyataan tertulis dalam surat keputusan, yang disampaikan kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia, Senin (11/3). Robinson diangkat sebagai anggota komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN nomor 49 tahun 2010. Ia diangkat pada 31 Maret 2010. Sayangnya Dahlan tidak menyebutkan alasan pemberhentian Robinson tersebut. Kementerian BUMN juga belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Robinson. Seperti diketahui Robinson saat ini menjabat sebagai Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Pasar Modal. Per akhir tahun lalu PNM mencata pertumbuhan pendapatan sebesar 30,72 persen menjadi Rp 860,56 miliar. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh perolehan dari Unit Layanan Modal Mikro (ULMM) yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu mencapai Rp 785,08 miliar. PNM juga mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp 41,579 miliar atau tumbuh 33,5 persen dari pencapaian tahun sebelumnya.
Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.(QS At Taubah ( 9:20)) | ||
Saan: Rotasi FPD Harus Obyektif Posted: 11 Mar 2013 12:25 AM PDT REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum mengatakan, langkah-langkah rotasi bukan sesuatu yang luar biasa. Jika memang dilakukan perombakan, menurutnya wajar untuk meningkatkan kinerja fraksi dan performa. Selama dilakukan dengan pertimbangan obyektif bukan subyektifitas. "Ya kita tunggu. Kalau memang ada arahan dari DPP setelah konsultasi dengan Majelis Tinggi ya akan dilakukan rotasi," ungkap Saan, di Jakarta, Senin (11/2). Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan reshuffle FPD akan dilakukan setelah adanya perintah dari Majelis Tinggi. Menurutnya, perombakan struktur fraksi merupakan kebijakan biasa yang diambil fraksi atas arahan DPP setelah berkonsultasi dengan majelis tingi. "Ini agenda rutin. Bukan hal luar biasa," ujarnya. Nurhayati berharap reshuffle FPD dilakukan setelah KLB Partai Demokrat. Kendati begitu dia belum bisa memastikan kapan perombakan FPD akan dilakukan. "Saya berharap seperti itu, dan saya yakin Pak SBY akan mengambil langkah itu," katanya. Sebagai pimpinan fraksi Nurhayati hanya menyatakan siap menjalankan perintah DPP dan majelis tinggi. Dia percaya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil langkah terbaik untuk menyelamatkan partai. |
You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan