Isnin, 11 Mac 2013

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa

MK kuatkan kemenangan Lukas dalam Pilgub Papua

Posted: 11 Mar 2013 08:07 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan kemenangan pasangan pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal dalam Pemilihan Gubernur Papua setelah menolak permohonan yang diajukan lima pasangan calon gubernur dan dua pasangan bakal calon gubernur.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan salah permohonan pemohon di Jakarta, Senin.

Sengketa Pilgub Papua ini terdiri dari empat permohonan PHPU, yang terdiri dari tiga permohonan diajukan oleh lima pasangan calon gubernur dan satu permohonan diajukan oleh dua pasangan bakal calon gubernur.

Lima pasangan calon gubernur Papua mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, yakni pasangan Habel Melkias-Yop Kogoyo, pasangan MR Kambu-Blasius Pakage dan permohonan yang terdiri dari tiga pasangan yang terdiri dari pasangan Pdt Dr Noakh Nawipa-Drs Johanes Wob Ph D M Si, pasangan Drs Wellington Lod Wenda-Weynand Belthazart Watory, pasangan Alex Hesegem-Marthen Kayoi.

Satu permohonan PHPU diajukan oleh dua pasangan bakal calon, yakni, pasangan bakal calon Barnabas Suebu-John Tabo dan pasangan bakal calon John Janes Karubaba-Willy Bradus Magay.

Dalam putusannya MK menolak putusan yang dimohonkan oleh pasangan Habel Melkias-Yop Kogoyo, sedangkan tiga permohonan lainnya tidak diterima karena obyek permohonan salah.

Tiga permohonan yang diajukan oleh lima pasangan calon ini menilai proses pemilihan gubernur di Papua penuh dengan pelanggaran yang terstruktur, masif dan sistematis.

Salah satu dalil permohonannya, pemohon menilai adanya manipulasi terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh pihak termohon (KPU) untuk kepentingan pihak tertentu.

Sedangkan pasangan bakal calon Barnabas Suebu-John Tabo dan pasangan bakal calon John Janes Karubaba-Willy Bradus Magay menilai KPU memberlakukan tidak adil karena tidak meloloskan kedua pasangan ini mengikuti Pilgub Papua.

Dalam Pilgub Papua diikuti oleh enam pasangan calon, dimana total suara sah dari 28 kabupaten/kota di Papua mencapai 2.713.465 suara.

Pilgub Papua ini dimenangkan oleh pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal setelah memperoleh 1.199.657 suara atau 52 persen.

Sementara pasangan lainnya, yakni pasangan Habel Melkias Suawe-Yop Kogoya meraih 415.382 suara (18 persen), pasangan MR Kambu-Blasius Pakage mendapat 301.349 (13 persen), pasangan Noahk Nawipa-Yohanes Wop mendapat 178.830 suara (8 persen), pasangan Welington Wenda-Wenan Watori sengan 153.453 suara (7 persen) dan pasangan Alex Hasegem-Marten Kayoi hanya mendapat 72.120 suara (3 persen).  (J008/Z003)

Legimo: tidak ada aliran dana simulator SIM ke DPR

Posted: 11 Mar 2013 07:56 AM PDT

Jakarta (ANTARA news) - Bendahara Korps Lalu Lintas Mabes Polri Komisaris Polisi Legimo mengaku tidak ada aliran dana simulator sim ke anggota DPR.

"Tidak ada itu (aliran dana ke DPR)," kata Kompol Legimo usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Legimo diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Djoko Susilo. Legimo diperiksa selama 10,5 jam dari pukul 10.25 WIB hingga 21.00 WIB.

Usai menjalani pemeriksaan, dia mengatakan ditanya mengenai Prima Koperasi Polri (Primkoppol). Namun dia tidak merinci permasalahan yang ditanyakan penyidik KPK.

"(Pemeriksaan) tentang Primkoppol saja," ujarnya.

Legimo mengatakan dirinya ditanya 28 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan pasal pencucian uang terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Djoko Susilo yang juga tersangka dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011. KPK menduga ada praktik pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh Djoko Susilo terkait dengan simulator.

KPK menduga yang bersangkutan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 Ayat (1) dan/atau Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15/2002 tentang TPPU.

Dalam kasus Simulator Sim Mabes Polri, mantan anggota DPR M Nazaruddin pernah mengungkapkan ada anggota Komisi III DPR yang terlibat dalam kasus itu, antara lain Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Hermn Heri.

Bambang Soesatyo mengatakan anggaran Korlantas Mabes Polri dialokasikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut dia, DPR tidak pernah membahas PNBP tetapi yang terkait dengan APBN.

Dalam hal tersebut, KPK juga sudah memeriksa empat anggota Komisi III DPR, yaitu Bambang Soesatyo (Golkar), Benny K Harman (Partai Demokrat), Azis Syamsuddin (Golkar), dan Herman Heri (PDI Perjuangan), dan Dasrul Djabbar (Partai Demokrat).

Dalam kasus simulator itu, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka pada tanggal 27 Juli bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif). Selain itu Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator, dan Sukotjo S. Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

DS disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

KPK menilai kerugian negara sementara adalah Rp100 miliar dari total anggaran Rp196,8 miliar.  (I028)
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)