KOMPAS.com - Nasional |
Polisi dan TNI Sita Bom dan Senpi di Saparua Posted: 16 Mar 2013 03:47 PM PDT KEAMANAN Polisi dan TNI Sita Bom dan Senpi di Saparua Penulis : Aditya Revianur | Sabtu, 16 Maret 2013 | 22:47 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 personil aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI menggelar sweeping di Desa Porto dan Desa Haria, Pulau Saparua, Maluku. Operasi yang digelar pada Kamis hingga Jumat, 14-15 Maret, itu berhasil menyita puluhan senjata api dan bom rakitan. "Tersangka sementara satu orang. Ini bagian langkah kami untuk mengantisipasi potensi konflik supaya tidak terjadi lagi di sana," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Sabtu (16/3/2013). Namun, Suhardi belum menjelaskan identitas tersangka itu. Suhardi mengatakan belum dibukanya identitas tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan untuk mencari pemilik bom dan senjata api tersebut. Suhardi memastikan kepolisian akan menindaklanjuti hasil penyelidikan dari sweeping gabungan. "Itu (sweeping) dilakukan Kepolisian Daerah Maluku," tandasnya. Ia menambahkan, dari hasil sweeping itu aparat gabungan menyita 16 pucul senjata laras panjang rakitan dan enam pucuk senapan angin. Sedangkan bom rakitan yang disita sebanyak 63 bom buah. "Turut disita juga dua butir peluru pistol jenis FN, panah, tombak, dan senjata tradisional lainnya," pungkasnya. |
Kementan Klaim Ingin Lindungi Petani Bawang Posted: 16 Mar 2013 01:12 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembatasan impor bawang putih oleh Kementerian Pertanian disebut untuk melindungi petani bawang dalam negeri. Pasalnya, jumlah lahan untuk produksi bawang putih dianggap sudah mengkhawatirkan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) Kementerian Pertanian, Yasin Taufik mengatakan, periode 1996 sampai 1998, lahan untuk menanam bawang putih mencapai 25 ribu hektar dengan jumlah produksi per hektar mencapai 7 ton. Saat ini, kata dia, akibat perdagangan bebas, lahan untuk menanam bawang putih tinggal 2 ribu hektar dengan jumlah produksi pertahun hanya 13 ribu ton. "Melihat kenyataan ini, tampaknya menghawatirkan. Petani kita tidak bisa dikonfrontasi dengan petani luar. Pasti kalah bersaing meski dari segi mutu tidak kalah. Karena itu perlu dirumuskan untuk melindungi petani dan konsumen," kata Yasin saat diskusi di Jakarta, Sabtu ( 16/3/2013 ). Yasin menambahkan, kondisi bawang putih bertolak belakang dengan bawang merah. Untuk bawang merah, 90 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri. Hanya 10 persen dilakukan impor ketika musim hujan di akhir tahun sampai awal tahun. Saat itu, produksi dalam negeri turun. "Bawang putih terbalik, 90 persen impor, produksi dalam negeri di bawah 10 persen. Itu pola siklus tahunan," kata dia. Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meragukan niat pemerintah yang ingin melindungi petani. Jika berpihak kepada petani, kata dia, seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan lahan untuk tanam bawang putih. Fadli menilai, ada kesengajaan untuk tidak meningkatkan produksi komoditas holtikultura seperti bawang. Hal itu untuk kepentingan impor yang akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Negara-negara pengekspor, kata dia, menjadikan Indonesia pasar strategis karena penduduknya sangat banyak. "Di dalam negeri yang diuntungkan importir. Jadi, tidak ada pembelaan kepada petani bawang. Di Jepang, meski beras harganya Rp 50 ribu per kilogram, mereka tidak mau impor dari Vietnam yang harganya Rp 7.000. Kalau Indonesia berpikir neolib, yang mudah dan murah. Ini cara berpikir berbahaya. Kita tidak bisa mendapatkan kedaulatan pangan, terus tergantung kepada impor," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. |
You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan