ANTARA - Mancanegara |
| Posted: 22 Mar 2013 05:26 PM PDT Beirut (ANTARA News) - Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati Jumat mengumumkan pengunduran diri pemerintah, menyebutkan adanya perbedaan mengenai beberapa masalah, dan menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional. "Saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah, dan berharap bahwa ini akan membuka jalan bagi blok-blok politik utama untuk mengambil tanggung jawab dan bersama-sama membawa Lebanon keluar dari keadaan yang tidak jelas," kata Mikati. Pengunduran dirinya terjadi saat Lebanon di bawah tekanan konflik yang melanda tetangga Suriah, yang telah memperburuk ketegangan penduduk di Lebanon yang menganut multiagama. Kekerasan antara penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan rezim telah tumpah ke Lebanon, dan Damaskus telah memperingatkan Beirut terhadap kemungkinkan mengalirnya senjata melintasi perbatasan. Keputusan Mikati, yang secara otomatis membubarkan pemerintah, muncul setelah terjadi ketidaksepakatan mengenai dua masalah internal, pembentukan satu badan pengawasan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan seorang kepala keamanan. Pemerintah telah bertahan untuk menyepakati keanggotaan komisi karena khawatir itu akan memastikan bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan Juni diadakan didasarkan pada hukum pemilu yang telah berumur puluhan tahun. Mikati, bersama dengan pemimpin masyarakat Druze Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan mendukung hukum yang ada. Ini memberinya komunitas Sunni dan kekuatan yang tidak proporsional Druze di parlemen, tetapi ditentang oleh orang-orang Kristen Lebanon, yang mengatakan gagal untuk memberi bobot badan perwakilan mereka. Upaya awal tahun ini untuk menyetujui undang-undang pemilihan umum gagal, dan baik Mikati maupun Presiden Michel Sleiman telah menyerukan persiapan pemilu untuk bergerak maju sehingga pemungutan suara dapat diselenggarakan tepat waktu. Pengunduran diri perdana menteri juga datang dari latar belakang perdebatan tawaran memperpanjang masa jabatan kepala Pasukan Keamanan internal Lebanon, dari Sunni, Jenderal Ashraf Rifi. Sebagian besar pemerintah, termasuk gerakan Hizbullah dan sekutu Kristen mereka, menentang memperpanjang masa jabatan Rifi, dan para pengulas menyarankan Mikati agar mengundurkan diri atas masalah itu. (AK) |
| Israel minta maaf soal insiden penyerangan kapal flotilla Turki Posted: 22 Mar 2013 02:55 PM PDT Jerusalem (ANTARA News) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat dilaporkan meminta maaf atas serangan mematikan terhadap kapal milik Turki pada 2010 sekaligus mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara. Pencapaian yang mengakhiri ketegangan diplomatik Israel-Turki selama hampir tiga tahun itu dimotori oleh Presiden AS Barack Obama di akhir kunjungan bersejarahnya selama tiga hari ke Israel. Berbicara kepada para wartawan di Air Force One sesaat setelah bertolak dari Amman, seorang pejabat senior AS mengatakan Netanyahu telah meminta maaf kepada Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, melalui sebuah panggilan telepon khusus dari Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv. "Mewakili rakyat Israel dia meminta maaf atas jatuhnya korban jiwa dalam kesalahan operasi itu," kata pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu. "Perdana Menteri Erdogan telah menerima permohonan maaf itu mewakili pemerintah Turki," katanya. Pejabat itu mengatakan juga bahwa dalam kesempatan itu Obama pun sempat berbicara dengan Erdogan. Baik Israel dan Turki telah mengkonfirmasi permintaan maaf itu, dengan adanya pengumuman pemulihan hubungan diplomatik secara penuh dari kantor Netanyahu. Seorang sumber dekat di pemerintah Turki juga mengonfirmasi peristiwa itu. "Permintaan maaf telah disampaikan," katanya kepada AFP. Hubungan antara Turki dan Israel meregang pada Mei 2010, ketika Israel menyerang enam kapal flotilla yang dikepalai Mavi Marmara dan menewaskan sembilan warga negara Turki. Serangan tersebut memicu kutukan internasional dan krisis diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv, seiring pemerintah Turki yang meminta permohonan maaf secara resmi serta kompensasi bagi keluarga korban. Sebelumnya, Israel menolak untuk meminta maaf karena takut pasukan mereka yang melakukan penyerbuan itu akan diadili. Namun dalam pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Israel tertulis bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan melalui pengembalian diplomat serta pembatalan prosedur peradilan "in absentia" di Ankara terhadap Angkatan Darat Israel, seiring tanggung jawab kompensasi bagi keluarga korban yang diberikan Israel. "Perdana Menteri Israel dengan jelas mengatakan bahwa insiden berkaitan dengan Mavi Marmara merupakan ketidaksengajaan dan Israel menyesal atas akibat dari insiden itu," katanya. Netanyahu mengatakan kepada Erdogan bahwa dirinya berbicara dengan Obama terkait kerja sama regional dan pentingnya hubungan Israel-Turki. Netanyahu juga menyampaikan apresiasinya atas sebuah wawancara yang di dalamnya Erdogan menjelaskan tentang salah persepsi atas komentarnya soal melabeli Zionisme sebagai kejahatan kemanusiaan. "Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan upaya memperbaiki situasi kemanusiaan di Palestina," katanya. (P012/M014) |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan