Republika Online |
| Edies Adelia: Berhijab? Jangan Ikut-ikutan Posted: 14 Dec 2012 11:08 PM PST REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Artis yang sudah berhijab Edies Adelia menghimbau agar perempuan tidak berjlbab jika hanya ikut-ikutan. Bila sikap mentalnya sekedar mengikut, jika ada pertentangan dengan yang diikuti maka ada potensi besar jilbab dilepas kembali. "Berhijab ini jangan ikut-ikutan, jangan karena ikut suami atau pacar. Kalau bertengkar akan dilepas lagi. Tapi harus memang dengan niat," terangnya saat menjadi pembicara dalam talkshow tampil cantik dengan berbusana syar'I di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sabtu (15/12). Edies Adelia sendiri mengaku butuh waktu lama untuk mengenakan jilbab. Artis yang dulu sering tampil seksi ini memutuskan berhijab pada April 2010 lalu. "Saya sudah berkeinginan sejak 2003, terus berkonsultasi dengan Ustad Aci (Astri Ivo) sejak 2006 dan baru bener-bener saya laksanakan 2010," terangnya. |
| Mendagri: Rumusan RUU Perangkat Desa Harus Jernih Posted: 14 Dec 2012 11:06 PM PST REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan perumusan rancangan undang-undang tentang perangkat desa harus dilakukan dengan jernih dan bukan atas tekanan politik tertentu. "Kita harus jernih melihat tentang UU perangkat desa itu. Jangan sampai karena 'pressure' (tekanan,red) kita bisa merugikan bangsa dan negara," kata Gamawan usai membuka Seminar dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Jakarta, Sabtu. Mendagri menambahkan sejumlah tuntutan yang dilayangkan ribuan perangkat desa pada demonstrasi di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/12), harus dipertimbangkan dengan matang sebelum dirumuskan dalam UU. Para perangkat desa tersebut menuntut tiga tuntutan, pengesahan RUU Desa menjadi UU, alokasi dana APBN sebesar 10 persen ke desa, serta perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. "Saya tidak mau dibawa seperti itu, jangan sampai mengambil keputusan karena demo," jelasnya. Namun, terkait masalah kesejahteraan perangkat desa, Mendagri sepakat jika pendapatan para kepala desa tidak boleh di bawah upah minimum provinsi atau UMP di daerah mereka masing-masing. "Kalau masalah penggajian, itu bisa dipahami dan harus dijamin tidak dibawah UMR(UMP, upah minimum provinsi,red). Itu logis dan bisa diterima," katanya. Demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan perangkat desa dari seluruh daerah membuat kemacetan di jalan utama menuju komplek parlemen Senayan, Jakarta. Mereka juga sempat memblokir ruas jalan tol dalam kota dan akhirnya bubar karena tembakan gas air mata dari polisi. (T.F013/b/a011) |
| You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan