Isnin, 8 Oktober 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Musim Haji, Harga Makanan di Arab Saudi Naik

Posted: 08 Oct 2012 01:12 PM PDT

Musim Haji, Harga Makanan di Arab Saudi Naik

Selasa, 9 Oktober 2012 | 03:10 WIB

KAIRO, KOMPAS.com - Berbondong-bondongnya jamaah haji dari seluruh pelosok dunia ke Arab Saudi dimanfaatkan oleh pengelola restoran di negara tersebut. Harga bahan makanan terutama di restoran di seantero negeri itu meningkat mencapai 30 persen.

Menurut surat kabar Al Hayat dari Arab Saudi, Senin (8/10/2012) waktu setempat, umumnya rumah makan meningkatkan harga setiap porsinya antara 20 hingga 30 persen.

Para pemilik rumah makan beralasan bahwa mereka terpaksa menaikkan harga terkait meroketnya harga bahan-bahan pokok seperti daging, beras dan juga minuman, menyusul peningkatan harga minyak dunia belakangan ini.

Sejumlah konsumen yang dimintai tanggapan mengatakan mereka kaget dengan melambungnya harga makanan di restoran-restoran setempat.

"Kami tidak menyangka semahal ini harga makanan di restoran. bayangkan dua porsi makanan dihargai 289 riyal atau sekitar 77 dolar AS," kata sepasang suami-istri yang kaget dengan harga makanan mereka.

Makanan rakyat seperti nasi Arab yang biasanya dihargai lima hingga tujuh riyal meningkat antara 12 dan 15 riyal.

Beberapa pelanggan rumah makan lainnya mengaku sempat berdebat dengan pelayan rumah makan karena mereka harus membayar tidak seperti biasanya. Kendati demikian, harga makanan di negara kaya minyak itu dianggap masih lebih murah dibanding dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

IPW: Perintah SBY Pukulan Telak untuk Polri

Posted: 08 Oct 2012 12:25 PM PDT

IPW: Perintah SBY Pukulan Telak untuk Polri

Selasa, 9 Oktober 2012 | 02:06 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Jaksa Agung Basrief Arief, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (dari kiri ke kanan), memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10).

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Perintah Presiden SBY agar kasus hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai pukulan telak bagi Polri, khususnya para elitenya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, keputusan tersebut jelas-jelas mempermalukan posisi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Sutarman, yang selama ini cenderung ngotot mempertahankan kasus tersebut.

"Secara tersirat keputusan itu sama artinya menelanjangi Kabareskrim Polri. Dengan adanya Keputusan Presiden ini, sudah saatnya Kapolri mengevaluasi jabatan Kabareskrim dan segera menyerahkan seluruh penanganan kasus simulator SIM ke KPK, termasuk tersangka yang ditahan," kata Neta di Jakarta, Senin (8/10/2012) malam.

Selain itu, berdasarkan perintah Presiden SBY, Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus segera mengusut perwira polisi yang memerintahkan penyerbuan ke Gedung KPK untuk menangkap Novel, kemudian mencopot jabatan perwira tersebut dan memerintah Propam untuk memeriksanya.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan keinginan sejumlah elemen Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Komisaris Novel Baswedan dalam dugaan terbunuhnya seorang warga sebagai tidak tepat, baik dari segi waktu maupun pendekatannya," tutur Neta.

IPW, kata Neta, memberi apresiasi pada sikap tegas Presiden SBY agar konflik KPK-Polri segera diakhiri sehingga pemberantasan korupsi, terutama di Polri, dapat dilakukan oleh KPK secara maksimal.

Berita terkait dapat diikuti di topik: KPK Vs Polri.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)