| NasDem: Capres Tak Harus Ketua Partai Posted: 26 Sep 2012 06:45 AM PDT JAKARTA – Berbondong-bondongnya Ketua Umum Partai sebagai calon presiden (Capres) merupakan bukti gagalnya sebuah partai menciptakan demokrasi di internal partai. Maka seharusnya, ketua partai politik (parpol) tidak harus menjadi Capres. Ketua umum sebuah partai bertugas melakukan pendidikan kader sehingga regenerasi dan kualitas pemimpin masa depan terjamin.
"Partai politik kita harus dibenahi. Itulah semangatnya," ungkap Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem Jeffrie Geovanie, dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Selasa (25/9/2012).
Dia prihatin dengan kondisi Parpol di Indonesia yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Bahkan sering alpha untuk mendidik kader menjadi pemimpin yang berkarakter. Apalagi, seorang Ketum partai hanya sibuk mencari dukungan menjadi capres. Padahal, kata dia, kekuasaan itu selalu diperoleh karena bergabung dengan Parpol. Sehingga ketika kepemimpinan nasional bobrok tentu tidak bisa dilepaskan dari peran parpolnya tidak bobrok pula.
Elit politik kata dia, harus sadar bahwa untuk menciptakan pemimpin masa depan yang berkualitas, bisa dilakukan dengan rekrutmen kader dan pendidikan yang berkualitas. Dan semua itu, tugas dari ketua umum partai.
"Harus disadari oleh elit-elit politik di negeri ini maka tugas utama parpol sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan nasional pasti mudah dicapai dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas," kata dia.
Partai NasDem kata dia, sedang menciptakan atmosfer rekrutmen internal calon pemimpin bangsa. Seperti, Patrice Rio Capella sebagai Ketua Umum Partai NasDem ditugaskan oleh Ketua Majelis Nasional Partai, Surya Paloh, bukan untuk menjadi calon Presiden, melainkan bertugas mengurusi partai. Hal yang sama, kata dia juga dilakukan oleh partai Gerindra.
"Ketua Umum partai dan jajarannya memang harus konsentrasi penuh mengurus dan membesarkan partai," ucap dia. (hol) |
| Komisi III DPR Tak Satu Suara Soal Komnas HAM Posted: 26 Sep 2012 05:32 AM PDT JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suadika, menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan pelaksanaan fit and proper test akan digelar terhadap 30 calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, masing-masing fraksi masih berbeda pendapat terkait hal tersebut.
Beberapa fraksi seperti Golkar, Hanura, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar pelaksanaan fit and proper test itu ditunda terlebih dahulu. Sebab, salah satu anggota komisioner Komnas HAM yang tidak lolos seleksi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar DPR terus melakukan fit and proper test. Mereka menganggap bahwa usulan tersebut merupakan wujud pelaksanaan tugas dari DPR.
"Masalahnya gini jangan sampai melakukan seleksi komisioner Komnas HAM, ada cacat yang melanggar HAM. Kita jadi agak pusing juga disini karena ini menyangkut hak asasi orang," kata Pasek kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2012).
"Karena di UU DPR kan sifatnya menerima dari pansel. Jadi apa yang dia terima itu yang dilanjutkan. DPR tidak bagian yang digugat juga, jadi tidak terikat dia bisa jalan," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Pasek menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembicaraan lebih lanjut paling lama sampai minggu depan. Selain itu, dia juga berharap agar proses pembicaraan tersebut tidak berjalan alot.
"Kita doakan tidak (alot). Nanti kita akan pikirkan bersama bisa apa yang diputuskan. Kita minta anggota mengkaji dari sekarang sampai Selasa depan," tutup Pasek. (hol) |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan