Selasa, 25 September 2012

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional

Presiden Serukan Protokol Antipenistaan Agama

Posted: 26 Sep 2012 04:05 AM PDT

NEW YORK, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9/2012) waktu setempat, menyerukan perlunya protokol internasional antipenistaan agama guna mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia.

"Instrumen ini, yang merupakan produk dari konsensus internasional, harus dapat menjadi referensi yang dipatuhi komunitas dunia," kata Presiden yang berpidato di hari pertama sidang tersebut bersama dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Perancis Francois Hollande.

Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa sebagai sebuah negara yang menghormati keberagaman budaya dan agama, Indonesia menyerukan penghormatan dan pemahaman yang sama dari kelompok-kelompok keyakinan yang berbeda.

Ia menilai, sekalipun ada sejumlah inisiatif yang dilakukan beberapa negara di PBB dan sejumlah forum lain, pelecehan terhadap agama-agama di dunia tetap terjadi.

"Dalam hal ini kita menyaksikan kembali wajah jelek dari bentuk penistaan agama dalam film Innocence of Muslims yang saat ini menyebabkan keresahan internasional," katanya.

Presiden menggarisbawahi bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kebebasan berekspresi setiap orang harus mematuhi moralitas dan ketertiban publik. "Jadi, kebebasan berekspresi tidak absolut," ujar Presiden menegaskan.

Selain menyerukan perlunya protokol internasional anti-penistaan agama, Presiden juga mengatakan bahwa dunia internasional perlu mempromosikan proses dialog di antara umat beragama, peradaban, dan kebudayaan.

Namun, tambah Presiden, dialog itu jangan hanya berhenti pada dialog, tetapi juga diterjemahkan ke kerja sama nyata sehingga individu dari beragam agama dan budaya dapat bekerja sama dan saling peduli.

"Komunitas-komunitas itu akan menjadi benteng bagi perdamaian sehingga akan sulit atau bahkan mustahil untuk munculnya konflik senjata dalam bentuk apa pun," katanya.

Selain melanjutkan proses dialog antaragama, menurut Presiden, hal lain yang perlu dikembangkan adalah diplomasi preventif. "Hampir semua sengketa pada dasarnya sulit diselesaikan. Mereka tumbuh sebagai sesuatu yang tampak abadi, tetapi sejarah membuktikan berbeda. Cepat atau lambat, akan terdapat pertemuan berbagai faktor yang akan menciptakan peluang untuk menyelesaikan sengketa dan menghilangkan konflik," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono merupakan kepala negara kesembilan yang berpidato pada hari pertama sesi debat Majelis Umum tersebut. Selama 15 menit ia mengemukakan pandangan dan pengalaman Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik secara damai, terutama selaras dengan keberhasilan ASEAN.

Berita-berita terkait film kontroversial "Innocence of Muslims" dapat dikuti di Liputan Khusus Reaksi atas Film "Innocence of Muslims".

Aksi Mogok Besar Bayangi Yunani

Posted: 26 Sep 2012 03:47 AM PDT

Aksi Mogok Besar Bayangi Yunani

Rabu, 26 September 2012 | 10:47 WIB

AP

Warga Yunani menilai kebijakan pemotongan anggaran tidak adil.

TERKAIT:

ATHENA, KOMPAS.com — Serikat pekerja di Yunani untuk pertama kalinya menyerukan ancaman mogok sejak terbentuknya koalisi pemerintahan yang dipimpin kelompok konservatif di Yunani pada Juni lalu.

Aksi mogok dan unjuk rasa yang akan berlangsung pada Rabu (26/9/2012) ini menentang rencana penghematan baru yang mencapai lebih dari 15 miliar dollar AS. Kebijakan penghematan kali merupakan langkah pra-kondisi bagi Yunani sebelum menerima dana bantuan baru.

Tanpa bantuan tersebut Yunani akan menghadapi kebangkrutan dalam satu pekan mendatang.

Aksi kali ini diperkirakan akan diikuti sejumlah aksi demonstrasi yang lebih besar karena sejumlah rencana telah disusun oleh kelompok yang menolak upaya pengetetatan anggaran pemerintah.

Yunani sendiri masih membutuhkan suntikan dana dari dunia internasional hingga lebih dari 40 miliar dollar AS lagi yang tentu harus diimbangi dengan sejumlah pengetatan anggaran, termasuk bantuan bagi warganya.

Khawatir kekerasan

Namun, dengan kondisi penggangguran yang masih tinggi serta sepertiga warganya yang kini masuk ke dalam kategori kelompok miskin, kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan Pemerintah Yunani banyak mendapat perlawanan. Pemerintah Yunani yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Antonias Samaras juga tengah mengajukan usulan untuk memangkas dana pensiun dan memundurkan usia pensiun menjadi 67 tahun.

Aksi mogok kali ini rencananya akan diikuti sejumlah kelompok pekerja dengan latar belakang profesi yang beragam mulai dari dokter hingga pengatur lalu lintas udara.

Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada pekan lalu, hampir 90 persen warga Yunani percaya bahwa rencana pemotongan anggaran pemerintah sangat tidak adil dan membebani warga miskin.

Meski tidak sepakat dengan rencana pemotongan itu, sebagian warga Yunani menurut wartawan BBC di Athena, Mark Lowen, juga khawatir dengan aksi protes di jalanan yang diperkirakan akan berujung pada kekerasan seperti yang terjadi sebelumnya. Saat ini ribuan polisi telah dikerahkan di pusat kota Athena untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut.

Editor :

Egidius Patnistik
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)