Republika Online |
Iran tak Gunakan Dana Minyak Untuk Operasional Negara Posted: 21 Jun 2012 11:33 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam kunjungannya ke kantor Wakil Presiden, Boediono, Wakil Presiden Iran, Ebrahim Azizi, menyampaikan kebijakan yang sedang dirancang di dalam negaranya. Kebijakan itu adalah untuk tindak menggunakan dana hasil minyak untuk anggaran operasional perusahaan alias operasional negara. "Wakil presiden Iran menegaskan negaranya membuat policy untuk tidak menggunakan hasil minyak dalam 5 tahun ke depan," kata juru bicara kepresidenan, Yopie Hidayat, Jumat (22/6). Dana minyak tersebut, nantinya akan digunakan hanya untuk investasi dan pengembangan lainnya. Lalu kemana dana tersebut? Pemerintah Iran sudah memikirkannya dengan membuat sebuah kas khusus untuk 'menampung' dana minyak. Apalagi produksi minyak setiap tahunnya tak sedikit. Per harinya, Iran bisa memproduksi minyak hingga 4 juta barel. Diperkirakan dana untuk disimpan dalam kas khusus dari produksi minyak tersebut bisa menembus angka 30 miliar dolar setiap tahun. Minyak bumi itulah yang menjadi sumber utama perkembangan ekonomi dan pembangunan negara pimpinan Mahmud Ahmadinejad. "Dana dari kas khusus itu yang disimpan dan digunakan sebagai sumber dana pembangunan. Sedangkan operasional tidak lagi menggunakan dana minyak," kata Yopie mengutip kebijakan yang dijelaskan Wapres Iran kepada Wapres Boediono. Tak hanya itu, pembicaraan juga terkait dengan pengelolaan ekonomi. Iran melihat prospek kerja sama dengan Indonesia di masa mendatang terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Terlebih lagi selama ini Indonesia-Iran punya kesamaan cultural dan latar belakang agama. |
Kampanye Kondom, Din: Itu Pendekatan Liberal Posted: 21 Jun 2012 11:23 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Rencana kampanye kondom yang dilakukan pemerintah pusat, mengundang sejumlah keprihatinan dari beberapa pihak. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai upaya kampanye yang dilakukan justru mendorong perilaku seks bebas dan meluasnya praktik prostitusi. "Dengan kampanye kondom, sama saja melakukan pendidikan dengan pendekatan liberal," ungkapnya dalam kegiatan sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung, Jumat (22/6). Din menyebutkan, dalam rangka menekan jumlah perilaku seks di kalangan remaja, upaya yang semestinya dilakukan ialah melakukan pendekatan agama. Pendekatan tersebut, ungkap Din, bisa dilakukan baik di sekolah maupun di keluarga. Perzinahan, ungkap Din, secara jelas telah dilarang dalam Islam. Perlu ada nuansa edukatif dengan berbasiskan agama Islam, untuk menekankan perintah tersebut. "Bukan dengan membiarkannya melalui kampanye kondom," tegasnya. Sementara itu, Kota Bandung, sebagai kota pendidikan menilai upaya tersebut justru mengancam anak muda, kampanye kondom, dinilai justru membuat seolah-olah pemerintah melegalkan seks di kalangan remaja. Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda menilai kampanye kondom justru sama sekali tidak mendidik. Ayi mengungkapkan, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah semestinya ialan intensifitas pendidikan seks di bangku sekolah. "Sama sekali tidak mendidik, ada banyak cara lain," ungkap Ayi, Jumat (22/6). Masih di kota Bandung, hal senada juga diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam kegiatan Tanwir Muhammadiyah. menurutnya, upaya kampanye yang dilakukan justru mendorong perilaku seks bebas dan perluasan praktik prostitusi. |
You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan