Ahad, 3 Jun 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


2.070 Pekerja Anak Akan Dikembalikan ke Sekolah

Posted: 03 Jun 2012 09:33 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menarik sebanyak 2.070 pekerja anak dari pekerjaan terburuk dan berbahaya di 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, kemudian mengembalikannya ke dunia pendidikan pada tahun ini.

"Fenomena pekerja anak merupakan masalah yang serius karena mengancam kualitas hidup anak, hak-hak mereka, dan masa depan mereka," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/6/2012).

Hal itu, kata Menakertens, membutuhkan sinergi lintas sektoral untuk mempercepat proses penarikan para pekerja anak di seluruh Indonesia. Kemnakertrans menargetkan menarik total 10.750 pekerja anak pada 21 provinsi di Indonesia pada tahun 2012.

Ia meminta pimpinan pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif dalam mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannya ke dunia pendidikan daerahnya sesuai dengan program nasional penanggulangan pekerja anak sebagaimana amanat di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Program itu, kata Muhaimin, bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh-kembang secara sempurna dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk.

Ia menjelaskan bahwa prioritas program mengarah pada upaya menumbuhkan peran serta masyarakat agar upaya penanggulangan pekerja anak menjadi gerakan bersama dan terlembaqa di berbagai lapisan masyarakat.

Muhaimin berharap kerja sama dan sinergi lintas sektoral dapat mempercepat proses penarikan para pekerja anak dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya, seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya.

Melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah, dinas yang membidangi sosial harus dapat mencari data yang valid tentang anak usia 6-18 tahun yang bekerja.

"Kemudian, dinas yang membidangi ketenagakerjaan menarik pekerja anak dari tempat mereka bekerja, lantas menempatkannya di rumah singgah untuk mendapat motivasi agar bersekolah kembali," katanya.

Ia meminta dinas yang membidangi pendidikan untuk dapat memfasilitasi para mantan pekerja anak yang kembali ke satuan pendidikan, baik formal maupun informal, dengan memberikan kelonggaran persyaratan, baik dokumen administrasi maupun pembebasan biaya.

"Proses penarikan dengan pendampingan untuk memberikan motivasi dan menyiapkan kompetensi anak kembali ke pendidikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Muhaimin memandang penting untuk mendorong peran serta dari masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara langsung.

Kemnakertrans melakukan berbagai program penanggulangan pekerja anak, di antaranya Kegiatan Pengurangan Pekerja anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang mengarah pada sasaran anak bekerja dan putus sekolah dari rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Sejak 2008 hingga 2011, pihaknya telah menarik 11.305 pekerja anak, kemudian mengembalikannya ke dunia pendidikan.

Pada tahun 2012, kata dia, pihaknya akan menarik 10.750 pekerja anak di 84 Kabupaten/Kota pada 21 Provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah.

Provinsi lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Aceh.

Aburizal: Perempuan Golkar Itu Setia

Posted: 03 Jun 2012 08:30 AM PDT

Partai Politik

Aburizal: Perempuan Golkar Itu Setia

Ayu Sulistyowati | Nasru Alam Aziz | Minggu, 3 Juni 2012 | 22:03 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan kepada kadernya agar menghargai dan mengingat jasa besar perempuan. Partai Golkar besar juga karena peran besar perempuan.

"Eh, perempuan itu setia, tidak selingkuh. Peran mereka besar, maka saya minta tim pemenangan pemilu harus memperhatikan perempuan. Tingkatkan jumlah kader aktif perempuan," kata Aburizal pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemberdayaan Perempuan - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Minggu (3/6/2012) malam di Denpasar, Bali.

Perempuan di legislatif dari Partai Golkar masih 18 persen. Belum memenuhi target 30 persen sesuai Undang-Undang Pemilu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan