ANTARA - Peristiwa |
| MK kabulkan sebagian uji materi UU kesehatan Posted: 01 Nov 2011 07:25 AM PDT  Mahfud MD (FOTO ANTARA) Berita Terkait Video "Mengabulkan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Mahfud MD, saat membacakan amar putusan di gedung MK Jakarta. Para pemohon adalah Nurtanto Wisnu Barta beserta sebelas rekannya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah. Dalam pertimbangan majelis yang dibacakan Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan bahwa Pasal 114 menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tegas, apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 199 Ayat 1 UU Kesehatan. Menurut Akil, kata "dapat" dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum karena penjelasan pasal itu sendiri tidak sinkron dengan Pasal 199 Ayat 1 UU Kesehatan. "Penjelasan Pasal 114 dan Pasal 199 tidak menunjukkan konsistensi sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum," katanya. Pasal 114 berbunyi: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan". Sementara, Penjelasan Pasal 114 menyebutkan: "peringatan kesehatan dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan `dapat` disertai gambar atau bentuk lainnya". Akil mengatakan Pasal 114 berikut penjelasannya juga tidak senafas dengan asas dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Kesehatan. Dengan demikian kata `dapat` dalam Penjelasan Pasal 114 yang tidak mewajibkan perusahaan/produsen rokok telah mengebiri hak konstitusional para pemohon dan masyarakat, khususnya perokok untuk mendapatkan informasi yang dapat mengembangkan diri dan sosialnya sesusi UU Perlindungan Konsumen. "Karena itu, mahkamah menilai kata `dapat` bertentangan dengan UUD 1945," kata Akil. Dengan demikian, kata Akil, Pasal 199 ayat 1 menjadi: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta". Sedangkan untuk materi Penjelasan Pasal 114, Akil mengatakan sudah cukup jelas karena ada kata sambung `dan` sehingga bersifat kumulatif. "Perusahaan rokok wajib mencatumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca, serta disertai gambar atau bentuk lainnya," jelasnya. Akil mengakui, dalam membuat keputusan hakim konstitusi lalai dengan tidak menghapus kata `bentuk lainnya`. Akibatnya, perusahaan rokok bisa bingung harus mencantumkan definisi bentuk gambar seperti apa yang dimaksud dalam aturan itu, katanya. "Nanti bisa diatur lebih detail dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Perdagangan," jelas Akil. Sedangkan untuk permohonan pengujian Pasal 113 Ayat 2 UU Kesehatan MK menolak karena dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak ditemukan unsur diskriminasi. Pasal 113 ayat 2 berbunyi: "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan." (ANT) Editor: Desy Saputra COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| Lahar dingin berpotensi besar ke Magelang Posted: 01 Nov 2011 07:23 AM PDT  Sejumlah pekerja membangun talud di Bantaran Sungai Code, Danurejan, Yogyakarta, Senin (24/10). Pembangunan talud tersebut untuk mengantisipasi adanya ancaman banjir lahar dingin erupsi Gunung Merapi bersamaan datangnya musim penghujan. (ANTARA/Noveradika) Berita Terkait "Potensi tersebut disebabkan aliran material vulkanik hasil erupsi Gunung Merapi pada 2010 itu lebih halus. Pada saat erupsi 2010 material vulkanik di bagian barat merupakan jatuhan dan bukan awan panas," katanya. Menurut dia dalam lokakarya Satu Tahun Erupsi Gunung Merapi, pada saat musim hujan, material vulkanik yang lebih halus di sebelah barat Merapi itu akan lebih mudah didorong oleh air hujan. "Meskipun potensi terbesar berada di sektor barat, tidak menutup kemungkinan pula potensi serupa terjadi di sektor selatan, yakni Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," katanya. Ia mengatakan, di bagian selatan Merapi kemungkinan masih akan terkena dampak lahar dingin yang membawa material vulkanik, tetapi diperkirakan tidak sedahsyat yang ada di Magelang. "Jika ke arah selatan tidak sedahsyat di Magelang, karena pasir dan batu besar lebih sulit terbawa arus air hujan yang jatuh di puncak Merapi," katanya. Namun demikian, di daerah selatan diperkirakan masih akan terus terjadi banjir lahar dingin sampai dua atau tiga musim hujan lagi. Jadi, potensi banjir lahar dingin diperkirakan masih akan terjadi sampai dua atau tiga tahun mendatang. "Arah selatan pasti akan banjir karena masih banyak material awan panas seperti batu dan pasir yang menumpuk di kawasan itu dan kemungkinan tidak akan selesai dalam musim hujan tahun ini," katanya. Menurut dia, secara umum ancaman banjir lahar dingin memasuki musim hujan tahun ini masih berada di sekitar lereng Gunung Merapi. "Jurang-jurang di kawasan Gunung Merapi saat ini masih dipenuhi material vulkanik, meskipun sudah dilakukan pengerukan untuk normalisasi," kata Surono. (ANT) Editor: Desy Saputra COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan