Selasa, 18 Oktober 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Wasekjen PKS: Jadi Oposisi Lihat Saja Nanti...

Posted: 18 Oct 2011 12:54 PM PDT

Wasekjen PKS: Jadi Oposisi? Lihat Saja Nanti...

| Latief | Selasa, 18 Oktober 2011 | 23:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq terlihat agak kecewa dengan pengurangan kursi menteri partainya di kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Ia menyayangkan sikap SBY yang hanya memberitahukan tanpa bertemu tatap muka untuk membicarakan pengurangan jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II itu.

SBY sudah ambil keputusan dan dikurangi satu. Bagaimana menyikapinya? Forumnya di Majelis Syuro. Jadwalnya pertengahan November.

-- Mahfudz Siddiq

"Kalau lihat dari proses reshuffle ini, SBY begitu heboh audisi dan sebagainya. Akan tetapi saat mengganti orang, bahkan tidak bertemu," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Lalu, apakah dengan keputusan Presiden tersebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi? "Lihat saja nanti," ungkapnya.

Menurut Mahfudz, forum di Majelis Syuro rencananya juga akan dipercepat. "SBY sudah ambil keputusan dan dikurangi satu. Bagaimana menyikapinya? Forumnya di Majelis Syuro. Jadwalnya pertengahan November. Kalau ada usulan dan didukung dua pertiga peserta, bisa (dimajukan)," ungkapnya.

Dalam kontrak politik antara PKS dan Presiden SBY, lanjut Mahfudz, sudah diatur mengenai power sharing antara PKS dan pemerintahan SBY-Boediono. Dalam power sharing itu termaktub bahwa PKS dipercayakan memegang empat kementerian dan hal tersebut eksplisit.

"Kalau ada perubahan, berarti menyangkut kontrak secara keseluruhan. Makanya, respons secara resmi itu melalui Majelis Syuro. Penandatangannya Ketua Majelis Syuro," pungkasnya. (Willy Widianto/Yulis Sulistyawan)

Full content generated by Get Full RSS.

Dahlan Iskan: Tanggung Jawab itu Ibarat Racun!

Posted: 18 Oct 2011 12:04 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada saat pengumuman reshuffle susunan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Selasa (18/10/2011) malam tadi, Dahlan Iskan memilih menyaksikan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari layar kaca di kantornya di Gedung PT PLN lantai 9, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejak pukul 18:00 WIB, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik menyambangi Dahlan, yang didampingi istri dan puluhan karyawan bidang kehumasan PLN.

Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggungjawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.

-- Dahlan Iskan

Sesaat setelah namanya disebut Presiden sebagai nakhoda baru Kementerian BUMN sebagai pengawas 142 BUMN, Dahlan terlihat biasa saja. Meskipun demikian, Dahlan, yang sebelumnya menjabat Dirut PT PLN ini, mengungkapkan bahwa yang juga sangat penting dalam membenahi BUMN antara lain bagaimana menghilangkan intervensi terhadap perusahaan milik negara.

Berikut petikan wawancara dengan Dahlan usai menyaksikan pengumuman struktur baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle:

Tanya: Apa agenda yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama memimpin Kementerian BUMN. Jawab

Dahlan: Saya sebenarnya kurang sepakat soal ukuran kinerja 100 hari pertama. Saya lebih suka apa yang harus saya lakukan sampai dengan akhir tahun 2011 ini saja dulu. Yang prioritas dibenahi saat ini adalah pengurangan hingga 50 persen kegiatan surat-menyurat pembuatan laporan dan rapat-rapat yang tidak penting.

Saat ini, surat-menyurat, laporan dan dari BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Percuma membuat laporan terlalu banyak tapi tidak pernah dibaca, rapat terlalu sering tetapi belum tentu ada hasilnya.

Tanya: Hingga kini stigma negatif terhadap BUMN masih saja berkembang. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masih kentalnya BUMN dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu?

Dahlan: Intervensi politik, intervensi dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara harus dikurangi, karena intervensi korporasi sudah tidak zaman lagi. Direksi BUMN harus kerja keras dan mampu menghadang intervensi itu. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi, lebih baik mundur.

Tanggung jawab sebagai Menteri BUMN cukup besar, karena itu harus terus berupaya membenahi kinerja BUMN karena banyak yang masih merugi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan baik dengan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin dan para deputi dalam merumuskan kebijakan yang intinya membenahi semua sektor BUMN.

Tanya: Bagaimana jika masih ada direksi BUMN yang "bermain-main" atau bersinggungan dengan politisi.

Dahlan: Para direksi BUMN itu bukan orang bodoh, mereka pintar-pintar. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan jangan terlalu banyak diganggu.

Tanya: Bagaimana pula cara mengatasi intervensi non-politik?

Dahlan: Ada intervensi politik, ada intervensi non-politik. Setiap direksi harus mempunyai akal mencegah intervensi politik.

Tanya: Setelah intervensi diupayakan dikurangi dari kegiatan korporasi, lantas apa yang selanjutnya dilakukan BUMN?

Dahlan: Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah nafas dari sebuah perusahaan, karena kalau terlalu dikekang itu namanya bukan korporasi, tetapi sebuah instansi.

Keleluasaan melakukan aksi korporasi harus diberikan kepada BUMN, karena aksi korporasi merupakan nafas sebuah perusahaan. Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan.

Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggungjawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.

Tanya: Bagaimana soal BUMN yang saat ini masih saja merugi? Apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya?

Dahlan: Tugas korporasi adalah keharusan mencari laba. Tanggung jawabnya adalah, bahwa perusahaan harus menciptakan nilai korporasi agar dapat mencari laba lebih besar sehingga perusahaan harus lebih efisien.

Tanya: Dalam perkembangannya, penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah BUMN memberikan hasil positif kepada yang bersangkutan. Apakah pola IPO akan terus dilanjutkan?

Dahlan: IPO bisa saja menjadi langkah yang harus ditempuh dalam menyehatkan perusahaan. Namun, hal itu harus dirumuskan kembali agar tidak terjadi moral hazard di sana.

Tanya: BUMN menjadi harapan semua kalangan agar mampu memberi kontribusi besar terhadap APBN.

Dahlan: Presiden menginginkan BUMN tetap handal dalam tugasnya sebagai penggerak ekonom. Untuk itu, pembenahan BUMN secara berkelanjutan harus terus dilakukan.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)