KOMPAS.com - Nasional |
| Tahun Ketiga, SBY Janjikan Gaya Baru Posted: 18 Sep 2011 11:25 AM PDT Pemerintahan Tahun Ketiga, SBY Janjikan Gaya Baru Hindra Liu | Tri Wahono | Senin, 19 September 2011 | 00:07 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Pada bulan Oktober 2011, usia kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono berusia dua tahun. Banyak terjadi dinamika selama dua tahun, mulai dari kasus Century hingga kasus korupsi yang mendera Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selama hampir dua tahun pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY) melihat dan merasakan sendiri beberapa kekurangan terkait kinerja pemerintahan pada umumnya dan kabinet pada khususnya. Pihak Istana Kepresidenan mengakui adanya penurunan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan duo SBY-Boediono. "Ada sejumlah alasan obyektif yang kami mengerti sebagai penyebab penurunan itu. Sebagian karena faktor eksternal dan sebagian lagi karena faktor internal. Kami membereskan yang di dalam, membenahi pekerjaan rumah, dan mencuci yang kotor," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa kepada para wartawan melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2011). Memasuki tahun ketiga, sambung Daniel, Presiden akan memulai gaya pemerintahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar istana. "Kami yang di dalam akan lebih seirama dengan derap langkah yang di luar," kata Daniel. Menurutnya, tak ada kata terlambat untuk memulai gaya pemerintahan yang baru. "Namun, semua orang juga harus tahu bahwa yang kita perlukan adalah kontinuitas, bukan jalan pintas. Berhenti berpikir bahwa ada jalan mudah untuk sebuah transformasi yang sangat mendasar, yang cakupan dan jangkaunnya melampaui ruang negara dan pasar. Masyarakat juga harus berubah dalam cara pandang dan orientasi. Optimis, berpikir positif, dan kritis adalah kombinasi yang konstruktif," kata Daniel. |
| Mekanisme Kerja Mafia Anggaran Posted: 18 Sep 2011 09:32 AM PDT Korupsi Mekanisme Kerja Mafia Anggaran Iwan Santosa | Nasru Alam Aziz | Minggu, 18 September 2011 | 23:26 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Mafia anggaran bekerja dalam jejaring lintas lembaga dari Badan Anggaran, kementerian terkait, dan Kementerian Keuangan. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Koordinator Fitra) Ucok Sky Khadafy dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (18/9/2011), menjelaskan, jejaring mafia tersebut bekerja dalam lingkaran korupsi yang tidak terputus. "Ada oknum yang menyiapkan konsep surat menteri yang harus diparaf sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan kepala biro perencanaan. Selanjutnya menteri mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan mengajukan alokasi dana ke Badan Anggaran," papar Ucok. Selanjutnya, di Badan Anggaran dibahas mata anggaran yang diminta. Lalu Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan menyetujui anggaran yang diminta. Semua proses dan lingkaran hubungan ini membutuhkan uang untuk memastikan sebuah proyek disetujui. Lingkaran ini melibatkan orang di kementerian, Badan Anggaran, dan pengusaha yang menjadi rekanan. Mekanisme ini terus berjalan lancar pasca-reformasi. Ucok menerangkan, pada zaman pemerintahan Soeharto, mafia anggaran terpusat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan. Sekarang pola itu berubah, tetapi sama-sama membobol uang rakyat dan sulit diawasi dengan dalih dokumen anggaran negara, termasuk kategori rahasia negara. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan