Ahad, 18 September 2011

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional

JK: Eropa Masa Lalu, Asia Masa Depan

Posted: 19 Sep 2011 03:17 AM PDT

Pidato JK di Kamboja

JK: Eropa Masa Lalu, Asia Masa Depan

Marcellus Hernowo | Robert Adhi Ksp | Senin, 19 September 2011 | 10:17 WIB

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Eropa merupakan masa lalu, Amerika adalah saat ini, dan Asia menjadi masa depan. Stabilitas menjadi kunci bagi Asia untuk merebut masa depan.

Dengan dihuni oleh 60 persen penduduk dunia, Asia juga menjadi pasar yang amat potensial.

-- Jusuf Kalla

"Dengan dihuni oleh 60 persen penduduk dunia, Asia juga menjadi pasar yang amat potensial," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbicara dalam Seminar Internasional berjudul. Abad Asia, Prospek dan Tantangan di Phnom Penh, Kamboja, Senin (19/9/2011).

Seminar ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Wakil Perdana Menteri Kamboja Sok An, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan mantan Ketua Parlemen Philipina Jose de Venecia.

Jusuf Kalla yang masih tercatat sebagai Ketua Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) dan sempat disebut dalam seminar itu sebagai pahlawan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam menuturkan, "Kita tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa pertumbuhan ekonomi."

Penyelesaian sejumlah konflik dan terciptanya perdamaian di kawasan Asia, menurut Jusuf Kalla, menjadi kunci penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Kita mengharapkan adanya kemakmuran dan persaudaraan untuk semua orang," ucap Jusuf Kalla.

 

Hamas: Pengakuan Palestina Tak Perlu Konsesi

Posted: 19 Sep 2011 02:54 AM PDT

GAZA, KOMPAS.com - Sebuah negara Palestina di PBB tidak harus diperoleh melalui konsesi kepada pihak manapun, kata Perdana Menteri Hamas Ismail Haneya, Minggu (18/9/2011).

Gerakan Islam Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, tidak akan berdiri berhadapan dengan Presiden Mahmoud Abbas dari partai Fatah saingannya, untuk memperoleh pengakuan selama Abbas tidak membuat konsesi, kata Haneya.

Bagi Hamas, konsesi-konsesi itu termasuk pengakuan Israel dan memberikan hak- hak rakyat di tanah Palestina yang bersejarah, kata Haneya, yang membuat pernyataan itu selama pertemuan anggota parlemen Hamas di Dewan Legislatif Palestina.

Prakarsa Abbas untuk mengupayakan keanggotaan negara Palestina di tanah yang diduduki oleh Israel pada 1967, di PBB adalah "manuver politik yang tidak mencerminkan keinginan rakyat Palestina dan berjalan berlawanan dengan revolusi Arab," kata Haneya.

Sementara itu, Haneya mempertahankan pandangan gerakannya, dan mengatakan bahwa pihaknya menentang pendekatan PBB karena pihaknya ingin melindungi hak-hak Palestina, sementara Israel dan Amerika Serikat menentang langkah untuk mendapatkan lebih banyak konsesi dari para perunding Palestina.

Haneya meminta Abbas untuk memulai dialog nasional guna melindungi kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak pada Mei.

Kesepakatan itu bertujuan untuk memulihkan kesatuan politik terhadap Gaza dan Tepi Barat, yang terputus ketika Hamas mengambil alih Gaza dengan kekerasan pada 2007.

Palestina akan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB pada 23 September, bagi keberadaan negaranya dan keanggotaan penuh di PBB di sela-sela sidang Majelis Umum ke-66.

Dalam perkembangan terkait, seorang pejabat Palestina mengatakan Hamas memboikot pertemuan Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina, yang akan dimulai Senin.

Sumber :

Ant, Xinhua, Oana
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)