ANTARA - Peristiwa |
| Hutang denda parkir diplomat 17 juta dolar AS! Posted: 24 Sep 2011 06:25 AM PDT  Petugas Kepolisian New York berjaga di Times Square, New York, Selasa (3/5). Kota itu juga menghadapi beban serius keuangan akibat kebiasaan "ngemplang" biaya parkir dari para diplomat yang berkantor di sana. Apalagi Amerika Serikat tengah mengalami resesi besar keuangan. (REUTERS/Brendan McDermid) ... Tak ada yang namanya 'kekebalan diplomatik' dalam masalah membayar tiket parkir... Berita Terkait Video Bukan itu saja, menurut Reuters, jumlah yang sangat besar itu juga mungkin telah bertambah pekan ini, saat para pemimpin dunia berkumpul untuk Sidang Majelis Umum PBB. Departemen Keuangan kota internasional itu menyatakan, tiket yang belum dibayar sebanyak 16,7 juta dolar AS sampai akhir Juli. Mesir di posisi teratas dengan jumlah tunggakan 1,9 juta dolar AS, diikuti Nigeria sebanyak satu juta dolar AS dan Indonesia 725.000 dolar AS. Anggota Kongres AS Michael Grimm, Peter King dan Edolphus Towns, telah memberlakukan peraturan yang akan menjatuhkan sanksi atas negara yang diplomatnya gagal membayar denda parkir di Kota New York. "Kami hanya bisa membayangkan berapa banyak biaya yang muncul pekan ini," kata wanita juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York. Berdasarkan peraturan saat ini, 110 persen dari total denda parkir yang tak dibayar dan dibebankan kepada New York dan Washington DC akan diambil dari bantuan luar negeri dan kewajiban negara pelanggar. "Tapi kota besar itu tak menerima uang tunggakan itu," kata Danko. Peraturan yang diusulkan meminta Departemen Luar Negeri menolak pembaruan lisensi diplomatik bagi setiap negara dengan denda parkir yang belum dilunasi. Kota New York adalah tempat bagi 289 konsulat dan misi asing. Tiket diplomat dikeluarkan bagi pelanggaran keselamatan yang meliputi menghalangi mobil pemadam. "Tak ada yang namanya 'kekebalan diplomatik' dalam masalah membayar tiket parkir," kata Grimm ketika peraturan tersebut diberlakukan pada Mei. "Jika kita menerima tiket di New York City, kita harus membayarnya. Tak ada pengecualian. Anggaran New York City cukup ketat, dan diplomat asing tak patut menerima tiket bebas parkir dengan membebani pembayar pajak New York City," katanya. (C003) Editor: Ade Marboen COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Peringkat bukan berhala media massa Posted: 24 Sep 2011 06:07 AM PDT Bukittinggi, Sumatera Barat (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, berharap kalangan media di Tanah Air tidak menjadikan peringkat (rating) sebagai berhala sehingga cenderung mengangkatkan pemberitaan yang bombastis dan kontroversial. "Salah satu peran seharusnya media menyebarkan optimisme kepada masyarakat dan memberikan pemaparan objektif dan seimbang dalam pemberitaan," kata dia pada acara pertemuan budayawan dan wartawan Indonesia-Malaysia di Gedung Triarga Bukitinggi, Sabtu. Ia menceritakan , salah seorang kepala daerah di Kalimantan pernah mengeluhkan media dalam memberitakan konflik antar suku yang terjadi di daerah itu dilakukan dengan mengedepankan kontroversi yang terjadi secara dramatis. Saat itu, lanjut dia, kepala daerah tersebut berupaya keras mendamaikan kedua suku yang berkonflik dan kesepakatan damai berhasil disepakati kedua pihak. Namun, pada hari keempat usai kesepakatan damai dicapai salah satu media kembali menayangkan konflik yang terjadi pada hari pertama sehingga situasi menjadi tidak kondusif dan kembali terjadi sengketa. Saat itu , lanjut dia, kepala daerah sangat menyayangkan tayangan media yang memutar kembali kejadian tersebut sehingga menyebabkan situasi kembali tidak kondusif. (ANT) Editor: Ade Marboen COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan