| Perlu Pihak Ketiga Menengahi Mahfud-Arsyad Posted: 28 Jun 2011 11:27 PM PDT JAKARTA - Pengamat Hukum Margarito Kamis mengatakan, perlu pihak ketiga untuk menguji perbedaan informasi yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi.
Perbedaan itu terkait asal-muasal surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi di mana Mahfud mengatakan konsepnya dibuat staf administrasi MK, Mashuri Hasan di kediaman Arsyad. Sementara Arsyad menuding, Ketua MK paling bertanggung jawab atas surat palsu itu.
"Solusinya harus ada pihak ketiga untuk menguji Pak Mahfud dengan Pak Arsyad," ujar Margarito kepada okezone, Rabu (29/6/2011).
Dalam penyelesaian kasus ini, Margarito berpandangan peran Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR sangat penting. Dia optimistis Panja akan mendapatkan hasil dan membongkar secara terbuka meskipun tidak menghukum siapa-siapa.
"Mereka membuka solusi politik, meski perhitungan politik, rumusan politik itu pasti ada. Panja ini membantu polisi, memudahkan mereka mengurai benang merah dalam kasus ini" katanya.
Mengenai perbedaan informasi yang disampaikan Mahfud dan Arsyad, Margarito mengatakan hal itu wajar terjadi. Karena keduanya menyebutkan apa yang mereka alami, ketahui, dan dengar.
"Selain itu, hingga saat ini belum ada yang menyatakan bahwa Arsyad melakukan kesalahan," katanya.
(abe) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Polisi Kita Belum Independen Posted: 28 Jun 2011 11:23 PM PDT JAKARTA – Upaya Polri untuk mereformasi lembaganya ternyata belum berhasil. Hingga kini, kinerja polisi di Indonesia dinilai belum independen dan masih berpihak kepada kelompok tertentu dalam mengusut suatu persoalan.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, keberpihakan Polri nampak dalam mengusut beberapa kasus. Salah satunya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi yang melibatkan kader Partai Demokrat Andi Nurpati.
"Tak hanya kasus Andi Nurpati, tapi juga kasus rekening gendut polisi dan kasus mafia pajak. Kasus-kasus itu hanya dipublikasi sementara untuk menyenangkan publik sesaat," kata Bambang dalam diskusi di Kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, Rabu (28/6/2011).
Bambang juga menilai, karakter kepemimpinan di Polri tidak konsisten. Hal ini nampak saat kepemimpinan Polri diganti, maka akan berganti pula kebijakannya. Karena itu, dia berharap agar perubahan di Kepolisian dapat terus dilakukan agar lembaga hukum tersebut menjadi independen.
"Secara formal polisi itu di bawah presiden, tapi secara yuridis polisi itu adalah alat kekuasaan. Karena itu polisi sangat sulit bersikap independen," tukasnya. (teb) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan