ANTARA - Peristiwa |
| Pemerintah Akan Hilangkan Diskriminasi Sisdiknas Posted: 12 Feb 2011 06:43 AM PST Pasuruan (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengatakan pemerintah akan menghilangkan diskriminasi sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.Menteri mengatakan hal itu saat menghadiri "haul" ke-29 almarhum KH Abdul Chamid di Pondok Pesantren Salafiyah Kebonsari, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu. Ia menjelaskan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan umum dan agama, keduanya masuk dalam sistem pendidikan nasional Namun, kata dia, dalam kenyataannya ada anak yang telah bertahun-tahun telah "mondok" di pesantren, tetapi tetap dianggap belum sekolah. "Hal itu tidak adil. Diskriminasi sistem pendidikan tersebut harus dihilangkan," kata mendiknas. Menteri berjanji mulai tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama akan dudu bersama membahas dua sistem pendikan tersebut ke dalam sistem pendidikan nasional. Dijelaskan, untuk menertibkan sitem pendiikan di pondok pesantren, pemerintah akan membentuk institusi "muadalah" yang fungsinya sebagai lembaga penyetaraan jenjang pendidikan di pondok pesantren. Sehingga lembaga tersebut akan melakukan penertiban secara administratif, baik waktu belajar, serta kurikulum pondok pesantren. Penegasan mendiknas tersebut sejalan dengan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang telah memprogramkan peningkatan pendidikan diniyah di pondok pesantren. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di depan para kiai mengungkapkan, ia bersama Wakil Gubernur Jawa timur, Saifullah Yusuf yang berjanji saat kampanye ingin mewujudkan program pendidikan "diniyah" sesuai program para kiai di Jawa Timur. Untuk mendukung program peningkatan pendidikan "diniyah", Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan sebesar Rp 100 miliar. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menjelaskan, peningkatan program pendidikan "diniyah" di Jawa Timur dilatarbelakangi dengan banyaknya pondok pesantren yang secara realitas telah menjadin lembaga pendidikan yang efektif, tapi tidak pernah diakui sebagai lembaga pendidikan resmi. "Padahal banyak lulusan pondok pesantren tersebar di mana-mana dan bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi di indonesia diabaikan," kata Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf.(*) (T.KR-MSW/M008) Editor: Ruslan Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| RI Yakin Mesir Mampu Melakukan Transisi Demokrasi Posted: 12 Feb 2011 06:29 AM PST Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa keputusan pengunduran diri Presiden Mesir Hosni Mubarak akan mengawali bergulirnya proses transisi demokrasi yang damai dan inklusif yang mengikuitsertakan seluruh elemen bangsa itu. Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price."Pemerintah Indonesia berkeyakinan, sesuai pilihan rakyat Mesir, hal ini akan mengawali bergulirnya proses transisi demokrasi yang damai dan inklusif yang mengikutsertakan seluruh elemen bangsa Mesir," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, di Jakarta, Sabtu. Atas nama Pemerintah Indonesia, Menlu yang akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada 13-14 Februari, juga menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Mesir yang telah mampu mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini. Pemerintah Indonesia, menurut Menlu, juga berkeyakinan bahwa proses transisi dapat berjalan dengan baik dan akan mengantarkan Mesir sebagai Negara yang demokratis, lebih maju dan lebih kuat. Selain itu, lanjut Menlu, Pemerintah Indonesia percaya bahwa Mesir akan tetap memainkan peran penting di kawasan, termasuk dalam mendorong proses perdamaian di Timur Tengah serta tali persahabatan yang selama ini telah terjalin antara kedua negara dapat terus berkembang dan akan semakin ditingkatkan. "Sebagai negara yang telah mengalami masa transisi demokrasi, Indonesia siap berbagi pengalaman Indonesia dalam melakukan proses reformasi, transisi demokrasi dan transformasi sistem politik." Menurut Menlu, Indonesia akan selalu berada di sisi Mesir dalam upaya bangsa Mesir menuju transisi yang demokratis serta dalam upaya bersama mewujudkan perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Awal pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyurati pemerintah Mesir guna berbagi pengalaman terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara Benua Afrika itu. Presiden mengatakan, surat itu telah dibawa oleh utusan khusus Presiden yang juga mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia di Mesir Hassan Wirajuda. Kepala Negara berharap pesan yang ditulisnya dalam surat itu dapat sampai kepada pemerintah Mesir untuk dijadikan bahan perbandingan. Seraya tetap menghormati kedaulatan Mesir sebagai negara dan bangsa yang berdaulat, Presiden berharap pemerintah Mesir dapat mengatasi permasalahan dalam negerinya secara tepat dan bijak guna menghindari tindakan kekerasan dan jatuhnya korban yang tidak perlu. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.(*) (T.G003/S023) Editor: Ruslan Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan