Selasa, 16 Julai 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Konvensi Capres PPP, Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

Posted: 16 Jul 2013 11:31 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan menyatakan baru akan menggelar konvensi setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2014. Bila PPP dapat meraup suara minimal sebesar parliamentary threshold alias 3,5 persen suara sah dalam pemilu itu, konvensi akan digelar.

"Kalau kami 3,5 persen berhasil dapatkan, tidak tertutup kemungkinan PPP akan melakukan konvensi terbuka karena peluangnya ada. (Tapi) kalau 3,5 persen masa sih PPP enggak dapat. Jadi konvensi bisa dilakukan setelah pileg," ucap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam acara buka puasa bersama di kediamannya, Selasa (16/7/2013).

Suryadharma mengatakan, pada awalnya PPP berpandangan melakukan konvensi adalah cara yang paling tepat menjaring calon presiden yang diinginkan. Semula, PPP ingin melakukan konvensi sebelum pemilu legislatif.

Namun, melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di parlemen, PPP mengurungkan niat itu karena melihat syarat pengusungan capres kemungkinan tidak akan berubah. Jika tidak berubah, syarat partai politik dapat mengusung pasangan calon adalah bila memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif.

"Kalau ternyata kami sudah ada calon hasil dari konvensi dan ternyata PPP tidak mampu memenuhi syarat pencalonan itu, lalu bagaimana nasib capresnya?" ujar Suryadharma soal alasan konvensi harus menunggu hasil pemilu legislatif.

Menteri Agama ini pun menyebutkan, jika capres hasil konvensi PPP diusung melalui koalisi dengan partai lain, belum tentu juga partai koalisi setuju dengan capres hasil penjaringan konvensi yang dilakukan PPP. "Maka dari itu, konvensi kami pertimbangkan lagi. Baru akan kami putuskan setelah hasil pileg keluar," tegas dia.

Selama menunggu hasil pileg itu, imbuh Suryadharma, para pengurus partai mulai memperhatikan dinamika bursa capres yang ada mulai dari para kandidat capres yang sudah mendeklarasikan diri hingga kandidat yang namanya digadang-gadang dalam berbagai survei. "Kami pantau dulu itu semua," katanya.

Lebih lanjut, Suryadharma mengungkapkan, target suara PPP dalam pemilu legislatif adalah mendapatkan 12-15 persen suara sah. Jumlah ini dinilai sebagai target realistis yang kemungkinan besar bisa dicapai partai bernapaskan Islam tersebut. Semua caleg yang diusung PPP, kata Suryadharma, juga sudah dibekali secara matang untuk membantu menaikkan elektabilitas partai.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Irjen Djoko Susilo Jual Keris Rp 6,4 Miliar

Posted: 16 Jul 2013 09:03 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain hobi mengoleksi barang pusaka berupa keris, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo juga berbisnis keris.

Hal ini diungkapkan kolektor keris, Indrajaya Februardi, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupi Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Indrajaya yang mengaku kenal Djoko sejak 1998 itu kerap menjadi perantara penjualan keris Djoko. Dia mengaku pernah menjual keris Djoko kepada orang asing dengan harga cukup tinggi, yakni sekitar 680.000 euro dengan kurs sekitar Rp 9.500 atau setara Rp 6,4 miliar.

"Tahun 1999 kebetulan ada temannya teman saya dari Jerman. Dia kolektor pusoko (pusaka), kebetulan yang dicari itu ada pada beliau (Djoko Susilo). Namanya Andreas Gudsman, tahun 1999 ada transaksi antara mereka, dan saya sebagai perantaranya," tutur Indrajaya.

Dari jasanya menjualkan keris tersebut, Indrajaya mengaku dapat untung cukup besar. "Fee-nya saja saya bisa beli mobil waktu itu," ucap Indra.

Namun, saat ditanya majelis hakim apakah keris itu dapat dibawa ke persidangan, Indra tidak menyanggupinya. Selain menjual keris, Indra mengungkapkan bahwa Djoko juga pernah membeli 16 keris darinya senilai total Rp 1,7 miliar. Keris-keris itu dibeli Djoko dari Indra sekitar 2004.

Menurut Indrajaya, Djoko membayar keris tersebut dengan memberikan rumahnya di Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat. Rumah tersebut harganya sekitar Rp 1,6 miliar. "Beliau memberikan rumah digantikan keris," tutur Indrajaya.

Kepada majelis hakim, Indra mengaku kenal Djoko sejak 1998, atau sejak dia aktif di Kodam V Brawijaya. Dia mengaku pertama kali bertemu Djoko saat berkunjung ke rumah Kepala Polri ketika itu, Jenderal (Purn) Roesmanhadi.

"Saya sowan ke rumah Pak Rusman di kediaman Kapolri. Keluar dari sana, ketemu beliau, dikenalkan," tuturnya. Kemudian, hubungan Indra dengan Djoko berlanjut dan keduanya terlibat bisnis jual beli keris.

Indra juga mengatakan, Djoko memiliki koleksi keris yang jumlahnya lebih dari 200. Keris-keris tersebut, menurut Indra, dititipkan kepadanya dan dicuci setiap 1 Suro. Sekitar 200 lebih keris Djoko ini, menurut Indra, mulanya akan disita penyidik KPK. Namun, penyidik KPK tidak jadi menyitanya setelah Indra mengatakan tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat keris-keris itu disebutnya sebagai benda pusaka.

"Saya bilang ke penyidik silakan saja kalau mau menyita. Tapi saya enggak ikut-ikutan. Tapi akhirnya enggak jadi diambil," kata Indra.

Menanggapi kesaksian Indrajaya ini, Djoko mengakui pernah menukar rumahnya dengan keris. "Memang benar 16 keris itu harganya Rp 1,7 miliar dengan kompensasi rumah," ujar Djoko.

Seperti diketahui, selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Djoko didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.

Editor : Hindra Liauw

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)