Sindikasi news.okezone.com

---

Massa Pro SBY Gelar Aksi Longmarch ke Istana Posted: 21 Mar 2013 12:39 AM PDT JAKARTA - Ratusan orang dari Masyarakat Pemuda Muslim Anti Konstitusi (MPM-PK) menggelar aksi di depan Istana Merdeka Jakarta hari ini.   Aksi bertajuk 'Hormati Presiden SBY Sebagai Kepala Nagara Bung' itu diwarnai aksi longmarch dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK).   Mereka mendesak semua pihak agar senantiasa menjaga kewibawaan serta menghormati Presiden SBY sebagai kepala negara, dengan tidak terus menerus menyudutkan apalagi sampai mencerca yang menjatuhkan kewibawaan pemerintah itu sendiri.   Juru bicara MPM-PK, Heru Purwoko mengatakan, pemerintahan SBY-Boediono merupakan pemerintah yang sah hasil Pemilu 2009 dimana pada Pilpres 2009 lalu, rakyat telah memberi mandat kepada Presiden SBY untuk memimpin bangsa dan negara sampai dengan 2014.   "Paska 2009 pemerintahan SBY telah melakukan banyak hal untuk bangsa dan negara. Rakyat pun bisa merasakan langsung berbagai keberhasilan kinerja pemerintahan SBY," kata Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/3/2013).   Dalam aksinya, para demonstran pro SBY ini membawa berbagai macam spanduk berisi dukungan terhadap pemerintah. Spanduk tersebut diantaranya bertuliskan 'Hormati dan Jaga Kewibawaan Presiden SBY', ,Stop Menyudutkan Presiden SBY' dan 'Teruslah Bekerja Presiden SBY Rakyat Mendukung Penuh', dan sebagainya.   Lebih lanjut Heru memaparkan, tidak elok rasanya apabila ditengah pemerintahan yang tengah berjalan masih saja ada kelompok elite tertentu yang kerap mencari-cari 'dosa' pemerintah, yang bahkan mungkin berujung pada rencana pemakzulan.   "Apakah dengan atas nama demokrasi bisa dengan sesukanya menyudutkan, menyebarkan kebencian, mencaci maki bahkan mengancam kepala negara?" tanya Heru.   Sebagai bagian dari rakyat Indonesia MPM-PK menyatakan sikap tetap mengormati Presiden SBY sebagai kepala negara."Stop menyudutkan, mencaci maki, mengancam Presiden SBY, sesuai konstitusi Pemerintahan SBY sampai dengan 2014," tukasnya. Berita Selengkapnya Klik di Sini (sus)

'Dipalak' Rp25 Juta, Caleg Partai NasDem di Medan Mundur Posted: 21 Mar 2013 12:39 AM PDT MEDAN - Kebijakan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Medan yang memungut kontribusi dana mininal Rp25 juta ke bakal calon legislator (caleg) menimbulkan bumerang. Bernard Situmorang yang sudah mendaftar sebagai caleg untuk Dapil III Medan, terkejut begitu mengetahui kebijakan itu. Dia menilai, pungutan tersebut tidak sesuai nilai jual pembaruan yang selalu dikumandangkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. "Dengan berat hati, saya mengundurkan diri. Bukan saja dari pencalonan, tetapi juga dari keanggotaan Partai NasDem. Sebagai orang yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, saya menilai kebijakan ini sangatlah menciderai perjuangan demokrasi dan pembaruan. Kalau sekadar biaya administrasi, saya pikir enggak ada masalah. Tapi kalau sampai Rp25 juta, ini kan sudah cari makan namanya," ujar Bernad kepada Okezone di Medan, Kamis (21/3/2013). Bernard yang pernah menjadi anggota DPRD Medan selama dua periode dari PDI Perjuangan itu mengaku, pilihan masuk ke Partai NasDem karena tertarik dengan nilai-nilai restorasi yang selalu dikumandangkan pimpinan partai. Pembebanan ini, menurutnya, tidak sesuai dengan semangat pembaharuan yang harusnya dijunjung setiap kader di tingkat mana pun. "Dulu sewaktu saya masih menjadi pimpinan partai, malah kader yang pantas menjadi bakal caleg tidak pernah dibebankan kontribusi dana. Partailah yang membantu pembiayaan administrasi dan lain-lain sampai kader itu resmi menjadi caleg,"akunya. Bernard menjelaskan, pengeluaran setiap caleg tidaklah sedikit. Sebelum masa kampanye, biaya politik untuk sosialisasi di dapil bisa mencapai ratusan juta rupiah, apalagi saat masa kampanye tiba. Dia mengaku berat hati mengambil putusan tersebut, karena sejak jauh-jauh hari telah menyoasialisasikan diri di Dapil III Kota Medan. Dia juga meyakini, perjuangan itu akan membuahkan hasil, minimal satu kursi partai NasDem dari Dapil III untuk DPRD Medan.      "Jika saya jadi caleg, saya yakin itu. Tapi Kalau belum apa-apa, secara internal kami sudah dibebankan, tentu ini sangat memberatkan dan tidak relevan. Apalagi kami juga  berjuang atas nama partai. Besarnya saya di Dapil III, juga merupakan kebesaran partai. Begitu juga sebaliknya," tandasnya. Berhard berharap, langkahnya mengundurkan diri ini dapat menjadi pelajaran bagi pimpinan-pimpinan partai agar konsisten dengan perjuangan yang mereka usung. Tidak menjadikan materi sebagai persyarat utama menjadi caleg, melainkan kapasitas dan ketokohan kader di tengah-tengah masyarakat. "Saya katakan, bukan persoalan uang yang utama, namun nilai pembaruan yang harus dijunjung. Saya sudah ditawari partai sebenarnya untuk dana tersebut, tapi saya tolak karena sama artinya saya membenarkan biaya kepada seluruh bakal caleg Partai NasDem. Kalau masih seperti ini juga, nanti ujung-ujungnya akan ada korupsi lagi," tutupnya. Berita Selengkapnya Klik di Sini (ris)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610