Ahad, 4 November 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Jenazah Terduga Teroris Poso Belum Teridentifikasi

Posted: 04 Nov 2012 09:11 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Identitas seorang teroris yang tewas dalam baku tembak di Desa Karola, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah, Rabu (31/10/2012) belum diketahui pasti. Kepolisian masih menunggu keluarga teroris untuk mendapatkan sampel pembanding yang dapat mengungkap identitas resminya.

"Belum dapat sampelnya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar melalui pesan singkat, Minggu (4/11/2012).

Sebelumnya, menurut keterangan terduga teroris yang ditangkap, teroris yang tewas tersebut bernama Jipo alias Ibeng. Namun, polisi belum menemukan kartu tanda penduduk (KTP) Jipo. Jipo, kata Boy, diketahui berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Boy pun memaparkan ciri-ciri Jipo agar mudah dikenali oleh keluarganya.

"Dari hasil pemeriksaan tim DVI, warna kulitnya sawo matang, rambut keriting warna hitam, badan kurus, hidung lurus, dagu panjang, muka lonjong, bibir biasa, tinggi 172 cm," terang Boy.

Boy mengimbau pihak keluarga yang mengenal ciri-ciri tersebut untuk segera mendatangi Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta. Selain untuk mengidentifikasi lebih lanjut, jenazah juga akan diserahkan kepada keluarga.

"Jadi kepada keluarga, jika mengenali pihak yang saat ini kita periksa, dapat hubungi kami," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jipo tewas saat upaya penangkapan oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Rabu (31/10/2012). Selain Jipo, saat itu, kepolisian juga menangkap MR dan RH yang kini telah berada di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok. Saat penangkapan, polisi juga menyita senjata api, tujuh bom pipa, dan bahan-bahan peledak.

Menurut Boy, mereka tercatat mengikuti pelatihan di Gunung Biru, kawasan Tamanjeka, Poso. Mereka juga diduga terlibat teror ledakan bom yang terjadi beberapa waktu lalu di Poso. Pada Sabtu (3/11/2012), Densus 88 juga meringkus jaringan Poso, yakni Abdul Khalid dan MY, di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota.

Abdul Khalid tewas dalam baku tembak tersebut. Keduanya diduga terlibat beberapa aksi teror di Palu dan Poso serta termasuk jaringan Santoso, teroris yang masih diburu kepolisian. Santoso adalah pemimpin pelatihan militer di wilayah Poso. Ia juga diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi teror, termasuk dalam aksi penembakan tiga anggota polisi di BCA Palu pada 25 Mei 2011.

Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

Posted: 04 Nov 2012 08:55 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritisi tiga proyek pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Salah satu proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar.

"Kalau penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar, tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tetapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tetapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan anggaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Proyek lain yang juga dikritisi Fitra adalah renovasi toilet Gedung Nusantara I. Uchok mengatakan, publik akan menilai pengadaan proyek ini sangat tidak masuk akal.

Uchok mengatakan, renovasi toilet yang menelan anggaran hingga Rp 1,4 miliar lebih sangat sulit dipercaya.

Terlebih lagi, menurut dia, seharusnya biaya proyek bernama "renovasi" jauh lebih murah daripada pembangunan toilet baru.

"Masa renovasi sampai miliaran rupiah, memang semua toilet DPR rusak semua sehingga dibutuhkan anggaran bermiliar-miliar yang mengerus kas negara hanya untuk merenovasi toilet, yang kadang anggota dewannya ada di tempat, kadang entah ke mana penghuninya," ujarnya.

Proyek renovasi toilet ini, menurut Uchok, sempat ditolak masyarakat pada 2011 lalu. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin anggota DPR dan Setjen DPR melupakan penolakan itu dengan tetap menggelar lelang pengerjaan proyek yang sama.

Uchok juga menyinggung penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan, rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR, melainkan kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.

"Asyik ya, tidak dapat gedung baru, tetapi dapat ruangan baru walaupun anggaran bermiliar-miliar dihabiskan untuk ruangan baru tersebut. Seharusnya anggota DPR prihatin pada rakyat yang memilih mereka," ujarnya.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)