Selasa, 23 Oktober 2012

Sindikasi news.okezone.com

Sindikasi news.okezone.com

Wamenhan: Tak Ada Hasil Lobi dengan Fraksi Soal RUU Kamnas

Posted: 23 Oct 2012 01:01 AM PDT

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Syamsoeddin mengaku jika dirinya tidak mendapatkan hasil dari kunjunganya ke beberapa fraksi di DPR terkait RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sjafrie berdalih jika kunjungan tersebut hanyalah upaya untuk melakukan sosialisasi.

"Tidak ada hasil. Tugasnya memang menginformasikan agar itu menjadi referensi," kata Sjarief kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Selain itu, dia juga membantah jika dikatakan melakukan penekanan atau paksaan kepada fraksi-fraksi untuk menyepakati usulan RUU Kamnas tersebut.

"Saya tidak menyampaikan kepada fraksi-fraksi agar disetujui. Intinya bahwa menjelaskan esensi, keperluan agar supaya fraksi-fraksi paham," kilahnya.

Bahkan, Sajfrie juga membantah juga dirinya melakukan lobi-lobi politik. Istilah lobi hanya digunakan oleh Sjafrie untuk tanpa bermaksud tertentu, dan hanya sekadar melakukan sosialisasi.

"Lobi itu kan bukan istilah yang saya lakukan. Saya tidak punya kewenangan itu. Apa yang mau dilobi orang belum dibahas," tandasnya.
(put)

Menkeu Minta Audit BPK Tak Buru-Buru Dikeluarkan

Posted: 23 Oct 2012 12:53 AM PDT

JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo meminta agar tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terburu-buru mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan penyimpangan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

"Kita harapkan nanti kalau audit BPK keluar tidak usah terburu-buru. Yang penting, jangan menzalimi orang yang tidak salah, tetapi orang yang memang salah, harus bisa ditemukan. Dan BPK adalah badan auditor tertinggi di Indonesia, harapan kita semua," kata Agus saat di gedung DPR, Selasa (23/10/2012).

Kendati demikian, Agus mengaku sangat menyangkan jika ada intervensi kepada BPK, seperti yang disampaikan anggota BPK Taufiequrahman Ruki.

"Kalau pejabat seperti Pak Taufiequrahman Ruki sebagai mantan ketua KPK yang kredibel mengatakan ini kelihatannya ada intervensi karena dari bawah saja tulisannya kok seperti ini, dan ini berubah-ubah, ada nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atau kontraktor atau suplier yang harus bertanggung jawab, ternyata tidak dicantumkan, ini yang harus dilihat," paparnya.

Menurut Agus, Kementerian Keuangan beserta jajaran akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan penyimpangan senilai Rp2,5 triliun.

"Kami juga sudah sampaikan kepada jajaran kami bahwa semua harus bekerja dengan taat azas. Kalau nanti ada yang salah, tentu akan ditindak," tutupnya.
(trk)
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)