Sindikasi international.okezone.com |
| Dituding Lawan Negara, 3 Blogger Dipenjara Posted: 24 Sep 2012 07:04 AM PDT HANOI - Pengadilan Vietnam menjatuhkan vonis empat hingga 12 tahun penjara terhadap tiga blogger yang dituding berupaya melawan negara dengan menyebar propaganda di dunia maya. Vonis penjara terhadap tiga blogger ini dinilai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat di Negeri Komunis itu. "Nguyen Van Hai yang mengkritik kebijakan pemerintah melalui blognya divonis 12 tahun penjara karena dianggap menyebarkan propaganda anti-pemerintah," ujar kuasa hukum ketiganya Ha Huy Son, seperti dikutip Reuters, Senin (24/9/2012). "Sementara itu dua rekannya Ta Phong Tan dan Phan Thanh Hai divonis 10 dan 4 tahun penjara," imbuhnya. Ketiga blogger ini diketahui mendirikan Free Journalis Club yang mewadahi berbagai karya tulis mereka selama ini. Menyikapi vonis terhadap tiga blogger ini Reporters Without Borders menjuluki Pemerintah Vietnam sebagai "musuh internet". Mereka mengatakan selama ini hanya Iran dan China yang menahan banyak jurnalis. Kelompok pemantau hak asasi manusia (HRW) juga turut menyayangkan hal ini. "Ini benar-benar keterlaluan dan menunjukkan intoleransi Pemerintah Vietnam terhadap perbedaan pendapat. Tindakan ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Vietnam melanggar HAM," ujar Wakil Direktur HRW Asia Phil Robertson. Pertumbuhan blogger di Vietnam merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Blogger di Vietnam pun kini kabarnya lebih berani dalam melontarkan kritikan terhadap pemerintah terkait isu-isu sensitif termasuk diantaranya korupsi dan meningkatnya pengaruh China di kawasan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Hanoi juga turut mengomentari masalah ini dan menyerukan pembebasan terhadap ketiganya. Misi diplomatik di AS juga mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah yang mereka sebut bertentangan dengan komitmen Vietnam di dunia internasional terkait HAM. Persidangan terhadap ketiga blogger ini yang hanya berlangsung selama beberapa jam sebenarnya dijadwalkan pada Agustus lalu. Namun persidangan ditunda setelah ibu dari Ta Phong Tan tewas setelah melakukan aksi protes dengan membakar diri.(rhs) |
| Pemberontak Filipina Ingin Berdamai dengan Pemerintah Posted: 24 Sep 2012 05:03 AM PDT MANILA - Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang telah melancarkan pemberontakan selama puluhan di bagian selatan Filipina mengatakan ingin mencapai perundingan damai dengan pemerintah pada tahun ini. Hal tersebut ditegaskan ketua tim negosiasi MILF Mohagher Iqbal. "Kita dapat melihat cahaya di ujung jalan dan kami yakin 85 persen bahwa kesepakatan itu akan ditandatangani akhir tahun ini," ujar Iqbal, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (24/9/2012). Sebelumnya kedua belah pihak telah memiliki road map yang namun kesepakatan mendatang diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai akhir perjanjian perdamaian yang berkelanjutan. Upaya ini pun diusahakan dapat terwujud sebelum masa jabatan Presiden Benigno Aquino pada 2016 mendatang. Menurut Iqbal pembicaraan damai berikutnya yang berlangsung di Malaysia akan menjadi pertemuan penting bgai kedua pihak. Pembicaraan ini diketahui akan diselenggarakan pada 2 hingga 5 Oktober mendatang. "Pertemuan ini merupakan puncaknya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar demi menghasilkan perjanjian damai," ungkap Iqbal. Tak hanya MILF namun Pemerintah Filipina juga mengharapkan perjanjian damai dapat ditandatangani pada tahun ini. Namun tidak dipungkiri kedua belah pihak terdapat banyak kesulitan sebelum akhirnya perjanjian damai dapat disepakati. "Ada persoalan yang masih harus melewati proses tawar menawar ke depan," beber Iqbal. MILF yang beranggotakan lebih dari 12 ribu ini telah berjuang untuk kemerdekaan Mindanao sejak awal 1970-an. Pemberontakan bersenjata ini telah menewaskan 150 ribu orang dan menyebabkan Mindanao yang kaya dengan mineral terlilit dalam kondisi kemiskinan akibat konflik yang berkecamuk. Sebelumnya kelompok militan ini sempat mendekati kesepakatan damai dibawah Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo pada 2008 lalu dimana MILF diberikan kewenangan untuk mengontrol sekira 700 kota dan desa. Namun hal ini mendapat pertentangan keras dari politisi serta Gereja Katolik terkemuka di Mindanao selatan sehingga Mahkamah Agung memutuskan kesepakatan ini inkonstitusional.(rhs) |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi international.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan