Isnin, 27 Ogos 2012

Republika Online

Republika Online

Wali Kota Cilegon Diperiksa KPK

Posted: 27 Aug 2012 11:19 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan atas tiga orang terkait pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari, Cilegon, Selasa (28/8). Ketiganya berasal dari kalangan swasta dan pemerintahan Kota Cilegon.

Penyidik KPK menjadwalkan kedatangan tiga orang tersebut pada pukul 09.30 WIB. Mereka yang harus memenuhi panggilan KPK itu adalah Helmi Priatna dan Rana Sunarya (Swasta) dan Iman Ariyadi (Wali Kota Cilegon).

Namun begitu, mereka yang dipanggil KPK pada hari ini, Selasa (28/8) belum terlihat memasuki gedung KPK hingga pukul 11.00 WIB. Keberadaannya pun belum tampak di ruang tunggu KPK tempat saksi dan tersangka menunggu panggilan dari penyidik.

Kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Dermaga Trestle, Kubangsari, Cilegon berawal dari Pemerintah Kota Cilegon yang menandatangani nota kesepahaman dengan PT Krakatau Steel. Penandatangan itu terkait dengan tukar guling lahan pembangunan Pabrik Krakatau Posco dan Dermaga Kota Cilegon.

Pemerintah Kota Cilegon menyerahkan lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare ke PT Krakatau Steel untuk pembangunan Pabrik Krakatau Posco. Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektare di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon untuk dibangun Dermaga Trestle.

Dalam kasus ini, KPK mencurigai adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan Dermaga Trestle, Kubangsari, Cilegon yang dikerjakan PT Galih Medan Perkasa (GMP) sebagai pemenang tender.

Mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat, juga ditengarai merekayasa pemenangan PT GMP dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp11,5 miliar.

Kuota BBM Realistis, Tapi Harus Dikendalikan

Posted: 27 Aug 2012 11:18 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, Kuota yang diberikan pemerintah untuk BBM di 2012, menurut Kepala Badan Pelaksana Hilir dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, cukup realistis. "Oke, tapi harus dengan beberapa pengendalian," jelasnya di Jakarta, Selasa (28/8)

Ia mengatakan tanpa pengendalian, tentu saja kuota akan terus menerus kurang. "Apalagi pertumbuhan kendaraan terus meningkat, program pengendalian harus jalan terus," tegasnya.

BPH pun, ujarnya,  menyiapkan langkah strategis. Mulai dari mengatur pasokan, permintaan, dan mengeluarkan sejumlah aturan baru.

"Minyak ini kemana dan sampai kemana akan kita atur," ujarnya. Ia mengaku bukan hanya Pertamina pihaknya juga bakal mengajak SPBU lain milik swasta.

Untuk persoalan demand, ia mengatakan akan ada pengaturan di tiap titik-titik serah. Ia menuturkan akan ada aturan baru yang dikeluarkan BPH Migas dengan pemerintah daerah.

Misalnya dalam waktu dekat untuk kembali mengatur kendaraan pertambangan. Selain itu pemerintah daerah juga diminta untuk tidak mudah memberikan mobil dinas bersubsidi.  "Nanti tindakan renfresif juga kita lakukan," katanya. "Akan ada penindakan bersama kepolisian,".
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)