Sindikasi news.okezone.com

---

Terjunkan Densus 88 Hanya Perkeruh Konflik di Papua Posted: 16 Jun 2012 01:02 AM PDT JAKARTA- Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menolak upaya elit Polri untuk mengintensifkan Densus 88 di Papua. Sebab, persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan. "Jika gagasan itu dilaksanakan, IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata," jelas Neta melalui pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (16/6/2012). Menurutnya, Papua sebenarnya saat ini membutuhkan pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi. Namun, jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Ini bisa seperti era DOM Timor - Timor versi baru pun akan terjadi di Papua. "Situasi tersebut bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang berujung akan membuat Papua lepas dari NKRI seperti era Tim-tim," terangnya. IPW, dilanjutkan Neta sepakat Kapolda Papua yang sekarang harus diganti, tapi dicarikan figur yang mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua. Kemudian, harus memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua. (crl)

80 Persen Pemerintahan Daerah Papua Tidak Efektif Posted: 16 Jun 2012 12:38 AM PDT JAKARTA – Hingga saat ini konflik di Papua belum kunjung mereda. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan salah satu faktornya adalah delapan puluh persen pemerintahan daerah Papua tidak efektif.   "Sehingga apapun upaya-upaya akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui UKP4B termasuk lewat Otsus ini tidak akan pernah efektif," kata Mahfudz seusai diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012). Kondisi ini lanjut dia, yang melatarbelakangi mengapa dirinya dan wakil rakyat lainnya ke Papua. Selain itu, lanjut Mahfudz, banyak penolakan terhadap UKP4B.  Kedua, menguatnya opini sikap masyarakat di Papua untuk mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat karena dianggap tidak produktif. "Bagi saya Menko, Menteri, Panglima, Kapolri mau datang ke Papua baik-baik sajalah. Biar mereka bisa lebih akrab. Tetapi terus terang saya juga masih bertanya, apa yang akan mereka lakukan, target apa (yang akan dicapai). Karena mereka berkunjung tidak dengan satu konsep, desaign, kebijakan yang juga clear," tuturnya.   Menurut dia, kalau hanya sekedar berkunjung, ngobrol dan kembali ke Jakarta, tidak akan ada perubahan signifikan. "Dialog ini satu tawaran baik dari LIPI, dan masyarakat lain. Kalau pemerintah punya konsep lain, dan apakah konsep ini sudah jadi kebijakan atau apa bukan pandangan personal. Kita tunggu format pemerintah seperti apa, selama ini belum jelas," pungkasnya. (ydh)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610