KOMPAS.com - Nasional |
| Didepak dari Koalisi, PKS Legawa Posted: 03 Apr 2012 01:18 PM PDT Didepak dari Koalisi, PKS Legawa | Asep Candra | Rabu, 4 April 2012 | 02:18 WIB KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan legawa dan lapang dada keputusan Sekretariat Gabungan Partai Politik (Setgab Parpol) terkait posisi partai tersebut dalam koalisi pemerintahan SBY. Setgab koalisi resmi mendepak PKS dari koalisi pemerintahan menyusul pertemuan di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam. "Jika rapat Setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legawa menerima hal itu," ujar Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq seperti dilansir Tribunnews.com, Rabu (4/4/2012) dini hari. Mahfudz mengatakan, ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul risiko politik yang akan dihadapi. "Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan PKS. Dalam posisi apa pun, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang sedang dihimpit berbagai persoalan," ujar Mahfudz. Sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah, Syarief Hasan, menegaskan, PKS tak lagi menjadi anggota koalisi. PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua anggota koalisi. "Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarief kepada para wartawan seusai mengikuti rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa malam. |
| PPP: SBY Diminta Lebih Tegas soal Koalisi Posted: 03 Apr 2012 12:45 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Kepastian evaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi pendukung pemerintahan saat ini berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekaligus merupakan pimpinan Sekretariat Gabungan Koalisi. Yudhoyono diharapkan lebih tegas terkait pilihan partai yang dianggap berseberangan dengan kebijakan bersama di dalam koalisi itu. "PPP meminta ketegasan Presiden SBY tentang ukuran-ukuran yang nyata untuk dipakai dalam kontrak koalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Romahurmuziy, Selasa (3/4/2012) di Jakarta. Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP. PKS itu dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu. Menurut Romahurmuziy, ketika mengambil jalan beda dengan koalisi, PKS semestinya telah memperhitungkan konsekuensinya, termasuk tidak lagi berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka kerap menyatakan, di dalam atau di luar koalisi itu sama saja. Sikap semacam itu juga bukan sikap pertama partai itu. PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan keberadaan PKS dalam koalisi. Setiap partai punya kemandirian bersikap, tentu dengan konsekuensi masing-masing. Dalam satu-dua hari ini, akan ada pertemuan Presiden Yudhoyono dengan ketua-ketua partai koalisi untuk membicarakan hasil sidang paripurna dan rencana koalisi ke depan. Menurutnya, jika menyangkut hal prinsip, maka semua anggota koalisi harus sejalan. Kalau tak terkait hal prinsip, maka silakan dengan pilihan masing-masing. "Kalau soal kebijakan menaikkan harga BBM itu termasuk hal prinsip, semestinya ada hukuman bagi PKS. Kalau tidak, kita bisa punya ukuran-ukuran sendiri," katanya. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan