KOMPAS.com - Nasional |
| Polandia Ingin Singkirkan Armada Heli Era Soviet Posted: 29 Mar 2012 10:35 AM PDT WARSAWA, KOMPAS.com - Pemerintah Polandia mengumumkan pembukaan tender pengadaan 26 helikopter multifungsi untuk angkatan bersenjatanya, Kamis (29/3/2012). Tender-tender serupa akan terus dibuka dalam beberapa tahun mendatang, guna meremajakan armada helikopter negara tersebut. "Tender itu dibuka hari ini," tutur Menteri Pertahanan Polandia, Tomasz Siemoniak. Menurut Siemoniak, tender ini adalah langkah pertama bagi tentara Polandia untuk mengganti total 250 unit helikopter dari era Uni Soviet. Polandia adalah bekas negara komunis Blok Timur pada era Perang Dingin, yang kemudian bergabung dengan NATO pada 1999 dan dengan Uni Eropa pada 2004. Tender pengadaan 26 helikopter tentara ini diperkirakan bernilai sekitar 480 juta dollar AS-960 juta dollar AS (Rp 4,4 triliun-Rp 8,8 triliun). Media setempat memberitakan, pihak angkatan bersenjata Polandia menginginkan heli-heli baru itu dibuat di Polandia sendiri. Dua produsen heli ternama yang diduga kuat akan menjadi favorit pemenang tender adalah perusahaan patungan Inggris-Italia, AgustaWestland, dan pabrikan heli asal AS, Sikorsky Aircraft. Kedua perusahaan itu sudah memiliki fasilitas produksi helikopter di Polandia. AgustaWestland dua tahun lalu membeli perusahaan produsen heli asal Polandia, PZL Swidnik, yang selama ini memproduksi helikopter W-3 Sokol. Heli tersebut dipakai luas di Polandia untuk misi SAR, pemadam kebakaran, transportasi sipil, dan keperluan militer. Sokol juga telah diekspor ke Republik Ceko, Filipina, dan Korea Selatan. AgustaWestland berencana memproduksi heli-heli rancangannya, yakni AW 109, AW 119, dan AW 139 di fasilitas produksi PZL Swidnik di bagian selatan Polandia. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memproduksi suku cadang untuk heli model AW 101. Sementara itu, Sikorsky juga telah memulai produksi versi baru heli Black Hawk S70i, yang akan dijual khusus untuk pasar heli militer di luar AS, di pabrik PZL Mielec. Perusahaan dirgantara Polandia itu diakuisisi Sikorsky sejak 2007. (AFP/DHF)
|
| Indonesia Protes Pangkalan AS di Pulau Cocos Posted: 29 Mar 2012 08:24 AM PDT Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan Amerika Serikat serta meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia. Pangkalan militer AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000 kilometer sebelah barat daya Jakarta. Menurut rencana, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawak di pangkalan itu. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin mengatakan, untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu. "Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters. Asrin menambahkan, upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia, Australia, dan AS. "Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," ujar dia. Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia. -- Brigjen Hartind Asrin Sebelumnya, Rabu (28/3/2012), Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan, kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS. Namun, rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington. "Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith. Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan, Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara. Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak, tetapi juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk. Apalagi, Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015. Keuntungan AS Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia. "Namun, jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tutur Asrin. Namun, pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengatakan, Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama. Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin, dan Singapura. "Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi. Dia menambahkan, AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia, seperti Kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.  |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan