Khamis, 29 Mac 2012

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Problematika Jakarta jangan dianggap main-main

Posted: 29 Mar 2012 07:08 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Sebentar lagi Jakarta akan memilih gubernurnya, sehingga pengamat tata kota dan transportasi, Yayat Supriyatna, mengingatkan para kandidat "DKI 1" jangan menganggap main-main problematika Ibukota Indonesia itu. 
"Persoalan Jakarta sangat kompleks oleh sebab itu calon gubenur DKI Jakarta jangan menggampangkan masalah serta membuat program coba-coba atau hanya janji saja," kata Supriyatna, di Jakarta, Kamis.
Lebih tegas lagi, katanya, "Tidak mudah. Tidak bisa instan. Harus dibuktikan." Ada satu pasangan kandidat gubernur DKI yang berslogan tiga tahun bisa menyelesaikan beberapa persoalan pokok di Jakarta.

Dia mengatakan, calon gubenur yang saat ini menjadi kepala daerah memang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena mereka mempunyai pengalaman memimpin di daerah.

"Persoalan Jakarta berbeda walaupun hal itu bukan berarti mereka tidak akan berhasil nantinya," katanya. Masyarakat Jakarta sudah kritis sehingga mereka bisa menilai janji-janji yang dinyatakan oleh para calon gubernur.

Calon gubenur yang mendaftar dalam Pilkada DKI Jakarta adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diusung PDIP dan Gerindra; dan Fauzi Bowo-Nahcrowi Ramli (Partai Demokrat dan tujuh partai lain).

Juga Alex Noerdin-Nono Sampono (Partai Golkar, PPP, dan PDS); Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini (PKS dan PAN); serta dua kandidat independen Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria.

Mereka akan berjuang memperebutkan dukungan warga Jakarta pada Pilgub DKI yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2012.

(U002)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Kampus bahas BBM dan kemiskinan nelayan

Posted: 29 Mar 2012 07:08 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  pada awal April 2012 dinilai akan berdampak terhadap sektor riil, khususnya pada sektor perikanan, kata pengamat.

Dr Yonvitner selaku ketua Panitia "Dialog  bertema BBM, Nelayan dan Kemiskinan" yang mengemukakan hal itu dalam acara dialog BBM di Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) IPB, Bogor (28/3).

Dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, Yonvitner mengatakan, jika jumlah nelayan yang terkena dampak perubahan BBM adalah nelayan dengan kapal < 5 GT baik nelayan motor temple, tanpa motor, maka diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat dari 70 persen menjadi 85 persen.

"Kalau menggunakan angkat BPS tersebut maka jumlahnya akan mencapai lebih dari 8 juta jiwa.  Namun jika melihat data dari KKP RI dengan jumlah nelayan yang hanya 2.162.442 jiwa tahun 2010, maka angka penduduk nelayan miskin diperkirakan akan meningkat dari 1,5 juta jiwa menjadi 1,8 juta jiwa," katanya.

Hadir dalam dialog ini diantaranya adalah perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, BP Migas, PT Perikanan Nusantara, PKSPL IPB, Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta serta dosen dan Mahasiswa di lingkungan FPIK IPB.

Sementara itu Prof Dr Ir Indra Jaya yang juga Dekan FPIK berpendapat lain, bahwa BBM bersubsidi tidak perlu dinaikan, apalagi untuk nelayan.  Hal yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap proses distribusi (supplay chain) yang selama ini  tidak dilakukan dengan baik.  "Akibatnya sering terjadi pemborosan energi di tingkat kalangan ekonomi menengah ke atas," kata Indra Jaya.

Ir Adi Surya dari Nelayan Centre menyatakan bahwa kelangkaan BBM yang kerap terjadi berdampak buruk terhadap sektor Perikanan. "BBM itu ibarat darahnya dalam penangkapan ikan ibuhnya lagi. Alasan lainnya adalah sektor perikanan memberikan kontribusi besar terhadap pengadaan gizi masyarakat dan ketahanan pangan," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan tidak sepantasnya jika BBM untuk nelayan dinaikkan.

"Kalaupun tetap akan menaikkan harga BBM, nelayan harus ada perlakuan khusus, karena proses produksi mereka sangat tergantung BBM. Pemerintah harus memberikan treatmen yang berbeda," ungkapnya. (*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan