Isnin, 12 September 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Penyanyi pop sunda Darso tutup usia

Posted: 12 Sep 2011 07:14 AM PDT

Sehari sebelumnya, bapak (Darso) sempat manggung di Soreang dan beliau sama sekali tidak merasakan sakit apapun."

Berita Terkait

Soreang (ANTARA News) - Penyanyi pop Sunda Hendarso atau yang akrab dipanggil Darso meninggal dunia pada Senin (12/9) pukul 14.30 WIB di Rumah Sakit Umum Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Darso meninggal dunia akibat serangan jantung setelah melaksanakan aktivitas kecil tidak jauh dari rumah salah seorang  anaknya di Kampung Mulyasari, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

"Beliau tidak merasa sakit apapun. Meski begitu, sebelumnya beliau punya penyakit diabetes, hanya penyakit itu sudah sembuh," ujar anak pertama Darso, Asep Darso kepada wartawan di rumah duka.

Asep menuturkan bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, penyanyi yang mendapat julukan Michael Darso Si Raja Pop Sunda itu jatuh pingsan.

"Waktu kami bawa ke rumah sakit pun dokter yang merawatnya seperti sudah pasrah bahwa beliau tidak akan lama lagi dan sampai sekarang, pihak rumah sakit ataupun dokternya tidak memberi tahu kami apa penyebab beliau meninggal," kata Asep.

Diakuinya, ia sempat mendapatkan firasat aneh sebelum almarhum meninggal dunia.  Darso sempat meminta untuk dibuatkan beberapa pondasi guna membangun "saung" atau rumah kecil sederhana. Keinginannya  tertunda karena Asep menyarankan lebih baik dibangun di lain waktu saja.

"Sehari sebelumnya, bapak (Darso) sempat manggung di Soreang dan beliau sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Makanya, kami pun merasa terpukul dengan kepergian beliau," ujarnya.

Darso sudah merilis 300 album.Darso  tercatat sebagai warga Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
(ANT-215)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Mafia anggaran libatkan DPR, pemerintah dan pengusaha

Posted: 12 Sep 2011 07:03 AM PDT

Bambang Soesatyo. (FOTO.ANTARA)

Berita Terkait

Video

Jakarta (ANTARA News) - Praktik mafia anggaran terjadi karena adanya kerja sama antara DPR, pemerintah dan pengusaha dengan sistem ijon.

"Pengusaha biasanya memberikan uang terlebih dulu ke pemerintah atau DPR RI, bahkan keduanya sebagai ijon agar proyek pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah dimenangkan perusahaan yang telah mengijon tersebut," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI.

Tanpa adanya kerja sama seperti itu, kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan.

Bahkan dirinya mensinyalir mafia anggaran lebih banyak terjadi di pemerintah (Kementerian) dibanding di Badan Anggaran DPR.

Hal ini mengingat pengguna anggaran sendiri adalah Pemerintah. Pengusaha, biasanya mengijon terlebih dulu ke pejabat yang berpengaruh di sebuah kementerian, baru kemudian ke DPR.

"Mafia anggaran tidak akan ada dan berkembang jika tidak ada kerja sama dengan orang di luar Banggar, terutama pengguna anggaran, yakni Pemerintah. Pengguna anggaran hampir 80 persen lebih adalah pemerintah. Lubangnya adanya di kementerian, kekuatan menteri bisa menekan," katanya. 

Dikatakan, jika tidak ada bantuan, kerja sama, dan jaminan perusahaan akan dimenangkan, maka tidak akan ada pengusaha yang berani mengijon ke pemerintah dan DPR RI, khususnya Banggar.

"Uang yang diterima mafia anggaran di pemerintah dan DPR RI biasanya adalah uang dari pengusaha, bukan uang APBD atau dana pribadi kepala daerah. Praktek mafia seperti itu sebetulnya sudah lama terjadi di Banggar, dan pemerintah. Kalau ingin melihat praktek itu, lihat saja proses tender, perusahaan yang tidak berkompeten dan harga yang ditawarkannya mahal namun dimenangkan, pasti perusahaan itu bagian dari mafia anggaran," ujar Bambang.

Oleh karenanya, ia  mengusulkan, untuk memberantas mafia anggaran, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat proses dan mekanisme tender terbuka bagi umum dan melibatkan KPK. Selain itu, tegas dia, panita tender harus berani menolak 'titipan' dari DPR, Menteri, Bupati, Gubernur, pengusaha.

"Kalau tender terbuka, melibatkan KPK dan masyarakat, secara fair, saya yakin berbondong-bondong orang akan protes, karena sudah nyetor tapi kalah," ucap dia. (zul)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan