KOMPAS.com - Nasional |
| Lebih Baik Chandra Hamzah Tahan Diri Posted: 14 Aug 2011 03:18 PM PDT Kasus Nazaruddin Lebih Baik Chandra Hamzah Tahan Diri Sidik Pramono | Agus Mulyadi | Minggu, 14 Agustus 2011 | 22:18 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua KPK Chandra Marta Hamzah diharapkan bisa menahan diri untuk tidak ikut terlibat dalam penanganan kasus korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, Minggu (14/8/2011) malam, di Jakarta, keterlibatan Chandra berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Sekalipun tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi yang disangkakan kepada Nazaruddin, Chandra termasuk satu nama yang dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus lain. Nazaruddin juga menyebut Chandra pernah bertemu dengannya. Karenanya, menurut Nasir, lebih baik Chandra fokus menghadapi Komisi Etik hingga selesai. "Keterlibatan itu akan merusak reputasi KPK, yang dianggap tak mampu menjaga imparsialitas terhadap sebuah perkara korupsi yang juga menyebut-nyebut nama komisionernya," sebut Nasir. Menurut Nasir, Ketua KPK Busyro Muqoddas semestinya melarang Chandra ikut menangani kasus Nazaruddin karena Komisi Etik belum selesai bekerja. Kalau Chandra ikut menangani kasus Nazaruddin, hal itu bisa diartikan bahwa Busyro pun tidak memiliki kepekaan terhadap krisis, seperti yang ditunjukkan publik dalam survei belum lama ini.
|
| Kemiskinan dan Korupsi Menghantui Negara Posted: 14 Aug 2011 02:19 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia menganggap kemiskinan dan korupsi sebagai masalah utama di negara ini. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Demikian hasil survei Setara Institute mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi Tanah Air dewasa ini. Dalam survei yang dilakukan di 10 provinsi tersebut, sebanyak 36,5 persen dari 3.000 responden menyatakan kemiskinan sebagai problem paling penting di Indonesia. "Kemiskinan dianggap menjadi masalah utama setelah Setara Institute melakukan survei pada 10 provinsi, dengan sebagian besar responden (36,5 persen) mengungkapkan masalah tersebut," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (14/8/2011). Selain kemiskinan, masyarakat juga menganggap korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai benalu yang menggerogoti bangsa ini. Sebanyak 26,8 persen responden menyatakan hal tersebut. Masalah pengangguran disikapi oleh 9,3 persen orang. Pada urutan berikutnya, tingginya harga bahan pokok makanan dianggap menjadi masalah oleh 8,9 persen responden. Sebanyak 5,4 persen responden juga merasakan ketidakpedulian para pemimpin negara terhadap nasib rakyat. "Tingginya biaya pendidikan dirasakan oleh 2,8 persen responden. Adapun buruknya pelayanan aparat negara atau pemerintah mencapai 1,5 persen," lanjut Bonar. Dari survei yang sama, Setara juga mengukur kegagalan pemerintah dalam berbagai bidang. Sebanyak 49,7 persen responden menganggap pemberantasan korupsi belum benar-benar berhasil. Pemerintah juga dianggap belum berhasil menciptakan lapangan kerja oleh 28,7 persen responden. Dalam hal perlindungan terhadap warga negaranya, 5,6 persen responden merasa pemerintah kurang mampu melaksanakan hal tersebut. "Sebesar 3 persen (responden) juga merasa pemerintah tidak berhasil dalam menciptakan rasa aman dan satu persen di antaranya merasa pemerintah tidak berhasil menjamin kebebasan individu," ujar Bonar. Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan